PADANG, METRO–Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) siap menyidangkan laporan tentang KPU dan Bawaslu Sumbar. Meski demikian, sejauh ini, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengaku belum menerima laporan secara detail, terkait berkas laporan terhadap KPU dan Bawaslu Sumbar.
”Sumbar tidak ada kasus. Kalaupun sudah ada laporan, berarti saya yang belum tahu. Baguslah kalau saya belum tahu, jadi saya tidak perlu tanggapi,” ujarnya usai memberikan materi dalam rapat kerja teknis pengawasan kampanye yang diselenggarakan oleh Bawaslu Sumbar di Rocky Hotel, Jumat (11/9).
Namun, kata Jimly, jika nanti ada laporan yang masuk, maka pihaknya akan menyidangkan kasus tersebut. Tapi, jika laporan tersebut tidak memenuhi syarat, sidang akan dibatalkan. Karena, sidang yang akan dilakukan hanya kepada laporan yang telah memenuhi syarat.
Dijelaskannya, saat ini di DKPP sudah ada sebanyak 80 laporan yang masuk dari seluruh Indonesia. Sedangkan yang telah disidangkan baru 10 kasus. Sedangkan siding tersebut diprioritaskan kepada kasus yang tidak berkaitan dengan pencalonan.
”Dari 80 laporan tersebut, bukan berarti semuanya telah memenuhi syarat. Sebenarnya banyak kasus yang bisa diselesaikan di daerah oleh KPU dan Bawaslunya dulu,” terang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Laporan tersebut didominasi oleh terkait dengan penentuan pencalonan. Sementara, yang telah disidangkan itu diprioritaskan kepada laporan terkait administrasi, kode etik, dan keberpihakan penyelenggaran pemilu. Sehingga, ini tidak berpengaruh kepada pencalonan.
”Untuk menyidang laporan ini kan tidak perlu buru-buru, laporan tidak kedaluwarsa. Kecuali tidak ada lagi upaya hukum di tingkat daerah, maka kami akan sidangkan segera,” sebutnya.
Sebelumnya, telah ada beberapa laporan dari Sumbar. Di antaranya, Naldi Gantika dan Roni Putera melapor ke DKPP terkait keputusan Bawaslu Sumbar menyatakan petahana mengganti pejabat lewat masa enam bulan akhir masa jabatan bukanlah pelanggaran pemilihan.
Kemudian, baru-baru ini Ketua Bawaslu Sumbar beserta anggota dan Ketua KPU Sumbar sekaligus semua komisionernya dilaporkan ke DKPP oleh kuasa hukum partai Golkar Sumbar, Boiziardi terkait tidak dimasukkannya Partai Golkar sebagai pengusung salah satu pasangan calon gubernur Sumbar.
Selanjutnya, beberapa waktu lalu Panwaslu Kota Sawahlunto dan Bawaslu Sumbar mengadukan KPU Sawahlunto ke DKPP. Bawaslu Sumbar menilai KPU melanggar kode etik, dimana diduga adanya pemalsuan dokumen persyaratan pencalonan. (d)
