PADANG, METRO–Pada peringatan puncak Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) Tahun 2024, Jumat (26/4). Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) memberikan dua sumbangsih kepada bangsa dan negara terkait upaya pengurangan risiko gempa dan tsunami.
Dua sumbangsih yang pertama kali ada di Indonesia tersebut diharapkan dapat diterapkan secara nasional di daerah yang memiliki potensi gempa dan tsunami di Indonesia. Dua sumbangsih tersebut yakni, penerapan batasan landaan zona aman tsunami yang dinamakan blue line tsunami safe zone.
Kemudian juga ada sumbangsih alat peringatan dini atau Early Warning System (EWS) Inklusi yang menjadi peringatan dini inklusi bagi masyarakat yang mengalami gangguan pendengaran.
Plakat spesial tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, S.Sos, MM serta diketahui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, saat peringatan puncak HKBN di Gedung Youth Centre Bagindo Aziz Chan.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, gempa bumi dan tsunami merupakan ancaman serius. Dalam upaya meningkatan kesiapsiagaan, Pemprov Sumbar telah ditetapkan batasan landaan blue line tsunami safe zone.
“Apabila terjadi gempa dan tsunami, maka masyarakat yang melakukan evakuasi horizontal harus mencapai batasan landaan zona aman tsunami, yang ditandai dengan adanya marka informasi petunjuk. Sementara masyarakat yang berada di kawasan blue line tsunami safe zone tidak perlu lagi melakukan evaluasi horizontal,” terang Mahyeldi.
Saat ini, marka blue line tsunami safe zone telah dipasang sebanyak 25 marka di Kota Padang. Marka tersebut bertuliskan informasi berbunyi “Anda Sedang Berada pada Kawasan Perkiraan Aman Tsunami”.
Sementara, sumbangsih EWS Inklusi bertujuan memaksimalkan EWS bagi masyarakat yang mengalami gangguan pendengaran. Saat sirine peringatan dini EWS berbunyi, maka EWS Inklusi berupa lampu rotary berwarna merah akan menyala dengan sinar cahaya yang berputar ke atas, sebagai penanda agar bagi kaum disabilitas segera melakukan evakuasi. EWS Inklusi ini telah di Padang yang berlokasi di depan Gedung Youth Centre Bagindo Aziz Chan.
Mahyeldi mengatakan, EWS Inklusi ini juga sangat penting. Karena di Sumbar ada 17 ribu warga penyandang disabilitas. “Evakuasi gempa dan tsunami juga harus sentuh penyandang disabilitas,” ungkapnya.
Dua sumbangsih ini menurut Mahyeldi merupakan sumbangan pemikiran dari Sumbar untuk ikut berkontribusi membangun kesiapsiagaan bencana kepada bangsa dan negara ini.
Peringatan puncak HKBN Tahun 2024 diisi de ngan rangkaian kegiatan penanaman pohon di Pantai Purus Padang. Kemudian dilanjutkan penekanan sirine evakuasi gempa dan tsunami oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, S.Sos, MM, Menko PMK, Muhadjir Effendy, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dan Wali Kota Padang, Hendri Septa.
Penekanan sirine juga diikuti proses evakuasi gempa dan tsunami yang diikuti serentak oleh puluhan ribu warga Sumbar di Padang dan tujuh kabupaten kota, 17 provinsi dan 30 kabupaten kota di Indonesia.
Rangkaian peringatan HKBN Tahun 2024 juga dilaksanakan penyerahan bantuan dari BNPB kepada Pemprov Sumbar, berupa 4 unit motor trail untuk mitigasi bencana, tenda pengungsi (4 unit), tenda keluarga (40 unit) dan hyginekid (200 paket).
Menko PMK, Muhadjir Effendy mengatakan, tidak hanya fokus pada evakuasi horizontal saat gempa dan tsunami. Pemprov Sumbar juga harus mempersiapkan evakuasi vertikal. Muhadjir menilai, dengan ancaman potensi gempa dan tsunami yang masih besar, jumlah bangunan shelter yang digunakan untuk evakuasi vertikal masih sangat minim di Sumbar.
Muhadjir menyebutkan, Sumbar termasuk provinsi yang berada di bawah lempengan bumi. Kalau terjadi gesekan serudukan antar lempeng, maka terjadi yang namanya megathrust. Dua lempengan di dalam dataran bumi bertubrukan timbulkan efek getaran gempa di atas 8 SR. Di permukaan lapisan bumi terjadinya bencana dahsyat. Di laut terjadi tsunami. “Informasi gempa bumi ini bukan menakuti, tetapi agar kita harus memiliki kewaspadaan tinggi,” tegasnya.
Muhadjir menilai, jumlah shelter di Sumbar jauh dari cukup. Karena itu perlu diprogramkan melalui BNPB agar dilaksanakan pembangunan penambahan shelter. “Harus ada upaya pencegahan. Kondisinya belum maksimal. Dengan terbatasnya shelter, ini yang harus disiapkan pemerintah,” terangnya.
Selain kekurangan shelter, Muhadjir juga menyinggung rehab-rekon gempa 2009 silam, masih banyak yang belum tuntas. “Ada gedung perguruan tinggi swasta yang gedungnya masih mangkrak tidak dirobohkan, tidak dilanjutkan dan tidak ditempati,” ungkapnya.
Muhadjir berharap Sumbar dapat menjadi contoh yang baik bagi provinsi lain. Terutama bagaimana merancang pengurangan resiko bencana gempa dan tsunami dengan baik. Sehingga dapat menjadi contoh secara nasional dan internasional.
Tidak hanya potensi gempa dan tsunami, Sumbar merupakan contoh lengkap seluruh bencana. “Kalau di sini dirancang betul dengan baik, maka kalau orang lain ingin tahu bagaimana merancang dan menyiapkan pengurangan risiko bencana, maka datanglah belajar ke Sumbar. Sumbar bisa jadi destinasi bencana belajar bencana,” terangnya.
“Saya menaruh harapan besar kepada Sumbar untuk menjadi daerah model dalam mengurangi risiko bencana tingkat nasional. Agar Sumbat dapat memberikan sumbangan mewujudkan Indonesia tangguh bencana,” harapnya.
Menindaklanjuti kekurangan shelter di Sumbar tersebut, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, S.Sos.MM meminta kepada Gubernur Sumbar agar melakukan perhitungan kebutuhan shelter di daerah ini, dan dikordinasikan dengan BNPB.
“Jika memang shelternya belum cukup, anggaran terbatas, pemerintah akan bantu menambah shelternya. Termasuk juga latihan dan simulasi evakuasi bencana gempa dan tsunami di Sumbar. Ini sangat penting ditingkatkan, karena sampai saat ini tidak ada satupun alat yang bisa memprediksi terjadinya gempa dan tsunami serta bencana lainnya,” terangnya.
Peringatan Puncak HKBN Tahun 2024 juga dihadiri Perwakilan Kepala Basarnas, Kepala BMKG, Perwakilan Kedutaan Australia untuk Indonesia, Forkopimda Sumbar, Kepala BPBD Sumbar, Rudy Rinaldy, Kepala OPD Pemprov Sumbar, pejabat di lingkungan BNPB, perwakilan perguruan tinggi di Sumbar, NGO dan LSM dan Perwakilan BUMN serta BUMD. (AD.ADPSB)