PPDB Online 2024 Sumbar Tingkat SMA, SMK dan SLB Resmi Dibuka

PADANG, METRO–Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online Tahun 2024 tingkat SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) resmi dibuka.

Kepala Dinas Pendi­di­kan (Disdik) Provinsi Sum­bar, Barlius didampingi Kepala Bidang (Kabid) SMA, SLB, Mahyan serta Plh. Sekretaris Disdik Sum­bar Benny Wahyudi me­ngatakan, petunjuk tek­nis (juknis) PPDB SMA Ne­geri, SMK Negeri dan SLB sudah disiapkan.

Pendaftaran PPDB ha­nya dua tahap dilakukan. Banyak perbedaan PPDB tahun ini dengan PPDB beberapa tahun sebe­lum­nya, meskipun regulasinya masih sama, yakni sistem zonasi. Barlius mengata­kan, tahun sekarang pelak­sanaan PPDB jalur berbasis zonasi kuotanya mencapai 50 persen.

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pen­didikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permen­dikbudristek) Nomor 1 Ta­hun 2021 dan Seruat Ke­putusan Sekjen Kemendik­budristek Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan­nya, diawali tanggal 1 sam­pai 20 Juni jadwal bagi siswa membuat akun dan input mendaftar secara online. Pembuatan akun dan pendaftaran dimulai pukul 8.00 WIB hingga pukul 23.59 WIB. “Terma­suk juga melakukan per­baikan terhadap kesalahan pembuatan akun,” terang Barlius, saat jumpa pers, Sabtu (1/6) di Kantor Disdik Sumbar.

Setelah dilakukan pem­buatan akun, maka tanggal 24 Juni sampai 12 Juli 2024 dimulai pendaftaran PPDB. “Jadi ada waktu 1,5 bulan pelaksanaan PPDB ber­basis zonasi,” terangnya.

PPDB berbasis zonasi yang kuotanya mencapai 50 persen, juga divariasi­kan sesuai aturan baru. Yakni jalur orang tuanya yang pindah dinas dengan kuota 5 persen, jalur afir­masi (20 persen) prestasi akademik (15 persen) dan non akademik (10 persen).

Jika melalui jalur orang tua pindah dinas, afirmasi, prestasi aka­demik dan non akademik tidak terpenuhi kuo­tanya, ma­ka ku­o­­tanya di­pin­dah­kan ke jalur zonasi. “Jadi jika jalur zonasi kuo­ta­nya 50 persen. Ada kemungki­nan jika melalui jalur lain tidak ter­penuhi kuota untuk basis zo­nasi bisa bertambah lebih dari 50 persen,” te­rangnya.

PPDB khusus SMA Ne­geri berbeda dengan PPDB SMK Negeri yang bebas zonasi. PPDB SMA Negeri jalur pindah tugas orang tua, afirmasi, prestasi aka­de­mik dan non akademik pendaftarannya dimulai 24 sampai 27 Juni 2024, sela­ma 24 jam. “Jadi waktu pendaftaran selama 4 hari pendaftaran tersebut tidak jam kerja. Tapi 24 jam, karena sistemnya online. Proses verifikasi dan vali­dasi dilakukan 24 sampai 28 Juni 2024, “ terangnya.

Sementara, PPDB tahap II, kalau tidak diterima jalur pindahan orang tua, afir­masi an prestasi akademik dan non akademik, bisa masuk jalur zonasi. Pen­daftarannya tanggal 1 sam­pai 5 Juli. Verifikasi dan validasi dilakukan tanggal 1 sampai 6 Juli 2024 dan 8 Juli pengumuman siswa SMA Negeri diterima di jalur zonasi.

Barlius menegaskan, khusus jalur orang tua pindah tugas, persyara­tan­nya harus ada surat kete­rangan pindah dari instansi orang tua. Termasuk surat keputusan (SK) pindah. Kalau orang tuanya be­kerja di perusahaan swas­ta, harus ada surat kete­rangan pindah dari peru­sahaan tempat orang tua bekerja. Selain itu, juga harus ada SK pindah do­misili dari lu­rah, wali nagari dan kepala de­sa. “Ini jadi dasar da­lam proses me­­nye­leksi pin­dah orang tua,” te­rangnya.

Barlius juga mengi­ngat­kan, un­tuk yang pindah do­misili, minimal harus satu tahun pindah sebelum pe­laksanaan PP­DB. “Jadi jika PPDB dilaksa­nakan 24 Juni, minimal KK-nya su­dah pin­dah satu ta­hun, terhitung 25 Juni 2023. Ka­lau 26 Juni tidak masuk. Se­lain itu, proses selek­sinya, jarak ke sekolah juga dihi­tung,” terangnya.

Bagi jalur pindahan di­nas orang tua ini, jika kuota berlebih bisa diutamakan anak guru dan tenaga ke­pen­didikan yang bertugas. Pilihannya hanya satu se­kolah. Yang lain boleh dua sekolah.

Khusus jalur afirmasi, kuotanya 20 persen, naik dibandingkan tahun lalu 15 persen. Konsepnya, yang bisa mendaftar melalui jalur ini, siswa dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas, anak panti asu­han dan panti sosial. Untuk memastikan siswanya ber­asal dari keluarga tidak mampu, indikatornya ha­rus punya Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Kemen­terian Sosial dan terdaftar di data pokok pendidikan (dapodik).

Indikator lainnya, pu­nya kartu Program Keluar­ga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh Kemen­terian Sosial. Bukti lainnya juga bisa terdata dalam Data Terpadu Kesejahte­raan Sosial (DTKS) yang diterbitkan oleh Dinas So­sial. Bagi yang ikut jalur ini, persyaratan lainnya, orang tua siswa harus me­nan­datangani surat pernya­taan bersedia diproses secara hukum, bila terbukti memalsukan bukti kei­kut­sertaan dan proses pe­nanganan keluarga tidak mampu.