Rangkaian peringatan HKBN Tahun 2024 juga dilaksanakan penyerahan bantuan dari BNPB kepada Pemprov Sumbar, berupa 4 unit motor trail untuk mitigasi bencana, tenda pengungsi (4 unit), tenda keluarga (40 unit) dan hyginekid (200 paket).
Menko PMK, Muhadjir Effendy mengatakan, tidak hanya fokus pada evakuasi horizontal saat gempa dan tsunami. Pemprov Sumbar juga harus mempersiapkan evakuasi vertikal. Muhadjir menilai, dengan ancaman potensi gempa dan tsunami yang masih besar, jumlah bangunan shelter yang digunakan untuk evakuasi vertikal masih sangat minim di Sumbar.
Muhadjir menyebutkan, Sumbar termasuk provinsi yang berada di bawah lempengan bumi. Kalau terjadi gesekan serudukan antar lempeng, maka terjadi yang namanya megathrust. Dua lempengan di dalam dataran bumi bertubrukan timbulkan efek getaran gempa di atas 8 SR. Di permukaan lapisan bumi terjadinya bencana dahsyat. Di laut terjadi tsunami. “Informasi gempa bumi ini bukan menakuti, tetapi agar kita harus memiliki kewaspadaan tinggi,” tegasnya.
Muhadjir menilai, jumlah shelter di Sumbar jauh dari cukup. Karena itu perlu diprogramkan melalui BNPB agar dilaksanakan pembangunan penambahan shelter. “Harus ada upaya pencegahan. Kondisinya belum maksimal. Dengan terbatasnya shelter, ini yang harus disiapkan pemerintah,” terangnya.
Selain kekurangan shelter, Muhadjir juga menyinggung rehab-rekon gempa 2009 silam, masih banyak yang belum tuntas. “Ada gedung perguruan tinggi swasta yang gedungnya masih mangkrak tidak dirobohkan, tidak dilanjutkan dan tidak ditempati,” ungkapnya.
Muhadjir berharap Sumbar dapat menjadi contoh yang baik bagi provinsi lain. Terutama bagaimana merancang pengurangan resiko bencana gempa dan tsunami dengan baik. Sehingga dapat menjadi contoh secara nasional dan internasional.
Tidak hanya potensi gempa dan tsunami, Sumbar merupakan contoh lengkap seluruh bencana. “Kalau di sini dirancang betul dengan baik, maka kalau orang lain ingin tahu bagaimana merancang dan menyiapkan pengurangan risiko bencana, maka datanglah belajar ke Sumbar. Sumbar bisa jadi destinasi bencana belajar bencana,” terangnya.
“Saya menaruh harapan besar kepada Sumbar untuk menjadi daerah model dalam mengurangi risiko bencana tingkat nasional. Agar Sumbat dapat memberikan sumbangan mewujudkan Indonesia tangguh bencana,” harapnya.
Menindaklanjuti kekurangan shelter di Sumbar tersebut, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, S.Sos.MM meminta kepada Gubernur Sumbar agar melakukan perhitungan kebutuhan shelter di daerah ini, dan dikordinasikan dengan BNPB.
“Jika memang shelternya belum cukup, anggaran terbatas, pemerintah akan bantu menambah shelternya. Termasuk juga latihan dan simulasi evakuasi bencana gempa dan tsunami di Sumbar. Ini sangat penting ditingkatkan, karena sampai saat ini tidak ada satupun alat yang bisa memprediksi terjadinya gempa dan tsunami serta bencana lainnya,” terangnya.
Peringatan Puncak HKBN Tahun 2024 juga dihadiri Perwakilan Kepala Basarnas, Kepala BMKG, Perwakilan Kedutaan Australia untuk Indonesia, Forkopimda Sumbar, Kepala BPBD Sumbar, Rudy Rinaldy, Kepala OPD Pemprov Sumbar, pejabat di lingkungan BNPB, perwakilan perguruan tinggi di Sumbar, NGO dan LSM dan Perwakilan BUMN serta BUMD. (AD.ADPSB)
