Kabulkan Gugatan Irman Gusman, MK Perintahkan Coblos Ulang Pileg DPD Sumbar

JAKARTA, METRO–Mahkamah Konstitusi (MK) memerintah­kan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Provinsi Sumatra Barat. Selain itu, Mahka­mah juga memerintahkan agar KPU mengi­kutsertakan Irman Gusman (Pemohon) sebagai peserta.

“Bagi Pemohon harus mengumumkan secara ju­jur dan terbuka tentang jati dirinya termasuk pernah menjadi terpidana melalui media yang dapat dibaca secara luas oleh masya­rakat termasuk pemilih, dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Putusan a quo diucap­kan dan menetapkan pero­lehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mah­ka­mah,” demikian Amar Putu­san Nomor 03-03/PHPU. DPD-XXII/2024 yang diba­ca­kan oleh Ketua MK Su­hartoyo pada Senin (10/6) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan pula oleh Suhartoyo, Mah­kamah mempertimbang­kan seharusnya Termohon menindaklanjuti Putusan PTUN Jakarta 600/2023, yaitu mencabut Keputusan KPU 1563/2023 dan selan­jutnya menerbitkan kepu­tusan tentang penetapan Pemohon masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD.

“Ketidakpatuhan me­nindaklanjuti utusan pe­nga­dilan menurut Mahka­mah menimbulkan keti­dak­pastian, menunda kea­dilan, dan menurunkan kewibawan institusi pera­dilan. Dalam kaitannya dengan Pemohon maka ketidakpatuhan tersebut telah menciderai hak kons­titusional warga negara yang seharusnya dan telah memenuhi syarat untuk dipilih,” ucap Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan tersebut.

Oleh karena itu, sam­bung Suhartoyo, demi me­mu­lihkan hak konstitu­sio­nal warga negara yang te­lah memenuhi syarat un­tuk dipilih dalam kontes­tasi pemilu DPD dan kepastian hukum yang adil maka Ke­putusan No 1563/2023 men­jadi tidak dapat diberla­kukan dan harus dinyata­kan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum.

“Dengan dinyatakan tidak berlaku dan tidak sahnya Keputusan KPU 1563/2023 juga berakibat hukum batal dan tidak sah­nya Keputusan KPU 360/2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPDProvinsi Sumatera Barat, oleh kare­nanya menurut Mahka­mah tidak ada lagi hasil perolehan suara pemilu calon anggota DPD Pro­vinsi Sumatera Barat yang dapat dijadikan dasar un­tuk menetapkan calon ter­pilih anggota DPD Suma­tera Barat,” urai Suhartoyo.

Sehubungan dengan hal tersebut, Suhartoyo me­nyampaikan, demi men­jamin serta melindungi ke­mur­nian hak konstitusional suara pemilih dan juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas lang­sung, umum, bebas, raha­sia, jujur, dan adil, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Ter­mohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat dengan kewajiban mengikutsertakan Pemo­hon. Menurut MK, berke­naan dengan pemungutan ulang suara yang akan diikuti oleh Pemohon yang dilakukan tanpa dilakukan melalui kampanye, sehing­ga menjadi penting bagi pemilih untuk mengetahui latar belakang calon agar pemilih mendapatkan se­ba­nyak mungkin informasi mengenai jati diri calon yang akan dipilih termasuk apabila pernah tersangkut masalah hukum.

“Dalam hal ini hanya Pemohon yang belum me­nyampaikan secara terbu­ka dan jujur tentang jati dirinya, oleh karenanya menurut Mahkamah terda­pat kewajiban bagi Pemo­hon untuk menyampaikan kepada publik mengenai jati dirinya termasuk per­nah menjadi terpidana,” ungkap Suhartoyo yang juga menyatakan me­nga­bulkan permohonan Pe­mohon untuk seluruhnya.

Irman Gusman meru­pakan calon anggota DPD Peserta Pemilu 2024 dari Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan de­ngan Keputusan KPU No. 1042 Tahun 2023 tentang DCS Anggota DPD Nomor urut 7 dalam pemilu 2024 pada Lampiran III Dapil Provinsi Sumatera Barat. Namun KPU mengubah pendiriannya dengan me­netapkan Pemohon tidak memenuhi syarat dengan alasan adanya laporan masyarakat, namun pene­tapan tersebut tidak dilaku­kan sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) UU 7/2017 dan Pasal 180 PKPU 10/2022.

Untuk itu, dalam peti­tumnya, Pemohon memin­ta MK untuk Menerima dan mengabulkan permoho­nan persetujuan Pemohon un­tuk seluruhnya. Menyata­kan tidak sah dan batal Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Pene­tapan Hasil Pemilu Presi­den dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Ka­bupaten/Kota secara Na­sional dalam Pemilu Tahun 2024. (*)