JAKARTA, METRO–Sepuluh hari jelang pemungutan suara, kampanye pilkada yang ramah untuk perempuan dikobarkan. Kemarin (17/11) Bawaslu bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), KPU, serta organisasi sipil melakukan deklarasi pilkada damai untuk perempuan.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, setiap warga negara punya hak politik yang sama. Namun, dalam praktiknya, kaum hawa masih sering mendapatkan diskriminasi maupun kekerasan dalam politik.
“Kita harap pemilih perempuan bisa bebas dalam menyalurkan hak pilihnya maupun hak dipilihnya,” ujar Bagja di acara deklarasi Kampanye Pilkada Damai 2024: Perempuan Berani Mengawasi dan Memilih, Bersama Lawan Diskriminasi di Jakarta, Minggu (17/11).
Mengacu hasil kajian Kalyanamitra, perempuan dalam beberapa kasus terintimidasi dalam pemilu. Dalam menentukan pilihan, banyak kasus dipaksa suami memilih calon tertentu. Kemudian, calon perempuan yang mendapat stigma negatif dalam kampanye. Becermin dari pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) Februari lalu, menurut dia, kasus kekerasan terhadap kaum hawa meningkat.
Bagja berharap kasus-kasus diskriminasi ke depan tidak terjadi lagi. Namun, jika masih terjadi, Bawaslu siap menangani laporan dari masyarakat. Kepada tim kampanye, dia mewanti-wanti untuk tidak melakukan kampanye yang diskriminatif. “Agar berhati-hati dan mempunyai kemauan untuk bersama-sama karena setengah lebih pemilih adalah perempuan,” katanya.
Senada, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi mengungkapkan bahwa perempuan sangat rentan jadi sasaran kekerasan dalam kontestasi ini. Mulai ujaran kebencian di media sosial hingga money politics.
“Karena mungkin dianggap selama ini perempuan itu lemah, perempuan tidak berdaya,” ungkap Arifah saat ditemui dalam kesempatan yang sama. Padahal, sebaliknya, perempuan punya kemampuan yang sama dengan para laki-laki ketika diajukan sebagai bakal calon pemimpin daerah.
Komisioner KPU RI Iffa Rosita menambahkan, pihaknya mendukung kampanye yang digagas Bawaslu. Sebagai penyelenggara, pihaknya siap untuk melayani semua pemilih dan peserta secara setara. Baik laki-laki maupun perempuan. Dia juga berharap perempuan bisa menjadi subjek penentu. “Jangan sampai menjadi penghambat perempuan untuk menggunakan hak-haknya secara mandiri,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Bareskrim Polri Brigjen Pol Desy Andriani memastikan, pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah perlindungan di lapangan. Bhabinkamtibmas dan semua lini yang di ada lapangan diminta untuk melakukan langkah-langkah preventif. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah adanya kasus yang masuk ke ranah penegakan hukum.
“Apabila nanti ada perempuan dan anak yang tidak mendapatkan perlakuan, melakukan suatu pelanggaran, kami tentunya tetap akan melakukan asistensi untuk hal tersebut,” katanya. (jpg)
