Berkat Strategi dan Kebijakan Gubernur Mahyeldi, Sektor Perdagangan dan IKM Sumbar Menggeliat

PADANG, METRO–Keberlanjutan dan pengembangan di­gi­talisasi sektor perdagangan, Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Sumatra Barat (Sumbar) menjadi fokus utama Pemerintah Pro­vinsi (Pemprov) Sumbar di bawah ke­pe­mimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur (Wa­gub) Audy Joinaldy.

Mahyeldi menyebut per­hatian lebih diberikan kepada sektor perdaga­ngan dan IKM, untuk men­dukung pemulihan ekono­mi masyarakat pascapan­demi Covid-19 lalu. Se­jumlah kebijakan telah di­lahirkannya untuk mendu­kung sektor tersebut.

Beberapa di antaranya mempermudah akses peri­zinan, pembinaan berkala, pendampingan untuk digi­ta­lisasi serta menfasilitasi promosi produk melalui bazar dan pameran di ber­bagai event lokal, nasional dan internasional.

“Kita terus berupaya membuat sektor perdaga­ngan di Sumbar kembali tumbuh dan berdaya saing. Tata kelola perizinan kita benahi dan permudah, pembinaan dan penguatan IKM terus kita lakukan, promosi produknya kita fasilitasi. Kita juga mem­bantu tranformasi digita­lisasi,” ungkap Gubernur Sumbar, Mahyeldi An­sh­a­rullah di Padang, Selasa (17/9).

Kepala Dinas Perin­dustrian Perdagangan (Dis­perindag) Sumbar, Novrial menyampaikan per­tumbu­han  wirausahawan baru di Sumbar dalam 3 tahun terakhir cukup pesat, total­nya 113.759 wirausahawan. Jumlah itu melampaui target, yakni sebanyak 100.000 wirausahawan baru. Dari total jumlah tersebut, 1.312 di antaranya binaan Dis­perindag Sumbar.

“Dalam dua tahun ter­akhir saja, Disperindag Sumbar telah membina 1.312 wirausaha baru. Rinciannya, Tahun 2023 sebanyak 629 wisausaha dan periode Januari hingga Agustus 2024 sebanyak 683,” ungkap Novrial.

Novrial menyebut, ben­tuk binaannya beragam. Sebagian ada yang diikut­sertakan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) kewirausa­haan, sebagian lainnya melalui workshop. Seluruh wirausahawan di bawah binaan Disperindag Sum­bar juga diberikan bantuan khusus, berupa penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan bantuan pera­latan sesuai jenis usaha yang dijalankan.

“Tahun 2024 ini,  dari 683 wirausaha baru di bawah binaan kita. Semuanya kita bantu pengurusan NIB. Se­banyak 15 orang kita beri­kan bantuan peralatan, si­sa­­nya kita bantu proses pen­daftaran produk usa­hanya di E- Catalog. Perio­de Januari hingga Agustus 2024 ini, 700 pelaku usaha baru telah kita berikan edu­kasi digital marketing dan 223 pelaku usaha yang dini­lai layak, kita libatkan dalam berbagai pameran tingkat lokal, nasional dan inter­nasional,” terang Nov­rial.

Sementara terkait IKM di Sumbar, Novrial me­nyampaikan tahun 2024 ini, se­banyak 515 IKM telah di­daftarkan ke dalam SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional) untuk menda­patkan verifikasi dari Ke­menterian Perindustrian dan Perdagangan RI.

Diharapkan dengan ter­verifikasi SIINAS, IKM di Sumbar menjadi lebih mu­dah dalam pengurusan permohonan penerbitan sertifikat Tingkat Kandu­ngan dalam Negeri Industri Kecil (TKDN IK). “TKDN IK ini sangat penting, karena menjadi syarat bagi dunia usaha bekerja sama de­ngan instansi pemerin­tahan,” terangnya.

Novrial me­ngungkap­kan, tahun ini ada 46 IKM dan 28 sentra IKM binaan Dis­perindag Sum­bar diu­sul­kan dalam Program One Village One Product (OVOP) di SIINAS. “Kita ingin IKM Sumbar bisa merambah pasar na­sio­nal, tidak hanya lokal” tegasnya.

