DPRD Kota Solok Setujui Ranperda APBD Tahun 2025 Disahkan Menjadi Perda

Anggota dewan meminta, pemerintah daerah harus hadir di tengah masyarakat dengan program kerja dan kebijakan kongkrit dalam memaksimalkan pelayanan. Dewan juga mene­kan­kan agar Wali Kota Solok mengevaluasi program dan kegiatan OPD yang telah ber­jalan. OPD yang ada harus krea­tif dan inovatif dalam pe­ning­katan PAD.

Hasil pembahasan DPRD terhadap Ranperda APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2025 sekaligus pendapat akhir Frak­si-Fraksi DPRD Kota Solok yang dibacakan oleh Juru Bicara, Romi Indra Utama menyampaikan, pendapatan daerah pada APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2025 di­anggar­kan sebesar Rp 594.­635.487.472,87. Anggaran ini disepakati setelah dilakukan pembahasan oleh DPRD Kota Solok dengan Tim anggaran Pemko Solok.

Sementara belanja pada APBD Kota Solok tahun ang­garan 2025 disepakati sebesar Rp 638.783.921.343,78. Defisit sebesar Rp 44.148.433.870,91 akan diimbangi dengan pene­rimaan pembiayaan.

Fraksi Partai Golkar mem­berikan catatan dan menilai, melihat struktur APBD yang baru saja dibahas terkesan dan dikhawatirkan rendahnya ke­ingi­nan dalam mencapai vis dan mis kepala daerah yang telah disepakati dalam RPJMP.  Khu­susnya untuk kepentingan ma­sya­rakat. Dan ini hendaknya menjadi perhatian.

Sedangkan Fraksi Nas­dem melihat secara objektif baik dari sisi perencanaan, prioritas dan efektifitas penggunaan anggaran terlihat baik.

Fraksi Nurani Keadilan meminta agar OPD di­ling­kungan Pemko Solok lebih kre­arit dan inovatif dalam mening­kat­kan PAD terkait program dan ke­giatan yang akan dilaksa­na­kan. Selain itu kegiatan pem­bangunan harus tepat waktu.

Sedangkan Fraksi Solok Maju meminta soal sinkronisasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dengan pusat juga menjadi perhatian.

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar atas nama Pemerintah Kota Solok menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya dan peng­hargaan yang setinggi-tinggi­nya kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, yang telah membahas Rancangan Pera­turan Daerah tentang APBD Ta­hun Anggaran 2025 sesuai de­ngan jadwal yang telah di­te­tapkan oleh Badan Musya­warah DPRD, untuk disetujui bersama menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. (***)