PADANG, METRO–Kinerja Pemerintahan Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) di bawah kepemimpinan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah pada tahun 2023 lalu, berhasil melampaui target pencapaian makro pembangunan.
Beberapa indikator pencapaian makro yang berhasil melampaui target tersebut yakni indikator Indeks Gini (Ratio). “Pada tahun 2023 lalu, ditargetkan 0,296 persen, berhasil direalisasikan sebesar 0,280 pada posisi Maret. Bahkan, dengan realisasi ini Sumbar berada di nomor tiga terendah nasional,” ungkap Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat ekspose capaian yang diraih Sumbar selama 2023 dan Outlook APBD Sumbar 2024, pekan lalu.
Dengan pencapaian tersebut, artinya, ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin cukup rendah. Untuk tahun 2024 ini berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) targetnya sebesar 0,293. Sedangkan target Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yakni 0,290.
“Meski gini ratio rendah, Pemprov Sumbar tetap berupaya meminimalkan kesenjangan ini dengan membangun infrastruktur dan memberikan insentif bagi daerah terpencil,” ucap Mahyeldi didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Kominfotik), Siti Aisyah dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Sumbar, Mursalim.
Pada 2021, Sumbar memiliki tiga nagari kategori sangat tertinggal. Tetapi pada 2023, tidak ada lagi nagari sangat tertinggal di Sumbar. Saat ini, yang ada kategori nagari tertinggal sebanyak 25 nagari dari sebelumnya 35 nagari tertinggal, kategori nagari berkembang 298 nagari dari sebelumnya 415 nagari berkembang, nagari maju menjadi 486 nagari dari sebelumnya 399 nagari maju serta nagari mandiri menjadi 226 nagari dari sebelumnya hanya 76 nagari mandiri.
“Salah satu yang mempengaruhi gini ratio di Sumbar menjadi rendah adalah kemajuan yang dicapai nagari-nagari ini, sehingga mereka mampu naik kelas. Seperti dari nagari tertinggal naik kelas menjadi nagari berkembang, dari nagari berkembang menjadi nagari maju dan seterusnya,” jelas Mahyeldi.
Indikator lainnya, tingkat kemiskinan. Di mana dari target tahun 2023 sebesar 6,16 persen, realisasinya mencapai 5,90 persen pada posisi Maret. Pencapaian ini memposisikan Sumbar sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan nomor enam terendah nasional. Tahun 2024 ini berdasarkan RPJMD target tingkat kemiskinan sebesar 6.03 persen dan berdasaran RKPD sebesar 5,62 persen.
Sementara berdasarkan indikator jumlah penduduk miskin. Dari target sebanyak 353,68 ribu jiwa tahun 2023, realisasinya dapat diturunkan menjadi 340,37 ribu jiwa (Maret). Sementara tahun 2024 ini targetnya jumlah penduduk miskin berdasarkan RPJMD sebanyak 350,62 ribu jiwa dan RKPD sebanyak 324,71 ribu jiwa.
Untuk mengatasi kemiskinan di Sumbar, dilakukan dengan memberdayakan para pedagang dan UMKM. Dalam pembinaan dan pemberdayaan UMKM perlu diarahkan kepada kebutuhan pariwisata dan kebutuhan ekspor, dengan meningkatkan kualitas produksi UMKM.
Namun, yang paling penting dalam mengatasi kemiskinan suatu daerah yakni dengan membuka akses. Di mana, akses ini sangat penting untuk menjadikan suatu kawasan menjadi pusat ekonomi baru. Mahyeldi mencontohkan, seperti yang dilakukan Universitas Negeri Padang (UNP) yang membuka akses pendidikan dengan mendirikan kampus di Kepulauan Mentawai. Hadirnya UNP di daerah tersebut berdampak tidak hanya peningkatan kualitas pendidikan tetapi juga terhadap ekonomi masyarakat di sana.
Contoh lainnya, pem bangunan jembatan yang menjadi akses bagi masyarakat di Galugua Kabupaten Limapuluh Kota. Dengan adanya jembatan tersebut maka komoditi sawit di Galugua bisa dibawa ke Pangkalan dan jadi sumber ekonomi. “Dengan adanya akses, maka perlu dibangun sekolah, sarana pelayanan kesehatan dan pasar untuk bangkitkan ekonomi dan pertanian masyarakat,” terangnya.
Indikator berikutnya, kemiskinan ekstrem. Dari target kemiskinan ekstrem sebesar 0,50 persen, realisasinya mencapai 0,41 persen. Realisasi ini membuat posisi Sumbar menjadi daerah nomor enam terendah nasional. Sementara target tahun 2024 berdasarkan RPJMD dan RKPD kemiskinan ekstrem ini harus mencapai nol (zero) di Sumbar.
