PADANG, METRO–Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Painan menuntut mantan Ketua DPRD Pessel Mardinas Syair dengan 8,5 tahun penjara. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Padang, Rabu (9/9), mantan Bendahara DPRD Pessel Afriyanti Belinda dan Sekretaris Rahmat Realson juga dituntut 8 tahun penjara.
Dalam tuntutannya, JPU Ibrahim Khalil, Dimas Aditya, Akfa Wismen, Vananda Putra dan Ade Dwi Surya Marta menilai, perbuatan ketiganya melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tipikor.
”Akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan senilai Rp1,92 miliar, sesuai dengan pos APBD untuk Sekretariat DPRD Pessel tahun 2011,” terang Ibrahim.
Dalam tuntutan tersebut JPU, Mardinas juga didenda Rp200 subsider 6 bulan penjara, plus dikenakan uang pengganti sebesar Rp1.924.500.000 subsider 4 tahun 3 bulan. “Tuntutan itu sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa,” ungkap JPU dalam sidang yang dipimpin hakim Mahyudin beranggotakan Irwan Munir dan Perry Desmarera.
Dalam tuntutan JPU dijelaskan, kasus ini terjadi pada tahun 2011. Saat itu, Sekretariat DPRD Pesisir Selatan memilki anggaran program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah sebesar Rp10. 001.965.300 yang bersumber dari APBD Pessel 2011.
Dalam penggunaannya, anggaran yang dikeluarkan oleh Arfianty Belinda selaku bendahara pengeluaran, tidak sesuai dengan peruntukkannya. Perbuatan itu diawali dengan dikeluarkannya surat perintah tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas yang dikeluarkan Mardinas.
Kemudian, Rahmat Realson sebagai Pengguna Anggaran (PA) mengajukan perjalanan dinas tersebut untuk dicairkan oleh Arfianty Belinda. Sebagai pertanggunggjawaban, Rahmat Realson memerintahkan Erviyeti dan Nova Rudiyanto pada Maret 2011 untuk pergi Muko-Muko dan Kerinci untuk mencap stempel dan meminta tandatangan SPj Fiktif yang telah ditandatangani oleh anggota DPRD Pessel tersebut.
Sedangkan Rahmat Realson pada bulan yang sama, bersama dengan Hardi Darma Putra, Febrinaldi dan Devi Hariyanto, berangkat ke daerah Pekanbaru dan Siak. Pada Juni 2011, Arfianty Belinda dan Rahmat Realson, bersama Hardi Darma Putra dan Nini Bustamar, berangkat ke Jakarta menuju Lembaga Pelaksanaan Bimbingan Teknis LPPI. Yaitu dengan tujuan meminta tanda tangan dan cap stempel SPj fiktif.
Daerah tujuan perjalanan dinas fiktif tahun anggaran 2011 yang telah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya oleh Afrianti Belinda ada 25 instansi tujuan. Di antaranya, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Setwan DPRD Kabupaten Kampar, Inspektorat Kabupaten Lampung Timur, Sekretariat DPRD Kabupatan Muko-Muko, Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo dan Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia di Jakarta.
Arfianti membuat surat perintah perjalanan dinas yang pelaksanaannya tidak dilakukan atau fiktif sebanyak 380 surat dengan nilai Rp1,92 miliar. Sebagian uang tersebut diberikan Arfianti kepada Mardinas dengan cara bertahap selama 2011. Yaitu, Arfianti menyerahkan uang kepada Nofinal Edi untuk diberikan epada Mardinas pada 25 Januari 2011 senilai Rp10,5 juta. Uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening Mardinas.
Kemudian, Arfiyanti juga menyerahkan uang kepada Nofinol untuk diberikan kepada Mardinas sebanyak Rp250 juta. Sumber uang tersebut berasal dari uang kas sekretariat DPRD Pessel. Pada 10 Maret 2011, Arfiyanti telah mentransfer uang kepada Mardinas sebanyak Rp30 juta. Uang yang telah diberikan tersebut merupakan uang kas Sekretariat DPRDPessel dan untuk pertanggungjawabannya, dibuatkan SPPD fiktif oleh Arfiyanti.
Setelah itu, Arfiyanti juga kembali beberapa kali mentransfer uang kepada Mardinas. Bahwa uang yang telah diberikan oleh Arfiyanti tersebut bukanlah haknya atas gaji, protokoler, BOP dan biaya perjalanan dinas. Melainkan untuk kepentingan pribadi terdakwa, Mardinas, selalu Ketua DPRD Pessel.
Uang perjalanan dinas yang dimasukkan ke rekening terdakwa pada Bank Mandiri, dipergunakan untuk membayar cicilan rumah KPR rumah Mardinas yang ada di Perumahan Sumbar Mas Blok, Kubu Dalam Parak Karakah, Kota Padang. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah merugikan keuangan negara pada APBD pada Pos Sekretariat DPRDPessel 2011 senilai Rp1,92 miliar. (cr9)
