MK Hapus Ambang Batas DPR 4 Persen, Berlaku di Pemilu 2029

JAKARTA, METRO–Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen suara sah nasional. MK menilai ketentuan tersebut tidak sejalan de­ngan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.

Meski begitu, pengha­pusan ambang batas itu berlaku untuk Pemilu 2029. MK kemudian meme­rin­tahkan pembentuk un­dang-undang untuk me­ngubah ketentuan ambang batas parlemen tersebut melalui revisi UU Pemilu.

“Sebagai konsekuensi yuridisnya, norma Pasal 414 Ayat (1) UU No 7 tahun 2017 haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutio­nal) sepanjang masih tetap diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2024. Dan, tidak diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2029 dan pe­mi­lu berikutnya kecuali sete­lah dilakukan peru­bahan terhadap norma ambang batas dan besa­ran angka atau persentase ambang batas parlemen,” kata Wa­kil Ketua MK Saldi Isra saat bacakan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis, (29/2).

Gugatan judicial review perkara 116/PUU-XXI/2023 itu diajukan oleh Perkum­pulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Sidang dipimpin oleh Ketua MK, Suhartoyo.