JAKARTA, METRO–Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKS Aboebakar Alhabsy menegaskan, pihaknya tidak sepakat dengan wacana mengembalikan Polri ke bawah kendali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menegaskan, sudah sepatutnya Polri langsung berada di bawah Presiden.
“Langkah tersebut merupakan bentuk kemunduran besar dan tidak sejalan dengan amanat reformasi Polri yang telah diperjuangkan,” kata Habib Aboe kepada wartawan, Senin (2/12).
Polri sendiri telah dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tahun 2000, dan Kemendagri pada 1946. Pemisahan tersebut ditujukan agar lembaga Polri menjadi mandiri dan profesional.
“Wacana ini berisiko menempatkan Polri dalam potensi intervensi politik yang lebih besar,” tegas Habib Aboe.
“Kita (Polri) sudah pernah di bawah Kemendagri, pernah juga bareng dengan TNI. Jadi tak perlu kita mengulang masa lalu yang kurang baik,” sambungnya.
Aboe lebih menyarankan untuk melakukan evaluasi atas dugaan keterlibatan oknum Polri dalam Pilkada secara proporsional.
“Jika memang terdapat persoalan terkait netralitas dan profesionalitas Polri, terutama dalam pelaksanaan Pilkada, maka hal tersebut seharusnya menjadi fokus evaluasi dan pembenahan. Solusi bukan dengan menempatkan Polri di bawah kementerian, melainkan dengan memperkuat akuntabilitas, pengawasan, dan kapasitas internal Polri,” terangnya.
“Jika ada oknum yang berpolitik, memposisikan Polri di bawah Kemendagri bukanlah solusi. Wacana ini berisiko menempatkan Polri dalam potensi intervensi politik yang lebih besar,” papar Wakil Ketua MKD itu lebih lanjut.
Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS itu mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat reformasi Polri. Sehingga tidak mengambil langkah mundur yang dapat mengganggu stabilitas hukum, serta demokrasi di Indonesia.
“Polri adalah institusi negara, bukan alat pemerintah tertentu. Reformasi Polri harus terus diperkuat, bukan diputarbalikkan ke masa lalu,” pungkasnya. (jpc)