Shelter atau tempat evakuasi sementara di kawasan Tabing, Kototangah, Padang.
PADANG, METRO–Tanpa disadari Kota Padang dan beberapa daerah di Sumbar hadir dengan wajah yang baru. Hal ini ditandai dengan banyaknya berdiri bangunan-bangunan baru milik pemerintah, Pemprov Sumbar dan swasta yang kuat dan kokoh. Padahal, enam tahun lalu, Kota ini luluh lantak akibat gempa berkekuatan 7,9 SR, 30 September 2009 silam.
Gempa yang terjadi 30 September tahun 2009 lalu telah meluluhlantakkan bangunan bangunan fisik di 10 kota/kabupaten di Sumbar. Diantaranya, Pesisir Selatan, Pariaman, Padangpariaman, Agam, Pasaman Barat, Pasaman, Padangpanjang, Batusangkar, Padang, dan Solok. Namun yang terparah adalah kabupaten/kota yang ada di pesisir Pantai Barat Sumbar.
Pembangunan infrastruktur pascagempa tidak berhenti begitu saja setelah menyelesaikan pembangunan rumah-rumah penduduk. Pemprov Sumbar melanjutkan pembangunan gedung-gedung pemerintah. Tercatat lebih ratusan ribu rumah dan bangunan hancur akibat gempa. Termasuk gedung-gedung kantor, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, pasar, jalan, jembatan dan bangunan lainnya. Begitu pula dengan korban jiwa yang lebih dari 1.000 orang.
Bagaimana proses pembangunan gedung perkantoran tersebut dilakukan? Kepala BPBD Sumbar Zulfiatno mengatakan, Pemprov Sumbar dalam periode 2010-2015 telah merehab, meretrofit (penguatan gedung) bangunan lama yang terkena gempa 2009 dan membangun gedung-gedung baru sebagai pengganti gedung lama.
Rehab gedung sebanyak 36 gedung dengan biaya Rp71,24 miliar mulai Agustus 2010 hingga Desember 2014. Di antaranya gedung KNPI Sumbar, gedung wanita Rohana Kudus, gedung Inspektorat Sumbar.
Retrofit gedung sebanyak tiga gedung dengan nilai Rp66,02 miliar. Retrofit dilakukan terhadap Kantor Gubernur Sumbar dengan biaya Rp26,24 miliar (September 2014 – Desember 2015). Kemudian, Gedung Diklat Provinsi Sumbar, dengan biaya Rp 4,612 miliar (Mei 2012 – November 2014), Kantor DPRD Provinsi Sumbar dengan biaya Rp35,17 miliar (April 2010 – Agustus 2012).
Pembangunan gedung baru pengganti gedung lama yang rusak berat dilakukan sebanyak 18 gedung selama Oktober 2010 – Desember 2014 dengan biaya Rp584,97 miliar. Di antaranya, Gedung Escape Building, Kantor Gubernur Rp59,36 miliar (Oktober 2010–Desember 2013), Gedung Bappeda Sumbar dengan biaya Rp24,12 miliar (Februari – Oktober 2012), Pasar Raya Padang dengan biaya Rp65,94 miliar (Februari – Oktober 2012), RSUP M. Jamil Rp 75,36 miliar (Februari – Oktober 2012).
Selanjutnya, Mapolda Sumbar dengan biaya Rp147,36 miliar (Februari 2012 – Desember 2015), Gedung Kejati Sumbar dengan biaya Rp49,37 miliar (Februari – Desember 2012), Gedung Badan Perpustakaan dan Arsip Sumbar dengan biaya Rp31,10 miliar (Maret 2012 – Desember 2014), Gedung Dinas Peternakan Sumbar dengan biaya Rp 18,80 miliar (April– Desember 2012).
Juga ada pembangunan Gedung Dinas Prasjaltarkim Sumbar dengan biaya Rp82,62 miliar (Oktober 2010 – Desember 2014), Gedung LKAAM Sumbar dengan biaya Rp 11,06 miliar (Agustus 2014 – Maret 2015) dan gedung-gedung lainnya.
Pemprov Sumbar juga akan melaksanakan pembangunan gedung baru program RPJMP untuk sembilan gedung dengan biaya Rp106,37 miliar, yakni pembangunan Stadion Utama Sumbar Rp25,23 miliar, Gedung Pusat Kebudayaan Sumbar Rp13,52 miliar (April 2015 – Desember 2015). Juga ada pembangunan shelter besar Rp41,06 miliar (Juni – Desember 2014), shelter sedang Rp21,30 miliar (Mei 2012 – Desember 2015). Total biaya akibat gempa Rp822,23 miliar. Total biaya program RPJMP Rp106,37 miliar. Sehingga totalnya Rp928,6 miliar. (da)
