“Tapi satria dong menteri dengan ini saya ambil tanggung jawab saya menyatakan mundur demi perbaikan kedepan dan demi menjaga harkat Pak Presiden Jokowi begitu dong,” sambungnya.
Menurutnya, permasalahan peretasan PDNS 2 ini sangat fatal, sehingga, yang berhak bertanggung jawab adalah menterinya.
“Iya enggak bisa, karena ini kan kesalahannya fatal sekali. Ini kan ada suatu yang harus diaudit harus dilakukan audit forensik ya. Karena ini serius sekali jadi kita memang bukan hanya soal data ya tapi soal koordinasi kepemimpinan luar biasa ya lemah,” ujar Politikus PDIP ini.
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons soal isu pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Airlangga menyebut, penyusunan kabinet tidak sama dengan susunan pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
“Susunan kabinet tidak sama dengan susunan PSSI,” kata Airlangga, kepada wartawan, di Kawasan Jakarta Pusat.
Lebih lanjut, Airlangga juga menegaskan bahwa dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran, antar partai politik pendukung tidak saling rebutan, termasuk untuk posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Tidak pernah ada yang rebutan,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menyatakan, bahwa pembahasan kabinet dilakukan secara kolektif kolegial dan dipimpin langsung oleh Presiden Terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.
“Pimpinan dilakukan secara bersama kolektif dan kolegial. Pimpinannya bapak presiden terpilih (Prabowo)” ucap Airlangga Hartarto. (jpg)
