Pencapaian Indikator Makro Pembangunan 2023, Pemprov Sumbar Berhasil Turunkan Kemiskinan dan Pengangguran

PADANG, METRO–Kinerja Pemerintahan Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sum­bar) di bawah kepe­mim­pinan Gubernur Sum­bar, Mahyeldi Ansharullah pada tahun 2023 lalu, ber­hasil melampaui target pencapaian makro pem­bangunan.

Beberapa indikator pen­capaian makro yang berhasil melampaui target tersebut yakni indikator Indeks Gini (Ratio). “Pada tahun 2023 lalu, ditargetkan 0,296 persen, berhasil di­rea­lisasikan sebesar 0,280 pada posisi Maret. Bahkan, dengan realisasi ini Sum­bar berada di nomor tiga terendah nasional,” ung­kap Gubernur Sumbar, Mah­yeldi Ansharullah saat ekspose capaian yang di­raih Sumbar selama 2023 dan Outlook APBD Sumbar 2024, pekan lalu.

Dengan pencapaian tersebut, artinya, ketim­pangan antara penduduk kaya dan miskin cukup rendah. Untuk tahun 2024 ini berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Me­nengah Daerah (RPJMD) targetnya sebesar 0,293. Sedangkan target Ren­cana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yakni 0,290.

“Meski gini ratio ren­dah, Pemprov Sumbar te­tap berupaya memini­mal­kan kesenjangan ini de­ngan membangun infras­truk­tur dan memberikan insentif bagi daerah ter­pencil,” ucap Mahyeldi di­dampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangu­nan Daerah (Bappeda) Sum­bar, Medi Iswandi, Kepala Dinas Komunikasi Infor­masi dan Statistik (Kominfotik), Siti Aisyah dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Ad­pim) Setdaprov Sum­bar, Mursalim.

Pada 2021, Sumbar me­miliki tiga nagari kategori sangat tertinggal. Tetapi pada 2023, tidak ada lagi nagari sangat tertinggal di Sumbar. Saat ini, yang ada kategori nagari tertinggal sebanyak 25 nagari dari sebelumnya 35 nagari ter­tinggal, kategori nagari berkembang 298 nagari dari sebelumnya 415 nagari berkembang, nagari maju menjadi 486 nagari dari sebelumnya 399 nagari maju serta nagari mandiri menjadi 226 nagari dari sebelumnya hanya 76 na­gari mandiri.

“Salah satu yang mem­pengaruhi gini ratio di Sum­bar menjadi rendah adalah kemajuan yang dicapai nagari-nagari ini, sehingga mereka mampu naik kelas. Seperti dari nagari ter­ting­gal naik kelas menjadi na­gari berkembang, dari na­gari berkembang menjadi nagari maju dan seterus­nya,” jelas Mahyeldi.

Indikator lainnya, ting­kat kemiskinan. Di mana dari target tahun 2023 se­besar 6,16 persen, realisa­sinya mencapai 5,90 per­sen pada posisi Maret. Pen­capaian ini mempo­sisikan Sumbar sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan nomor enam terendah na­sio­nal. Tahun 2024 ini ber­dasarkan RPJMD target ting­kat kemiskinan sebesar 6.03 persen dan berda­saran RKPD sebesar 5,62 persen.

Sementara berdasar­kan indikator jumlah pen­du­duk miskin. Dari target sebanyak 353,68 ribu jiwa tahun 2023, realisasinya dapat diturunkan menjadi 340,37 ribu jiwa (Maret). Sementara tahun 2024 ini targetnya jumlah pendu­duk miskin berdasarkan RPJMD sebanyak 350,62 ribu jiwa dan RKPD seba­nyak 324,71 ribu jiwa.

Untuk mengatasi ke­mis­kinan di Sumbar, dilaku­kan dengan memberda­yakan para pedagang dan UMKM. Dalam pembinaan dan pemberdayaan UMKM perlu diarahkan kepada kebutuhan pariwisata dan kebutuhan ekspor, dengan meningkatkan kualitas pro­duksi UMKM.

Namun, yang paling penting dalam mengatasi kemiskinan suatu daerah yakni dengan membuka akses. Di mana, akses ini sangat penting untuk men­jadikan suatu kawasan men­jadi pusat ekonomi baru. Mahyeldi mencontohkan, seperti yang dilakukan Universitas Negeri Padang (UNP) yang membuka ak­ses pendidikan dengan mendirikan kampus di Ke­pulauan Mentawai. Hadir­nya UNP di daerah tersebut berdampak tidak hanya peningkatan kualitas pen­didikan tetapi juga terha­dap ekonomi masyarakat di sana.

Contoh lainnya, pem­ bangunan jembatan yang menjadi akses bagi masya­rakat di Galugua Kabu­paten Limapuluh Kota. De­ngan adanya jembatan tersebut maka komoditi sawit di Galugua bisa diba­wa ke Pangkalan dan jadi sumber ekonomi. “Dengan adanya akses, maka perlu dibangun sekolah, sarana pelayanan kesehatan dan pasar untuk bangkitkan ekonomi dan pertanian masyarakat,” terangnya.

