PADANG, METRO – Puluhan warga yang mayoritas kaum ibu berbondong-bondong mendatangi kantor pemasaran rumah bersubsidi untuk rakyat program Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kawasan Ampang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Senin (15/1) pukul 10.30 WIB.
Kantor yang awalnya di bawah naungan Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) Sumbar tersebut, ternyata sudah tidak lagi bergabung dengan Asprumnas. Bahkan kantor tersebut tidak lagi memiliki plang nama.
Sehingga nasabah yang sudah mendaftar untuk mendapatkan rumah subsidi dengan membayar uang administrasi sebesar Rp375 ribu menolak untuk melanjutkan karena tidak ada kejelasan dan menuntut uangnya dikembalikan.
Bahkan, puncak semakin tidak percayanya nasabah terhadap kantor yang menawarkan perumahan bersubsidi itu, berawal dari kantor pemasaran yang selalu berpindah-pindah dan tidak menentu. Begitupun dengan lokasi titik rumah yang akan direncanakan dibangun sebanyak 300 unit, tidak kunjung ada kepastian.
Salah seorang nasabah, Nur (35) mengatakan, awalnya mereka mendapat informasi perumahan dibangun di daerah Lubukbuaya. Kemudian, ada juga yang mengatakan di daerah Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Bungus. Karena telah bertele-tele dari awal, makanya para calon nasabah ini memilih untuk ingin uangnya dikembalikan.
”Kita membayar administrasi sebesar Rp375 ribu sebagai biaya pendaftaran awal. Nanti, jika ingin melanjutkan dan telah terdaftar para calon nasabah baru membayar uang muka sebesar Rp2 juta. Sedangkan untuk uang angsuran perbulan sebesar Rp700 ribu hingga Rp900 ribu selama kurung waktu 15 sampai 20 tahun. Nanti jika sudah pasti, baru rumah tersebut segera dibangun, dan katanya 300 unit yang akan dibangun,” ungkap Nur.
Hal senada juga dikatakan calon nasabah lain, Irma (32), mengaku telah membayar uang administrasi pendaftaran sebesar Rp375 ribu. Karena mendapat informasi dari rekan sesama calon nasabah bahwa kantor pemasaran rumah bersubsidi untuk rakyat tersebut menipu, maka dirinya juga ingin meminta uangnya dikembalikan.
”Kami sudah antre berjam-jam di kantor baru ini untuk meminta uang dikembalikan, tapi para karyawannya mengaku bersabar dulu. Kami tidak terima, dan semua calon nasabah ini sangat mendesak uang mereka dikembalikan. Kami hanya minta itu saja, uang dikembalikan masalah selesai. Kami ini orang susah mencari uang sulit,” terangnya.
Minta Uang Dikembalikan
Terlihat di kantor pemasaran rumah bersubsidi untuk rakyat, para calon nasabah berdesakan di dalam ruangan menuntunt uang administrasi yang mereka sudah bayarkan segera dicairkan. Nasabah memegang kuwitansi bukti pembayararan. Suasana sempat memanas karena tidak ada kejelasan pasti akan dikembalikannya uang pendaftaran tersebut.
Personel Polsek Padang Utara yang mendapat informasi adanya kerumunan massa langsung mendatangi kantor pemasaran rumah untuk rakyat tersebut. Sempat terjadi adu mulut antara calon nasabah dengan pimpinan kantor pemasaran yang belum diberi nama itu karena masih mengurus di notaris.
”Kami meminta uang kami segera dikeluarkan, tinggal keluarkan saja dan kami pergi lagi dari sini. Kami tidak ingin melanjutkan kembali dan memilih tidak ikut lagi. Dari pagi kami disini tidak ada kejelasan. Kami tidak ingin janji-jani lagi. Kami hanya ingin uang dikembalikan,” sorak para calon nasabah.
Menanggapi tuntutan calon nasabah, pimpinan kantor pemasaran rumah untuk rakyat, Nofrizal Alam, meminta waktu selama dua minggu untuk bisa mengeluarkan semua uang adminstrasi pendaftaran. Diakuinya, dijadwal pada hari itu untuk mengembalikan sebagian uang calon nasabah namun mengalami antre di bank.
”Saya sedang antre di bank, dan karena sudah mendesak makanya saya tinggalkan dan memilih untuk ke kantor karena para nasabah sudah banyak yang datang. Tapi saya ingin dan memohon kepada nasabah memberikan waktu kepada saya dalam dua minggu ini untuk mengembalikan uang administrasi pendaftaran itu,” kata Nofrizal di hadapan para calon nasabah.
Mendengar pernyataan Nofrizal, puluhan nasabah kembali bersorak dan bersikukuh agar pihaknya segera mengembalikan uang administrasi yang telah disetor, pada hari itu juga.
