HAMBALANG, METRO–Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto berpesan kepada calon menteri di kabinetnya, untuk tidak memanfaatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN, demi kepentingan diri sendiri.
Pesan itu diungkap Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, Supratman Andi Agtas, saat ditanya mengenai pembekalan calon menteri Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 16 Oktober 2024.
”Presiden terpilih menyatakan, apapun yang terjadi beliau meminta kepada kami semua untuk tidak mencoba memanfaatkan APBN untuk kepentingan diri sendiri,” kata Supratman kepada wartawan.
Supratman kemudian menjelaskan, dalam acara pembekalan tersebut, Prabowo juga memberikan arahan agar calon menterinya dapat bekerja sesuai tupoksinya masing-masing. Prabowo ingin, calon-calon menterinya ini dapat mendukung kemandirian dan ketahanan pangan.
“Yang paling berkesan adalah pengarahan dari Presiden terpilih, menyangkut soal bagaimana kemudian kita melaksanakan kegiatan dalam rangka untuk mendukung kemandirian atau ketahanan pangan. Kemudian, menyangkut soal energi dan air,” jelas politisi Partai Gerindra itu.
Diketahui, ada 59 orang calon menteri yang mengikuti pembekalan oleh Prabowo di Hambalang. Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebutkan bahwa pembekalan itu terkait dengan pemerintahan yang bersih sampai dengan situasi politik global.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, Supratman Andi Agtas, ikut dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya. Dia salah satu dari puluhan tokoh lainnya yang telah dipanggil untuk dimintai kesediannya menjadi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Supratman hadir di Rumah Pribadi Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin 14 Oktober 2024.
“Beliau hanya meminta kami agar membantu beliau. Pada prinsipnya seperti itu, tapi sama sekali belum membicarakan terkait tentang di mana penempatannya,” ujar Supratman Andi Agtas kepada wartawan di Kertanegara.
Supratman menjelaskan, semua keputusan ada di tangan Prabowo Subianto. Maka dari itu, politisi Partai Gerindra itu meminta untuk menunggu Prabowo mengumumkan resmi menteri kabinetnya. Supratman juga enggan menanggapi soal Menteri Hukum dan HAM akan dipecah. Dia menyerahkan semuanya kepada Prabowo Subianto. (jpg)