DHARMASRAYA, METRO
Diduga mencatut nama perangkat nagari secara sepihak untuk kepentingan pribadi , Wali Nagari Gunung Medan, Khairul Rasyid Dt Sinaro dilaporkan ke Polres Dharmasraya, Senin (10/5).
Dilaporkannya Wali Nagari Gunung Medan ini disebabkan oleh surat permohonan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk aparatur Nagari kepada pengusaha yang dilakukan oleh Wali Nagari Gunung Medan Khairul Rasyid Dt Sinaro berbuntut panjang.
Tak terima namanya dicatut begitu saja, beberapa nama yang dilampirkan dalam permohonan THR tersebut, melaporkan Wali Nagari Gunung Medan, Khairul Rasyid Dt Sinaro ke polres Dharmasraya atas dugaan pencatutan nama.
Terlihat, dua anggota Badan Musyawarah (Bamus) dan satu orang dari LPM Nagari Gunung Medan, mendatangi Polres Dharmasraya untuk melaporkan dugaan pencatutan nama yang dilampirkan dalam Surat permohonan THR kepada perusahaan dan pengusaha.
Laporan itupun diterima oleh Banit I SPKT Polres Dharmasraya, Bripka Rio Hendri Putra pada Senin tanggal 10 Mei 2021 di Mapolres Dharmasraya, dengan STTLP/43/K/V/2020- Polres Dharmasraya, perihal tindak pidana pencatutan nama.
Anggota Bamus Nagari Gunung Medan, Mudasrianto saat dikonfirmasi awak media, Senin (10/5) membenarkan kalau mereka ke Polres Dharmasraya untuk melaporkan Wali Nagari Gunung Medan atas dugaan pencatutan nama tersebut.
“Iya, nama kami dicatut tanpa ada pemberitahuan kepada kami, “ ujarnya kepada sejumlah media.
Bahkan, dikatakan Mudasrianto, setelah persoalan ini heboh di tengah masyarakat, pihaknya juga tidak mendapatkan pemberitahuan resmi dari pihak Nagari. “Sampai hari ini tidak ada kejelasan, kami merasa tidak dihargai dan kejadian ini sangat merugikan bagi kami” ujarnya
Hal yang sama diungkap Ketua LPM Gunung Medan, Muluk Sayuti. Ia juga membenarkan perihal dilaporkannya Wali Nagari Gunung Medan, Khairul Rasyid Dt Sinaro ke polres Dharmasraya.
“Telah kita laporkan pagi tadi. Kita tak terima nama kami dicatut-catut seenaknya, apalagi surat yang ada nama nama kami itu digunakan untuk meminta uang THR ke pengusaha dan kontraktor, “ ungkap Ketua LPM Nagari Gunung Medan, Muluk Sayuti.
Terkait adanya aksi pencatutan nama untuk memintai THR kepada pengusaha dan kontraktor, Muluk sangat menyayangkan tidak kooperatifnya pihak Wali Nagari kepada mitranya.
“Sampai hari ini kita belum juga dihubungi terkait persoalan ini. Kita butuh penjelasan juga, jangan nanti jika ada masalah baru kami dipanggil, ini kan tidak baik, “ jelasnya
Parahnya, ditegaskan Muluk, dirinya mengetahui hal ini dari sejumlah pemberitaan di media massa.
“Di berita Wali Nagari membenarkan adanya Surat permohonan THR itu, tapi ke kami yang namanya dicatut, beliau tidak memberikan keterangan apapun, “ katanya
Ia berharap laporan ini bisa diproses secepatnya oleh pihak kepolisian, karena ini menyangkut nama baik kami di mata keluarga dan masyarakat.
Sementara itu, Danramil 03 Pulau Punjung, Kapten CAJ Tuti Andayani mengecam dugaan pungli yang dilakukan oknum Pemerintah Nagari (Pemnag) Gunung Medan dengan modus Tunjangan Hari Raya (THR). Pasalnya di dalam surat yang dibuat Pemnag Gunung Medan tersebut, juga dicatut nama Babinsa Nagari Gunung Medan.
“Saya menegaskan anggota tidak terlibat dalam permintaan THR tersebut. Anggota saya sama sekali tidak tahu menahu kenapa namanya sampai ada di dalam surat tersebut,” tegas Tuti.
Terkait persoalan ini Tuti mengaku masih menunggu instruksi dari atasannya. “Saya punya komandan yakni Dandim 0310 SSD. Persoalan ini akan saya sampaikan kepada komandan, nanti komandan yang akan memutuskan,” ungkap Tuti.
Sebelumnya Wali Nagari Gunung Medan Khairul Rasyid seperti yang diberitakan sejumlah media telah mengklarifikasi adanya Surat permohonan THR. Seperti yang ada di media online padek.jawapos.com Wali Nagari Gunung Medan Khairul Rasyid saat dikonfirmasi terkait beredarnya surat permintaan THR tersebut membenarkan hal tersebut.
“Itu karena ketidak tahuan dan kekhilafan kami, namun surat itu sudah kami tarik kembali, ada empat surat permintaan THR kepada mitra. Di samping itu, para mitra yang kami surati juga belum merealisasikan permintaan tersebut artinya para mitra juga belum memberikan bantuan tersebut, artinya tidak ada uang bantuan THR yang kami terima,” tegas Khairul.
Plt Camat Sitiung Defri Zuhenda, menyayangkan apa yang dilakukan oknum wali nagari tersebut. “Apa yang sudah dilakukan oleh wali nagari itu memang salah dan saya berharap hal itu tidak terjadi lagi,” tegasnya. (gus)
