PADANG, METRO–Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimun) Polda Sumbar telah memeriksa dua pegawai dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar terkait aktivitas pendakian Gunung Marapi yang mengalami erupsi pada Minggu (3/12) lalu hinga menewaskan puluhan pendaki.
Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Dwi Sulistyawan membenarkan adanya pemeriksaan itu. Menurutnya, sebelum diperiksa, Tim Ditreskrimum Polda Sumbar terlebih dahulu mengirimkan surat pemanggilan untuk permintaan klarifikasi.
Memang benar dua orang dari pihak BKSDA telah hadir memenuhi dan menjalani pemeriksaan di Polda Sumbar. pemeriksaan terhadap dua orang itu masih seputar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan standar operasional prosedur (SOP) aktivitas pendakian di Gunung Marapi,” kata Kombes Pol Dwi, Jumat (15/12).
Selain pihak BKSDA Sumbar, ungkap Kombes Pol Dwi, sejatinya Ditreskrimun Polda Sumbar juga turut memanggil pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk diperiksa. Hanya saja yang bersangkutan tidak bisa hadir.
“Pemanggilan sudah dilakukan, tapi yang bersangkutan berhalangan datang sehingga meminta ditunda. Yang bersangkutan juga mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke pihak Polda Sumbar pada 20 Desember 2023 mendatang,” ujar Kombes Pol Dwi.
Dikatakan Kombes Pol Dwi, pada tahap awal pemeriksaan terkait erupsi Gunung Marapi yang menimbulkan korban jiwa hingga puluhan orang, pihaknya memang masih berfokus kepada BKSDA dan PVBMG.
“Sekarang fokus ke BKSDA dan PVBMG, setelahnya nanti baru diperluas memintai keterangan kepada para korban pendaki yang selamat dan saksi lain yang diperlukan,” katanya.
Ditegaskan Kombes Pol Dwi, pemeriksaan tersebut dilakukan pihaknya untuk membuat terang peristiwa yang dilaporkan telah menelan 23 korban jiwa itu.
“Dengan adanya kejadian erupsi hingga kemudian menimbulkan korban jiwa, tentu instansi yang bertanggung jawab perlu dimintai keterangan,” tuturnya.
Sementara, Direskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andry Kurniawan membenarkan pemeriksaan terhadap petugas BKSDA Sumbar tersebut. Namun belum dapat disimpulkan apakah ada kelalaian atau tidak dari BKSDA Sumbar.
“Masih terlalu dini untuk dapat disimpulkan ada kelalaian atau kesalahan prosedur. Sedangkan pihak dari PVMBG (Pusat Vulkanologi & Mitigasi Bencana Geologi) mengajukan penundaan pemeriksaan,” kata Kombes Pol Andry Kurniawan.
Siap Penuhi
Panggilan Polisi
Plh Kepala Balai KSDA Sumbar, Dian Indriati mengatakan, sebagai warga negara yang baik jika ada pemanggilan dari Polda Sumbar, pihaknya tentu siap untuk menghadirinya dan siap untuk memberikan keterangan.
“Saat ini kami belum mendapatkan surat pemanggilan dari Polisi. Karena kami ikut bersama dengan petugas gabungan untuk melakukan pencarian terhadap korban erupsi Gunung Marapi. Kita fokus ke pencarian korban dahulu. Akan tetapi kapanpun dilakukan pemanggilan, kita siap untuk memberikan keterangan,” katanya.
Dian Indriati mengaku siap untuk memberikan keterangan bagaimana bisa dibukanya jalur pendakian ke Gunung Marapi. Ia menceritakan bahwa dibukanya jalur pendakian ini pada 24 Juli 2023 setelah adanya deklarasi kesepakatan semua pihak, terutama Pemkab Tanahdatar, Pemkab Agam, Wali Nagari, dan lainnya.
“Jadi kami jalankan tiket online, sekalian deklarasi dan booking online. Booking online ini untuk membatasi pengunjung, karena sebelumnya terjadi pungli dan intimidasi kepada petugas. Kami sebagai pengelola TWA Gunung Marapi telah melakukan rapat dan diskusi dengan semua pihak agar dapat mengelola jalur pendakian ini dengan baik,” tegasnya.
Indri mengakui, dalam membuka jalur ini pihaknya bekerja sama dengan tiga Nagari untuk bersama-sama mengelola kawasan TWA Gunung Marapi. Selain itu untuk bersama-sama untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di kawasan tersebut, sehingga tidak terjadi pungli.
“Jadi intinya kita bekerja sama dengan stakeholder terkait dengan dibuktikan dengan adanya penandatanganan deklarasi dukungan untuk meningkatkan pariwisata di Sumbar,” pungkasnya. (pry)