PADANG, METRO–Aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Sumatra Barat (Sumbar) di kantor DPRD Sumbar di Jalan S Parman Ulak Karang Utara, KecamaÂtan Padang Utara, Kota Padang, Kamis (22/8), sempat memamanas.
Aksi demonstrasi juga terjadi di sejumlah kota lain di Indonesia, menolak DPR mengesahkan revisi UU Pilkada yang tak mematuhi putusan Mahkamah KonÂstitusi (MK). Mereka pun mendesak agar DPR meÂmaÂtuhi putusan MK terkait aturan ambang batas peÂnÂcalonan partai politik sÂerta batas umur untuk menjadi calon kepala daerah.
Awalnya, massa daÂtang secara bergerombol mengenakan atribut dan membawa spanduk melaÂkukan awalnya melakukan orasi di bundaran depan DPRD Sumbar. Meski diguÂyur hujan, pada pukul 13.40 WIB, massa tetap bertahan melakukan demonstrasi dan bahkan membakar ban di jalan.
Pada pukul 15.00 WIB, massa bergerak maju ke gerbang DPRD Sumbar, sedangkan di bagian daÂlam pekarangan kantor sudah bersiaga ratusan Polisi. Massa kemudian memaksa masuk ke pekaÂrangan gedung untuk meÂnyampaikan aspirasinya ke anggota DPRD Sumbar.
Hanya saja massa terÂtaÂhan di pintu masuk kaÂrena pagar terkunci. Massa kemudian memanjat dan mendorong pintu agar bisa masuk, tapi pihak KepoÂlisian mencegahnya. Aksi dorong-dorongan antara massa dengan Polisi semÂpat terjadi dan berakhir setelah ada negosiasi.
Polisi menawarkan agar yang memeriksa ke dalam gedung hanya perÂwakilan massa saja. NaÂmun, massa yang terdiri dari mahasiswa dan aktivis demokrasi tidak mau dan meminta semuaÂnya bisa masuk. Aksi orasi kembali terjadi di depan pagar geÂdung DPRD SumÂbar meminÂta massa agar bisa masuk.
Setelah melaksanakan shalat Ashar, Polisi pun mempersilahkan beÂberaÂpa perwakilan massa mengÂgeledah gedung itu dengan tujuan mencari anggota dewan untuk menyamÂpaiÂkan aspirasinya. Namun, setelah memeriksa tiap-tiap ruangan dengan peÂngaÂwalan dari Polisi, tidak satu pun anggota dewan ditemukan di tempat. MasÂsa terlihat kecewa karena tidak menemukan satu pun anggota dewan padahal saat ini adalah hari kerja.
Salah satu orator, Rifai Lubis mengatakan aksi ini merupakan ultimatum rakÂyat Sumbar menyelaÂmatÂkan demokrasi dan ReÂpublik Indonesia.