Dalam mendorong eko­nomi berbasis digital, Pem­prov Sumbar secara rutin melakukan pelatihan digital marketing dengan meng­hadirkan narasum­ber kom­peten. Tahun 2024 ini, 700 pelaku usaha telah tere­dukasi digital marketing, pesertanya didominasi ge­ne­rasi muda atau mile­nial.

“Para pelaku usaha da­ri digital marketing ini di­berikan pemahaman me­ngembangkan usahanya secara online. Setiap akhir tahun dievaluasi. Mulai dari banyaknya transaksi, sampai penambahan follower di akun media sosial. Tujuannya agar pelaku usaha ini siap bersaing di era digital,” terang Novrial.

Perlindungan Konsumen

Selain memajukan IKM dan mendorong pelaku usaha di Sumbar bersaing di pasar global, pelaku usaha juga dibina taat aturan. Pada tahun 2024, sebanyak 185 pelaku dibe­rikan pembinaan  terkait penerapan aturan produk memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI), dan ba­rang berbahaya.

“Ini kegiatan rutin kita dalam melakukan penga­wasan pelaku usaha di 19 kabupaten/kota. Jika dite­mukan pelanggaran dila­kukan penertiban, Kita ada PPNS mengawasi dan me­lakukan pembinaan,” je­lasnya.

Ia menyebutkan, program perlindungan konsu­men juga terus disosia­lisasikan kepada tokoh ma­­sya­­rakat, pe­rang­kat nagari hingga pelajar. Me­reka diharapkan dapat mem­bantu meningkatkan pemahaman masyarakat, agar lebih teliti sebagai konsumen, serta memper­juangkan hak dan kewa­jiban secara mandiri.

“Kalau ada konsumen merasa dirugikan disaran­kan melapor ke Badan Pe­nyelesaian Seng­keta Ko­n­sumen (BPSK). Sebab ma­sya­rakat me­miliki hak di antaranya hak atas kenya­manan, keama­nan, dan keselamatan da­lam meng­k­onsumsi ba­rang atau jasa. Tahun 2024 ini, ada 36 pe­ngaduan kon­sumen disele­saikan di­bantu Pemprov Sumbar,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, pe­nga­wasan juga dilakukan terhadap IKM, serta indus­tri besar. Tahun 2024 ini sebanyak 11 industri kecil telah diawasi perizinannya. Pengawasan ini program kolaboratif Disperindag Sumbar bersama Dinas Penanaman Modal dan Pe­layanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar. “Pe­ngawasan izin usaha sek­tor industri ini untuk me­mastikan kelancaran usa­ha industri di Sumbar,” ujarnya.

Angkat Perekonomian Petani Gambir

Pemprov Sumbar mem­­persiapkan Peraturan Gu­bernur (Pergub) tentang Tata Niaga Gambir serta turunannya. Itu penting, karena Sumbar daerah pe­masok komoditas gambir terbesar di Indonesia. “Per­gubnya sedang berproses, saat ini tengah dibahas dan telah memasuki tahap fina­lisasi di Kementerian Hu­kum dan HAM,” terangnya.

Dikatakan Novrial, Pergub Tata Niaga Gambir ini turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumbar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Per­kebunan. Di dalamnya ada  empat komoditi perkebu­nan, sawit, gambir, kakau dan karet.

Pergub tentang Tata Niaga Gambir ini mengatur dua hal. Pertama, stan­darisasi mutu gambir, ke­dua, produk turunan gam­bir seperti tanin dan ka­techin sekaligus nilai jual­nya. Jika pergub ini tuntas, proses penetapan harga­nya bisa diatur seperti pe­netapan harga Tandan Bu­ah Segar (TBS) kelapa sa­wit. “Dengan adanya per­gub, penetapan harga tidak lagi diserahkan kepada mekanisme pasar. Diha­rap­kan menjadi solusi pe­ningkatan kesejahteraan petani gambir di Sumbar,” harap Novrial.

