JAKARTA, METRO–Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKS Aboebakar Alhabsy menegaskan, pihaknya tidak sepakat dengan wacana mengembalikan Polri ke bawah kendali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menegaskan, sudah sepatutnya Polri langsung berada di bawah Presiden.
“Langkah tersebut merupakan bentuk kemunduran besar dan tidak sejalan dengan amanat reformasi Polri yang telah diperjuangkan,” kata Habib Aboe kepada wartawan, Senin (2/12).
Polri sendiri telah dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tahun 2000, dan Kemendagri pada 1946. Pemisahan tersebut ditujukan agar lembaga Polri menjadi mandiri dan profesional.
“Wacana ini berisiko menempatkan Polri dalam potensi intervensi politik yang lebih besar,” tegas Habib Aboe.
“Kita (Polri) sudah pernah di bawah Kemendagri, pernah juga bareng dengan TNI. Jadi tak perlu kita mengulang masa lalu yang kurang baik,” sambungnya.
Aboe lebih menyarankan untuk melakukan evaluasi atas dugaan keterlibatan oknum Polri dalam Pilkada secara proporsional.
