PDG.PANJANG,METRO–Ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) dan honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padangpanjang gelar aksi damai di Halaman Kantor Balaikota, Selasa (19/11). Mereka menyampaikan empat tuntutan atas nasib mereka yang terancam dirumahkan.
Informasi yang berhasil dihimpun POSMETRO di lapangan, ratusan pegawai non ASN menggelar orasi damai di halaman Balaikota Padangpanjang. Sejumlah keinginan mereka disampaikan langsung kepada Pj Wali Kota Padangpanjang, Sonny Budaya Putra, untuk dapat diakomodir Pemerintah.
Ada empat poin yang menjadi tuntutan terkait kejelasan status mereka yang selama ini telah mengabdikan diri sebagai garda pembantu di lingkungan Pemko Padangpanjang. Sementara aksi demo atau orasi damai tersebut berlangsung kondusif, tampak juga sejumlah aparat kepolisian berjaga-jaga di lokasi aksi demo.
Kooordinator lapangan (Korlap) aksi, Roni Akbar dalam orasinya yang diikuti yel-yel peserta aksi menyampaikan 4 tuntutan. “Menolak outsourcing, jadikan kami Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, tolak pemberhentian per 1 Januari 2025, dan tetap alokasikan anggaran untuk THL pada APBD 2025,” ujar Roni.
Senada, Ketua Forum Non ASN Kota Padangpanjang, Riki Satria menyebutkan terdapat 1.400 orang THL di lingkungan Pemerintah Kota Padangpanjang. “Rinciannya 1.200 orang sudah masuk data base BKN dan 200 orang belum masuk data base BKN,” ujarnya.
Lebih lanjut Riki mengatakan sebelumnya, Pemerintah Kota Padangpanjang melakukan sosialisasi bahwa nanti pada 1 Desember 2024 sebagian Non ASN atau THL akan dirumahkan. Hal itu menyikapi UU ASN nomor 20 tahun 2023 dan sebagian dilakukan alih daya melalui mekanisme outsourcing atau pihak ketiga.
“Inikan bentuk ketidakadilan bagi kami, sementara Non ASN di daerah lain diperjuangkan untuk diangkat jadi PPPK,” tegasnya.
Riki kembali menyebutkan, terdapat 1.200 orang Non ASN Pemko Padangpanjang yang terdata di BKN dan menurut Undang-undang harusnya diprioritaskan untuk diangkat jadi PPPK.
“Seharusnya Pemerintah Kota Padangpanjang memprioritaskan Non ASN yang telah masuk database untuk diangkat jadi PPPK,” katanya.
Kenyataannya, kata Riki, Pemko Padangpanjang hanya mengajukan 71 orang dari 1.200 orang untuk diangkat PPPK.
