Pemprov Bentuk Posko Utama Penanganan Bencana di Kantor BPBD Sumbar, Jadi Pusat Koordinasi dan Tempat Peanampungan Bantuan

JUMPA PERS— Sekdaprov Sumbar, Hansastri, didampingi Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Siti Aisyah dan sejumlah perwakilan OPD lingkup Pemprov Sumbar, memberikan keterangan pers, Kamis (16/5).

PADANG, METRO–Sekretaris Daerah Pro­vinsi (Sekdaprov) Sumatera Barat (Sumbar), Hansastri mengungkapkan, bencana yang dihadapi Sumbar saat ini memang cukup parah. Selain, banjir, ada banjir bandang atau galodo, banjir lahar dingin dan longsor. Menghadapi kondisi ini, Pemprov Sumbar sudah menetapkan status tanggap darurat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumbar.

“Menindaklanjuti penanganan di masa tanggap darurat ini, Pemprov Sumbar membentuk pos-pos penanganan bencana, dengan posko utama berada di Kantor BPBD Sumbar di Jalan Sudirman Padang. Untuk penanganan bencana ini, melalui posko-posko komando BPBD Sumbar selalu koordinasi dengan berbagai pihak sesuai tugasnya. Di tingkat Provinsi Sumbar, setiap hari lakukan pertemuan untuk mengupdate langkah yang akan dilaksanakan dan yang telah terlaksana,” terangnya didampingi Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Siti Aisyah dan sejumlah perwakilan OPD lingkup Pemprov Sumbar, saat memberikan keterangan pers, Kamis (16/5) di Command Centre Dinas Kominfotik Sumbar.

Posko utama di Kantor BPBD Sumbar ini, terang Hansastri selain pusat komando penanganan bencana, juga berfungsi sebagai tempat menerima bantuan dari segala pihak, baik dari instansi, perusahaan dan masyarakat. Selain itu juga menerima bantuan dalam bentuk tunai yang akan disalurkan kepada korban banjir bandang, longsor, melalui nomor rekening Bank Nagari Syariah.

Beberapa bantuan su­dah mulai masuk melalui posko utama. Hansastri mengungkapkan bantuan tersebut di antaranya dari Hotel Balairung berupa bantuan mie instan, air mineral dan makanan lainnya. Juga aba bantuan dari PT Incasi Raya berupa beras, mie instan dan minyak goreng yang nilainya mencapai Rp200 juta.

Selain itu juga ada bantuan dari Injourney sebesar Rp 500 juta dan dari BTN sebesar Rp 200 juta dalam bentuk barang. Juga ada bantuan dari Pemprov Riau. “Kami menghimbau semua pihak. Baik instansi, perusahaaan, pribadi, perantau ikut meringankan penderitaan korban untuk ikut memberikan bantuan,” imbaunya.

Hansastri mengatakan, saat ini Pemprov Sumbar sedang melakukan inventarisir dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana. Data sementara, rumah warga yang terdampak bencana mencapai 570 unit, tempat ibadah 24 unit, sekolah 4 unit, sarana dan prasarana kesehatan 2 unit, warung 20 unit, jembatan 44 unit, jalan 122 meter, irigasi 78 meter, sawah 536 hektare dan kolam tambak 6 hektare. “Data ini juga masih bisa berkembang nantinya,” terangnya.

Hansastri juga menyampaikan perkembangan terakhir di lapangan, bahwa untuk kebutuhan logistik dan makanan kepada korban bencana sudah mencukupi. Baik yang ada di posko-posko maupun maupun posko utama pro­vinsi.

Namun, yang dibutuhkan korban bencana se­karang yang sangat men­desak berupa pakaian. Karena korban yang rumahnya hilang dan hanyut tidak sempat membawa pakaiannya. Hanya pakaian yang ada di badan. Termasuk juga kebutuhan bayi dan pakaian dalam, perlengkapan mandi, salat, baby kit dan kitchen kit. Termasuk juga penerangan berupa lampu emergency. Namun, yang paling penting saat ini adalah kebutuhan air bersih.

Untuk memenuhi kebutuhan korban bencana, saat ini sudah didirikan posko dan dapur umum, baik oleh berbagai pihak seperti pemerintah kabupaten kota, BNPB, Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Termasuk juga Pemprov Sumbar.

Untuk menyiapkan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana yang rumahnya rusak dan hanyut, BNPB bersama Kementerian PUPR siapkan rumah 200 unit yang bisa dipasang secepatnya jika korban terdampak bersedia menempati dan didirikan di tempat yang aman.

Terkait pelayanan kesehatan, Hansastri menegaskan, Pemprov Sumbar akan menanggung biaya rumah sakit bagi semua korbam yang terdampak bencana. Beberapa rumah sakit (RS) yang menampung korban bencana di antaranya, RS Achmad Mochtar di Bukittinggi, RS Yarsi, RSUP M Djamil Padang dan RS Hanafiah di Kabupaten Ta­nahdatar. “Menindaklanjuti arahan ini, kita sudah rapat dengan OPD terkait untuk siapkan anggarannya,” terangnya.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar juga telah membentuk posko-posko kesehatan, di mana 3 posko di Agam, 11 poso di Tanahdatar. Juga ada 10 puskesmas dan RS Sayang Ibu yang dijasikan posko, Di posko-posko ini sudah ada tim kesehatan yang bertugas.

Melalui Dinas Kesehatan Bukittinggi juga dibantu satu unit ambulans untuk mobilitas pasien dari lokasi bencana ke rumah sakit. Dinas Kesehatan Sumbar juga sediakan Bahan Makanan Tambahan (BMT) untuk balita dan ibu hamil. Selain itu juga sediakan 30 kantong mayat.

Sementara untuk pelayanan di posko pengungsian, Pemprov Sumbar melalui Dinas Sosial telah menyiapkan perlengkapan tidur dan makanan siap saji, beras seberat 1,5 ton. “Kita juga akan mendrop beras dari Bulog seberat 3 ton nantinya,” terangnya.

Selain itu juga membuka dapur umum di Kabupaten Tanahdatar, Agam dan Kota Padang Panjang. Selain itu juga menyiapkan sejumlah mobil umum lapangan yang melayani kebutuhan pengungsi.

Dampak terparah dari bencana yang terjadi di Sumbar adalah rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan. Bahkan sejumlah jalan terputus seperti yang terjadi di kawasan Lembah Anai. Saat ini Pemprov Sumbar melalui Dinas BMCKTR Sumbar mengerahkan sejumlah alat berat untuk memperbaikinya. Termasuk juga kerusakan pada sungai-sungai besar di Sumbar. Pemprov Sumbar melalui Dinas PSDA-BK Sumbar mengerahkan se­jumlah alat berat untu me­lakukan normalisasi sungai.

Salah satunya di lokasi Bukit Batabuah. Termasuk juga normalisasi di Sungai Pua, tepatnya di Korong Kapalo Koto. Di Pandai Sikek juga ada potensi material galodo yang akan turun, akses jauh dari jorong terdekat mencapai 3 kilometer. Kondisi ini juga perlu ditangani. (fan)

Exit mobile version