JAKARTA, METRO–Ketua DPP Partai Demokrat Dede Yusuf menegaskan partainya menolak keras usulan Anggota Komisi II DPR fraksi PDI Perjuangan Hugua terkait legalisasi politik uang atau money politics pada gelaran Pilkada 2024. Ia menekankan, seharusnya stake holder terkait justru harus membuat sistem untuk mencegah terjadinya politik uang.
“Kami dari Demokrat tidak setuju, kami lebih baik atur yang baik agar masyarakat benar-benar memahami visi-misi, track record, ataupun janji politik apapun juga yg berkaitan dengan si caleg tertentu itu mendapatkan kepercayaan masyarakat, bukan dengan pemberian besar-besar money politik,” kata Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5).
Anggota DPR RI itu menilai, legalisasi politik uang sangat berbahaya dan bisa merusak demokrasi. Menurutnya, efek dari legalisasi politik uang membuat setiap kontestan politik untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin, dengan cara-cara yang tidak benar.
“Nanti khawatirnya kalau itu dilegalkan, maka orang akan berlomba-lomba cari duit yang tidak benar dan akibatnya menjadi seorang wakil rakyat adalah mengembalikan modal. Itu tidak baik,” tegas Dede.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua sebelumnya meminta KPU RI melegalkan money politics alias politik uang dalam kontestasi Pilkada 2024. Hal ini disampaikan Hugua saat rapat kerja (raker) Komisi II DPR bersama KPU RI, Bawaslu RI, DKPP, dan Kemendagri di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).