Jaga Stabilitas Ketersediaan dan

Harga Bahan Pokok

Beberapa strategi dila­kukan untuk menjaga stabi­litasi ketersediaan kebu­tuhan pangan. Terutama menghadapi momen ter­tentu yang sering terjadi kenaikan harga. Dari sisi pasokan bahan pangan, secara berkesinambungan pihaknya terus melakukan pemantauan harga kebutu­han bahan pokok.

Terutama komoditas seperti beras, minyak go­reng, cabai, bawang, da­ging, dan telur ayam ras, serta daging sapi, agar te­tap terjangkau oleh ma­sya­rakat. “Kita terus me­man­tau harga dan keterse­diaan stok bahan pokok di pasa­ran, jika ditemui ke­langkaan maka kita laks­a­na­kan ope­rasi pasar dan sidak pasar,” terang Novrial.

Tahun 2023 lalu, Novrial menyebutkan, pihaknya telah melakukan 15 kali operasi pasar murah. Loka­sinya tersebar di kabupa­ten kota. Operasi pasar tidak hanya melibatkan pihak terkait, tapi juga pelaku usaha dan IKM. “Tujuan­nya, agar man­faat­nya tidak hanya dirasakan oleh kon­sumen tapi juga bagi pro­dusen,” pung­kas­nya

Gubernur Sumbar Memajukan Ekspor

Novrial mengatakan, Gubernur Mahyeldi me­miliki perhatian besar un­tuk pengembangan poten­si ekspor daerah. Bahkan, ia meminta dinas terkait mencatat data detail dari setiap ekspor melalui wila­yah Sumbar.

“Sejak Januari sampai Agustus 2024, Pemprov Sumbar telah menerbitkan 2.802 surat keterangan eks­por. Penerbitan surat itu ide langsung dari Pak Guber­nur. Tujuannya agar se­mua­nya tercatat utuh, mulai dari jenis, jumlah dan negara tujuannya. Itu pen­ting, untuk memudahkan pemantauan dan evalua­si,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya ju­ga menerbitkan sertifikat mutu bagi setiap komoditi ekspor. Per bulan Agustus 2024 Dinas Perindustrian Perdagangan Sumbar te­lah menerbitkan 278 sertifi­kat. Sedangkan pengujian­nya di laboratorium mutu Dis­perindag Sumbar. “Di labo­ratorium mutu kita alatnya cukup lengkap. Ada 921 alat telah dikalib­rasi sesuai stan­dar dan bisa dipergunakan untuk proses pengujian,” tam­bahnya.

Dinas Perindag Sumbar juga memiliki program Trai­nning of Exporters (ToX)  melalui Export Coaching Program (ECP) untuk men­ciptakan eksportir baru di Sumbar. Program ini kerja sama dengan Kementerian Perdagangan RI. Jumlah kuota peserta rata-rata setiap tahunnya 30 orang. Materinya, mulai dari me­nyempurnakan manaje­men, produksi, pembiaya­an dan promosinya.

“Hasilnya, pada Tahun 2023 lalu, ada 18 eksportir baru yang telah berhasil ekspor. Tahun ini kembali melahirkan 5 eksportir, bahkan saat ekspor perda­nanya pada akhir Agustus lalu,, itu langsung dihadiri oleh Gubernur,” bebernya.

Adapun rincian dari kelima eksportir tersebut adalah,  PT Sasco Karya Mandiri di Kota Pariaman,  CV Berkah Rezki Dhuha di Kota Padang, PT Lintas Laut Samudera di Bungus Teluk Kabung, Kota Pa­dang. Karya Herbal Nusan­tara di Kuranji dan  CV Bespi Samudera Aquati di Komplek Pelabuhan Peri­kanan Samudra Bungus, Kota Padang.

Terkait pengembangan sektor industri di Sumbar, Novrial menyebut geliat­nya cukup bagus. Tahun 2024 ini saja, PT Padang Raya Cakrawala (Apical Group) membuka pabrik di Kawasan Teluk Bayur, Kota Padang. Apical Group sa­lah satu perusahaan pe­ngekspor minyak sawit terbesar di Indonesia.

Diyakini, selain dapat menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan minyak nabati masyarakat, ini juga bisa menyerap tenaga ker­ja sehingga betul-betul ber­dampak untuk kese­jahteraan masyarakat. (AD.ADPSB)