PADANG, METRO–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Kerja Teknis untuk Validasi Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumbar 2024 pada Sabtu, 14 Desember 2024.
Kegiatan yang diadakan untuk memastikan demokrasi berjalan bersih dan transparan ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Sumbar, Alni S.H, M.Kn, serta Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Vifner, S.H, M.H.
Dalam laporannya, Kabag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sumbar, Eriyanti, S.H, menjelaskan bahwa fokus utama rapat teknis kali ini adalah memastikan data yang diinput dari kabupaten/kota benar-benar valid dan konkrit.
“Penginputan data yang akurat sangat penting untuk menghindari kendala di masa mendatang, dan hasil validasi ini akan diserahkan ke Bawaslu RI untuk diproses lebih lanjut,” ujarnya.
Eriyanti juga mengungkapkan bahwa selama proses pilkada, beberapa tindak pidana pelanggaran seperti praktik politik uang (money politics) terjadi di masyarakat. Bawaslu Sumbar pun aktif mengawasi dan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terlaporkan.
“Kami berkomitmen untuk memastikan demokrasi berjalan dengan bersih dan baik, melalui penanganan pelanggaran yang tepat,” tambahnya.
Senada dengan itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Vifner, menyatakan bahwa laporan pelanggaran pemilu selama tahapan Pilkada 2024 mengalami peningkatan.
Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu dan maraknya kejahatan demokrasi.
“Kami tidak bisa langsung menindaklanjuti setiap laporan yang masuk tanpa bukti yang jelas, karena keterbatasan wewenang kami. Oleh karena itu, bukti yang konkret sangat diperlukan untuk memproses laporan pelanggaran,” tegas Vifner.
Vifner juga menyoroti pengaruh perkembangan teknologi terhadap peningkatan pelanggaran demokrasi.
“Semakin canggih teknologi, semakin mudah bagi pelaku kejahatan demokrasi untuk beraksi. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih waspada dan tidak takut untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran yang mereka temui,” tambahnya.
Rapat teknis ini juga dihadiri oleh berbagai stakeholder lainnya, yang memberikan masukan berharga dalam upaya meningkatkan pengawasan pilkada agar lebih transparan dan efektif. (fer)
