JAKARTA, METRO-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan, bahwa selama tahapan pilkada hingga November 2024 telah menerima 129 laporan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa (Kades). Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Jumat (4/12).
Bagja mengatakan, bahwa pihaknya juga telah menemukan tujuh temuan dugaan pelanggaran netralitas kades selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung hingga November lalu. Selain itu, sebanyak 147 laporan telah diregistrasi oleh Bawaslu di seluruh tingkatan.
“Dari total 147 laporan yang diregistrasi, 16 laporan masuk dalam kategori pidana, 103 laporan merupakan pelanggaran hukum lainnya, dan 39 laporan bukan merupakan pelanggaran,” kata Bagja.
Selain itu, dia mengungkapkan bahwa Banten menjadi provinsi dengan dugaan pelanggaran netralitas kades terbanyak selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.
“Catatan lima provinsi dengan sebaran pelanggaran aparatur kepala desa paling besar adalah Banten 20 laporan, Sulawesi Tenggara 16 laporan, Lampung 12 laporan, Jawa Timur 12 laporan, dan Jawa Barat 10 laporan,” ujar Bagja.