Indikator berikutnya, kemiskinan ekstrem. Dari target kemiskinan ekstrem sebesar 0,50 persen, reali­sa­sinya mencapai 0,41 per­sen. Realisasi ini membuat posisi Sumbar menjadi daerah nomor enam teren­dah nasional. Sementara target tahun 2024 ber­da­sarkan RPJMD dan RKPD kemiskinan ekstrem ini harus mencapai nol (zero) di Sumbar.

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi keti­dakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutu­han dasar seperti, san­dang pangan dan papan, dengan pendapatan paling rendah sekitar Rp15.000 per hari, sehingga tidak cukup untuk makan sehari-hari.

Pada 2024, Pemprov Sumbar optimis angka ke­mis­kinan ekstrem ini men­jadi nol. Pasalnya, kemis­kinan ekstrem umumnya terjadi di perkotaan, semua kebutuhan hidup warga kota harus dibeli.

Sedangkan di nagari, agaknya tidak ada masya­rakat yang tidak punya rumah, tidak punya pakai­an, apalagi sampai tidak makan. Semua kebutuhan masyarakat nagari dapat terpenuhi. Apalagi orang Minang terkenal dengan kepemilikan tanah ulayat­nya sebagai modal sosial bagi anggota kaumnya.

Untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem ini, menurut Mahyeldi, tidak terlepas dari terbentuknya Tim Kordinasi Penang­ggu­langan Kemiskinan  (TKPK) Provinsi Sumbar melalui program dan kegiatannya.

Mahyeldi mengatakan, Pemprov Sumbar mendo­rong pemkab/pemko untuk memprioritaskan kegiatan yang berhubungan lang­sung dengan masyarakat. Saat ini, lebih dari 42 per­sen APBD kabupten/kota itu dialokasikan untuk be­lanja pegawai. Artinya, sedikit anggaran untuk kegiatan yang bersen­tu­han dengan masyarakat.

“Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah kita mendorong pemkab/pem­ko termasuk OPD Pemprov Sumbar untuk menggelar rapat atau pertemuan di nagari sehingga perputa­ran uang langsung ke ma­syarakat,” terangnya.

Pemprov Sumbar juga ikut turun tangan mem­bantu fiskal pemkab/pem­ko yang tidak mampu. Mi­salnya untuk sektor pari­wisata yang menjadi ung­gu­lan suatu daerah dan diya­kini dapat mengge­rakkan ekonomi masya­rakat, jika pemkab tidak sanggup mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pariwisata itu maka Pem­prov Sumbar akan mem­bantu dengan pola sharing anggaran.

Melalui APBD Sumbar 2024, juga dialokasikan anggaran Rp660 miliar pa­da 20 OPD untuk percepa­tan penurunan kemiskinan ekstrem ini. Ada tiga stra­tegis besar yang dilakukan Pemprov Sumbar. Yaitu, pertama, mengurangi be­ban pengeluaran masya­ra­kat, dengan 45 sub kegia­tan pada 9 OPD, seperti kegiatan bantuan untuk panti asuhan, bantuan sap­ro­di pertanian, beasiswa dan lainnya.

Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan 25 program kegia­tan pada sembilan OPD, misalnya melalui program entrepreneur. Ketiga, me­minimalkan wilyah kantong kemiskinan, dengan 29 sub kegiatan pada 12 OPD, salah satunya memba­ngun instrastruktur hingga ke pelosok nagari.

Indikator pencapaian makro pembangunan beri­kutnya, angka pengang­guran terbuka di Sumbar. Pada 2023 dari target 6,45 persen berhasil direalisasi­kan sebesar 5,94 persen. Namun soal angka pe­ngang­guran ini, kondisi di Sumbar sedikit berbeda dari biasanya. Lazimnya, jika angka pengangguran tinggi maka angka kemis­kinan juga akan naik.

Tetapi di Sumbar yang terjadi angka kemiskinan rendah tetapi angka pengangguran tinggi. Hal ini terjadi di antaranya karena UMKM di Sumbar didominasi kelompok mikro tidak terdata aktivitasnya termasuk serapan tenaga kerjanya. “Pada beberapa kasus, ada pula warga yang tidak bekerja tetapi selalu mendapat kiriman biaya dari sanak saudaranya di rantau,” tambah Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi.

Meski demikian, untuk mengatasi pengangguran terbuka ini Pemprov Sum­bar fokus pada sektor per­ta­nian dengan menghi­dupkan ekonomi nagari, juga menciptakan pertum­buhan ekonomi baru di kabupaten/kota agar terja­di pemerataan penda­pa­tan. “Kita berharap, jika Pelabuhan Teluk Tapang dan Pelabuhan Panasahan di Pessel sudah beroperasi maksimal, maka dapat meng­gerakkan pertum­ buhan ekonomi daerah,” katanya. (AD.ADPSB)