”Kalau alasan antrean di bank, mari kita pergi bersama-sama ke bank. Itu hanya alasan saja,” sorak nasabah. Bahkan, pihak kepolisian yang ingin membawa Nofrizal ke Polsek Padang Utara untuk diperiksa, tidak diizinkan oleh nasabah, sebelum uang mereka dikembalikan.
Emosi warga semakin memuncak, dan mendesak Nofrizal untuk bisa mengembalikan uang tersebut. Semakin terdesak, Nofrizal akhirnya memenuhi permintaan puluhan warga yang mayoritas kaum ibu. Nofrizal yang saat itu mendapatkan bantuan dana dari temannya, kemudian mengembalikan uang administrasi sebesar Rp375 ribu tersebut.
“Uang saya sudah dikembalikan. Memang cuma itu yang kami minta. Kalau gini kan masalah selesai,” ungkap salah seorang nasabah dengan senyum. Setelah uang dikembalikan, satu persatu nasabah mulai membubarkan diri. Jalan Raya Ampang yang sebelumnya sempat macet, karena ramainya warga yang datang ke kantor tersebut kembali mormal.
Nofrizal mengatakan, buntut permasalahan semua diakibatkan karena dirinya dikeluarkan dari kepengurusan Asprumnas Sumbar dan diisukan dalam kondisi sebagai penipu. Namun, isu itu tidak benar dan dibantahnya sebab masih bertanggung jawab tanggung dengan tetap mendirikan kantor.
”Kalau benar-benar saya menipu para calon nasabah kenapa hanya Rp375 ribu, mending uang muka Rp2 juta lebih banyak. Artinya kenapa saya harus mencari kantor baru dan kemudian mendirikan perusahaan ini bentuk tanggung jawab saya,” ulasnya.
“Nah, ini ada isu dari Asprumnas berbagai macam seakan saya benar-benar sebagai seorang penjahat. Tidak ada niat saya untuk menjadi itu dan menipu orang. Saya ini dizalimi oleh Asperumnas. Saya tidak lagi bergabung dengan Asperumnas,” katanya.
Nofrizal Alam mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya telah menerima sebanyak 800 calon nasabah yang melakukan pendaftaran. Sedangkan tawarannya tersebut, pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat penghasilan rendah.
”Memang untuk mendaftar bayar Rp375 ribu dan sedangkan untuk uang muka hingga saat ini belum ada kami terima karena para calon nasabah memang belum ada yang bayar,” ulasnya.
Nofrizal Alam membenarkan asosiasi tidak berhak membangun rumah, namun pihaknya saat ini tengah mengurus perusahaan sendiri dan sekarang dalam upaya pengurusan pembuatan PT di notaris. Selain itu, diakuinya, untuk lokasi pembangunan rumah saat ini sedang negosiasi tanah di kawasan Bungus Teluk Kabung.
”Insya Allah Februari nanti dan kita sedang negosiasi. Pembangunan tetap berlanjut dan saya tidak ingin dikaitkan dengan Asprumnas lagi, makanya berupaya negosiasi tanah. Kedepan saya akan bergabung dengan Apernas,” ungkapnya.
Harus Terdaftar di Kementerian PUPR
Terpisah, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pengembang Perumahan Sejahtera Sehat Nasional (Apernas) Sumbar, Asrinaldi, menjelaskan masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi sesuai dengan program pemerintah harus lebih teliti lagi. Pastikan asosiasi yang dimaksud terdaftar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
”Dari semua perjalanan rumah bersubsidi perlu kami jelaskan, bahwa semua orang yang boleh membangun rumah bersubsidi harus perusahan atau asosiasi yang terdaftar di Kementerian PUPR. Dari seluruh perusahaan maupun asosiasi saat ini jumlahnya yang terdaftar di Kementerian PUPR ada enam yang memiliki anggota seluruh di Indonesia,” katanya.
Asrinaldi menjelaskan, di Indonesia asosiasi yang terdaftar hanya enam. Diantaranya Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Apernas, dan Aperindo. Enam asosiasi ini telah terdaftar dan mempunyai 3.210 perusahan yang berhak membangun perumahan.
”Selain asosiasi ini tidak boleh karena tidak sesuai dengan undang-undang. Maka itu kepada masyarakat diminta untuk selalu waspada dan hati hati dalam mendapatkan perumahan bersubsidi. Sedangkan untuk di Sumbar empat perusahan pengembang yang tergabung dalam Apernas. Untuk melihat apakah perusahaan yang mengelola perumahan bersubsidi silakan buka di internet Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan,” pungkasnya. (rg)