”Tangan Dingin” Benny-Radi, Angka Kemiskinan di Sijunjung Menurun, IPM Meningkat

SIJUNJUNG, METRO–Pembangunan Kabupaten Sijunjung terus menun­jukkan progres kearah yang lebih baik di bawah kepemimpinan Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir dan Wakil Bupati H Iradatillah. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan turunnya angka kemiskinan di Sijunjung.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat penurunan kemiskinan tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 sebanyak 11,76%, ting­kat penurunan kemiskinan tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 2,0%, dengan rata rata penurunan kurun waktu 2021-2023 sebanyak 6,88%. Untuk angka kemiskinan tahun 2023,  Kabupaten Sijunjung berada pada ang­ka 5,88 persen.

Bupati Sijunjung Benny Dwifa mengatakan, pening­katan IPM dan kesejahte­raan masyarakat merupa­kan hal prioritas dalam visi-misi kepala daerah yang dituangkan kedalam rancangan pembangunan Kabupaten Sijunjung, khu­susnya di masa kepemim­pinannya.

“Peningkatan IPM dan pengentasan kemiskinan merupakan target priori­tas bagi kami dan Pak Wa­bup, karena itu merupakan visi-misi kami saat maju sebagai pasangan Bupati dan Wabup di Pilkada Si­jun­jung kemarin. Bahkan, visi-misi itu kita tuangkan ke dalam RPJMD yang menjadi acuan pemba­ngu­nan Sijunjung,” tutur Bupati Benny Dwifa.

Untuk mencapai target tersebut, Benny-Radi men­cetuskan sejumlah program di bidang pendidikan dan kesejahteraan masya­rakat di Kabupaten Si­jun­jung.

Tak ayal, dengan program yang telah dijalankan tersebut, kini membuah­kan hasil dengan dibukti­kan naiknya IPM dan tu­run­nya angka kemiskinan di Kabupaten Sijunjung.

“Kita bersyukur, tentu­nya ini berkat kinerja kita bersama. Pemkab Sijun­jung sangat konsentrasi dalam program penurunan kemiskinan. Bahkan pada tahun 2023 kita menerima dana insentif fiskal senilai Rp.11.780.311,000,- atas ki­nerja dalam penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting dari pemerintah pusat,” sebut Bupati.

Hal itu dicapai melalui program pemberdayaan dan program ekonomi ser­ta pembangunan yang ber­sentuhan langsung dengan masyarakat sehingga da­pat meningkatkan penda­ patan masyarakat Kabu­paten Sijunjung.

“Penurunan angka kemiskinan perlu pembinaan ataupun modifikasi program yang bisa mening­katkan pendapatan masya­rakat, yang didukung dengan percepatan realisasi dan serapan anggaran setiap tahunnya. Mengentaskan kemiskinan  tidak bisa dilakukan oleh Pemkab Sijunjung saja, tetapi juga butuh sinergi dari multi stakeholder,” terangnya.

Pihaknya menegaskan bahwa seluruh program pemerintah harus berorientasi pada peningkatan pembangunan daerah. “Se­muanya harus mengacu dan berpedoman pa­da RPJMD, kinerja OPD dinilai dari sana. Harus berada pada rel pembangunan Sijunjung. Kita juga tidak segan-segan jika ada OPD yang melenceng atau berkinerja kurang baik, karena sudah ada pakta integritas dan komitmen untuk seluruh jabatan yang diemban,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapppeda) Kabupaten Sijunjung Dra.Yuni Elviza menjelaskan, berdasarkan data BPS penurunan terjadi setiap tahunnya.

“Angka kemiskinan ada penurunan. Pada tahun 2021 angka kemiskinan di Kabupaten Sijunjung berada di angka 6,8 persen, tahun 2022 berada di angka 6 persen. Kemudian tahun 2023 kemiskinan me­nurun hingga di angka 5,88 persen,” jelas Kepala Bapppeda, pada Selasa (6/2).

Yuni Elviza menyampaikan, angka kemiskinan di kabupaten Sijunjung berada di bawah standar ga­ris kemiskinan yang ditetapkan Pemprov Sumbar yak­ni 5,95. “Pada tahun 2022 Kabupaten Sijunjung berada di posisi 10 dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatra Barat dengan angka kemiskinan teren­dah,” terangnya.

Penurunan angka kemiskinan tersebut, lanjutnya, dipengaruhi dengan  program yang dilakukan pemerintah daerah untuk menekan angka kemiskinan itu sendiri.

“Mulai dari pemberdayaan, tenaga kerja, permodalan UMKM sampai dengan pemberian bantuan sosial serta Indeks Pem­bangunan Manusia (IPM) yang berada di angka 72,30 dengan urutan ke 12 dari 19 Kabupaten/kota se Sumatera Barat atau urutan ke 5 setingkat kabupaten di Sumbar,” paparnya.

Beberapa program yang dilakukan Pemkab Sijunjung untuk mengatasi kemiskinan meliputi program peningkatan pendapatan masyarakat, yang terdiri dari peningkatan akses lapangan pekerjaan yang terdiri dari pelatihan keterampilan kerja, program padat karya dan program lainnya.

Sedangkan untuk peningkatan IPM, Pemkab Sijunjung terus melakukan upaya melalui program peningkatan kapasitas sum­ber daya manusia (SDM) yang meliputi pelatihan wirausaha, pelatihan pemasaran dan program vokasi.

“Peningkatan kapasitas UMKM juga dilakukan me­lalui program peningkatan akses pasar, bantuan permodalan UMKM, fasilitasi kemitraan UMKM, pendampingan dan penguatan kewirausahaan, peningkatan sarana dan prasarana usaha serta program peningkatan ketahanan keluarga,” katanya menjelaskan.

Selain itu, program pe­ngurangan kantong kemiskinan yang meliputi pemenuhan infrastruktur layanan dasar seperti, penyediaan SPAM, Pamsimas, IPLT, Ipal Komunal, Kotaku, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan pe­nyediaan infrastruktur da­sar lingkungan.

“Juga peningkatan ko­nektivitas antar wilayah seperti, pembangunan dan peningkatan sarana pembangunan dan infrastruktur jalan juga dilakukan,” ujarnya.

Sedangkan untuk pendidikan, Pemkab Sijunjung menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan seragam gratis, beasiswa mahasiswa miskin berprestasi serta bantuan keuangan khusus (BKK) dari APBD yang di sharing ke provinsi untuk pelajar SMA/SMK.

Bantuan Sosial berupa PKH, BPNT, BLT Desa, Bantuan Sosial Tunai, Bansos, bantuan alat bantu penyandang disabilitas dan lanjut usia, bantuan permakanan dan bantuan perumahan berupa rehabilitasi rumah tidak layak huni. (ndo)