Selanjutnya untuk prioritas keempat yaitu Peningkatan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar alokasi APBD-nya sebesar Rp30 miliar dengan target kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 17,3 persen, kontribusi sektor industri terhadap PDRB 9,02 persen laju pertumbuhan sektor perdagangan 5 persen. Sedangkan Dinas Koperasi dan UMKM alokasi APBD sebesar Rp26 miliar dan Dinas PTSP sebesar Rp14 miliar lebih.
Untuk prioritas Ekonomi Kreatif dan Kepariwisataan, Dinas Pariwisata Sumbar mengelola sebesar Rp30,1 miliar, Dinas Koperasi dan UMKM Rp 26 miliar. Prioritas Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan, Dinas Dinas BMCKTR Sumbar mengelola Rp251 miliar, Dinas Perkimtan Rp121 miliar dan Dinas PSDA Sumbar (Rp93 miliar).
“Itulah beberapa alokasi APBD Sumbar tahun 2024 yang tersebar di sejumlah OPD untuk mencapai optimalisasi pembangunan Sumbar di seluruh sektor,” katanya
Di sisi lain Mahyeldi juga memaparkan capaian tahun 2023, sejumlah indikator kinerja makro Provinsi Sumbar yang mampu melebihi target. Terutama indek pembangunan manusia (IPM) dengan angka 75,64 persen yang menempatkan Sumbar 7 tertinggi nasional.
Pemprov Sumbar menargetkan IPM pada 2023 sebanyak 73,23 persen, realisasi 75,64 persen. Pada 2024 Pemprov Sumbar menargetkan 74,25 persen rencana kerja pembangunan daerah (RKPD).
Peningkatan juga terlihat jika dibanding dengan IPM 2022 berada posisi 9 tertinggi nasional dengan 74,26 persen. Untuk pertumbuhan ekonomi 2023, target 4,57 persen secara keseluruhan tercapai 4,79 persen. Sedangkan indek gini ratio, atau jarak antara kaya dengan miskin cukup rendah, target 0,296 persen, realisasinya mencapai 0,280 persen per Maret 2023.
Dengan angka itu, menempatkan Sumbar pada posisi 3 terendah di nasional. Artinya, jarak orang kaya dengan miskin tidak begitu tinggi. Tingkat kemiskinan Sumbar berada pada angka 5,90 persen. Jumlah itu melebihi target yang ditetapkan pada 6,16 persen. Dengan itu, menempatkan Sumbar pada posisi posisi 6 terendah di nasional.
Dengan angka itu, maka jumlah penduduk miskin ditargetkan hanya 353,68 ribu jiwa. Pada 2023, menurun menjadi 340,37 ribu jiwa. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem, realisasi kinerja Pemprov Sumbar melebihi target yakni, mencapai 0,41 persen dari 0,50. Ditargetkan pada 2024 menjadi nol persen.
Kemudian angka pengangguran terbuka, pada 2023 cukup kecil. Ditargetkan 6,45 terealisasi 5,94 persen. Lebih lanjut, selama tahun 2023 Pemprov Sumbar mendapatkan 37 penghargaan di tingkat nasional.
“Di tingkat nasional, Pemprov Sumbar mendapatkan 37 penghargaan. Penghargaan terakhir yang kita terima dari Komisi Informasi RI yang mendapatkan Anugrah Keterbukaan Informasi Publik 2023 dan dari Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak berupa penghargaan Parahita Eka Praya (APE),” ujarnya. (fan/adv)
Komentar