AGAM, METRO–Enam tahun sudah gempa dahsyat 30 September 2009 berlalu. Selama itu pula, puluhan korban gempa di Nagari Sungai Batang dan Nagari Tanjuang Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Agam, hidup dalam pemberitaan. Nasib mereka terkatung-katung, terpaksa hidup di shelter sekian tahun sambil menunggu kabar kepastian soal transmigrasi yang dijanjikan pemerintah.
Seorang penghuni shelter Nagari Sungai Batang, Ardi (41) mengaku jenuh menunggu janji pemerintah. Seakan, program transmigrasi lokal yang dijanjikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Sumbar, hanya angin surga semata. ”Pemerintah hanya janji-janji melulu. Tak ada kepastian,” ungkap Ardi.
Menurut Ardi, dulu dia dan puluhan warga yang senasib dengannya rela dipindahkan dari Nagari Tanjung Sungai Batang karena mendukung sikap pemerintah yang mengambil kebijakan transmigrasi yang tinggal pada zona merah.
”Kami taat kepada pemerintah. Ketika itu pemerintah mengaku akan melaksanakan transmigrasi dengan cepat. Tetapi apa mau dikata, janji tidak sesui dengan kenyataan,” katanya.
Warga shelter merupakan korban gempa dan tanah longsor yang terjadi pada 30 September 2009 silam. Berasal dari empat jorong, yaitu Jorong Pandan, Galapung, Jorong Sungai Batunaggai, Jorong Muko-Muko Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya.
“Dari tahun ke tahun masyarakat Shelter terus menunggu. Kesabaran masyarakat sudah mulai habis. Permasalahan ini juga sudah pernah ditanyakan masyarakat mulai dari tingkat kabupaten hingga pusat tapi tidak ada kejelasan. Pemerintah sepertinya sudah mulai lupa dengan keberdaan kami. Pada tingkat kabupaten kita sudah mendatangi Pemkab Agam dan DPRD Agam,” ungkap Ardi.
Masyarakat sudah meminta Pemkab Agam dan DPRD Agam untuk menjalin komunikasi dengan wilayah yang akan dijadikan tempat transmigrasi. Semua itu dilakukan dengan harapan mempermudah proses transmigrasi. Namun, pada kenyataan kordinasi yang diharapkan tersebut sepertinya tidak pernah terwujud.
Sementara pada tingkat naisonal masyarakat sudah mempertanyatakan hal ini sampai pada Kementrian ESDM dan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kedua kementrian tersebut sudah memberikan rekomendasi agar pemerintah Provinsi Sumbar secapatnya melakukan transmingrasi bagi masyarakat yang tinggal pada daerah zona merah.
”Kita tidak tahu persoalannya di mana. Yang jelas saya mendengar gubernur sudah pernah memanggil kepala daerah yang wilayahnya dijadikan tempat transmigrasi. Tetapi tidak ada hasilnya,” jelasnya.
Pemkab Agam sendiri mengaku tetap memperhatikan serta menjamin kebutuhan penghuni shelter Sungai Batang, meskipun tidak secara continue. Penghuni shelter mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun swasta.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Agam M Khudri menyebut, pemerintah tidak pernah melupakan masyarakat penghuni shelter. Bantuan terus diberikan, walaupun tidak secara terus-menrus. Tudingan yang mengatakan pemerintah menelantarkan penghuni shelter Sungai Batang, sangat tidak tepat, katanya.
Dikatakannya, program transmigrasi bagi korban gempa tahun 2009 yang menghuni shelter di Nagari Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya belum terlaksana. “Itu terjadi bukan akibat kelalaian dari pemerintah daerah tetapi oleh pihak yang berwenag dalam hal tersebut, ungkapnya.
Dia menjelaskan, Pemkab sudah memohon kepada Dinas Transmigrasi Sumbar untuk memfasilitasi transmigrasi dengan pemerintahan daerah lain, seperti Limapuluh Kota, Sijunjung dan Dharmasraya. Dia mengakui jika kehidupan penghuni shelter memang dalam keadaan keterbatasan, tetapi bukan tidak ada usaha.
“Pihak Provinsi telah memfasilitasi. Tetapi sampai saat ini kabupaten penerima tidak siap karena berbagai kendala seperti izin perambahan hutan dan keterbatasan anggaran pembangunan jalan ke lokasi,” ujarnya.
Dikatakannya, melalui BPBD Agam, sedang dipersiapkan areal untuk relokasi di jorong Dama Gadang yang terbilang masih nagari yang sama dengan nagari penghuni shelter yakni Tanjung Sani.
“Jadi tidak benar kalau Pemda tidak berbuat. Lahan seluas 50 hektar dipersiapkan bagi penghuni shelter maupun pemukim baru. Secara prinsip lahan bakal pemukiman itu mendapat persetujuan pelepasan hak pemiliknya. Tidak gampang untuk pembebasan lahan. Satu saja keluarga pemilik yang tidak setuju maka akan sulit untuk membebaskannya. Karena itu warga shelter dan semua pihak diminta untuk bersabar dan berbesar hati.” jelas M Khudri. (i)
