Tahun 2024, Pemprov Sumbar Fokus 7 Prioritas Pembangunan

Selanjutnya un­tuk prio­ritas keempat yaitu Pe­ningkatan Usaha Perda­gangan dan Industri Kecil Menengah serta Eko­nomi Berbasis Digital,  Di­nas Perindustrian dan Per­da­gangan Sumbar alokasi APBD-nya sebesar Rp30 miliar dengan target kontri­busi sektor perdagangan terhadap PDRB 17,3 per­sen, kontribusi sektor in­dustri terhadap PDRB 9,02 persen laju pertumbuhan sektor perdagangan 5 per­sen. Sedangkan Dinas Ko­perasi dan UMKM alokasi APBD sebesar Rp26 miliar dan Dinas PTSP sebesar Rp14 miliar lebih.

Untuk prioritas Eko­no­mi Kreatif dan Kepari­wisataan, Dinas Pariwisata Sumbar mengelola sebe­sar Rp30,1 miliar, Dinas Koperasi dan UMKM Rp 26 miliar. Prioritas Pemba­ngunan Infrastruktur yang Berkeadilan, Dinas Dinas BMCKTR Sumbar me­nge­lola Rp251 miliar, Dinas Perkimtan Rp121 miliar  dan Dinas PSDA Sumbar (Rp93 miliar).

“Itulah beberapa alo­kasi APBD Sumbar tahun 2024 yang tersebar di se­jumlah OPD untuk men­capai optimalisasi pemba­ngunan Sumbar di seluruh sektor,” katanya

Di sisi lain Mahyeldi juga memaparkan capaian tahun 2023, sejumlah indi­kator kinerja makro Pro­vinsi Sumbar yang mampu melebihi target. Terutama indek pembangunan ma­nusia (IPM) dengan angka 75,64 persen yang menem­patkan Sumbar 7 tertinggi nasional.

Pemprov Sumbar me­narg­etkan IPM pada 2023 sebanyak 73,23 persen, realisasi 75,64 persen. Pa­da 2024 Pemprov Sumbar menargetkan 74,25 persen rencana kerja pemba­ngu­nan daerah (RKPD).

Peningkatan juga ter­lihat jika dibanding dengan IPM 2022 berada posisi 9 tertinggi nasional dengan 74,26 persen. Untuk per­tumbuhan ekonomi 2023, target 4,57 persen secara keseluruhan tercapai 4,79 persen. Sedangkan indek gini ratio, atau jarak antara kaya dengan miskin cukup rendah, target 0,296 per­sen, realisasinya mencapai 0,280 persen per Maret 2023.

Dengan angka itu, me­nempatkan Sumbar pada posisi 3 terendah di na­sional. Artinya, jarak orang kaya dengan miskin tidak begitu tinggi. Tingkat ke­miskinan Sumbar berada pada angka 5,90 persen. Jumlah itu melebihi target yang ditetapkan pada 6,16 persen. Dengan itu, me­nempatkan Sumbar pada posisi posisi 6 terendah di nasional.

Dengan angka itu, ma­ka jumlah penduduk miskin ditargetkan hanya 353,68 ribu jiwa. Pada 2023, me­nurun menjadi 340,37 ribu jiwa. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem, rea­lisasi kinerja Pemprov Sum­bar melebihi target yakni, mencapai 0,41 per­sen dari 0,50. Ditargetkan pada 2024 menjadi nol per­sen.

Kemudian angka pe­ngangguran terbuka, pada 2023 cukup kecil. Ditar­getkan 6,45 terealisasi 5,94 persen. Lebih lanjut, sela­ma tahun 2023 Pemprov Sumbar men­dapatkan 37 penghargaan di tingkat nasional.

“Di tingkat nasional, Pemprov Sumbar menda­patkan 37 penghargaan. Penghargaan terakhir yang kita terima dari Ko­misi Informasi RI yang mendapatkan Anugrah Ke­terbukaan Informasi Publik 2023 dan dari Menteri Per­lindungan Perempuan dan Anak berupa penghargaan Parahita Eka Praya (APE),” ujarnya. (fan/adv)