TANAHDATAR, METRO
“Kepada Panitia Yth, atas dasar apa panitia menghilangkan atau mencabut hak kami sebagai peserta lelang. Untuk membuktikan kewajaran harga penawaran yang kami ajukan”. Demikian sepenggal kalimat yang ditulis dan ditujukan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tanahdatar. Tulisan dibuat oleh Riki Nugraha (42), pengusaha asal Solok sebagai pemilik CV Nugraha.
Ia melampiaskan kekesalannya atas ketidakadilan LPSE Tanahdatar dalam bentuk tulisan yang ia tempelkan di kantor LPSE dan kantor Dinas PUPR Tanahdatar di Pagaruyung.
Ia berharap pengelola tender atau pokja dapat dan bisa berlaku adil. “Jelas menang atau kalah dalam sebuah tender, hargai juga hak orang lain,” katanya.
Riki juga membeberkan beberapa tahapan yang tidak dilalui oleh LPSE Tanahdatar. Dikatakan, LPSE Tanahdatar harus melakukan evaluasi kewajaran harga dengan berbagai ketentuan pertama, klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, apabila ada koreksi atau perubahan.
Kedua, klarifikasi dalam hal penawaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Ketiga, klarifikasi atau evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah nilai nominal 80% HPS dengan ketentuan adalah, peserta menyampaikan analisa harga satuan pekerjaan dan bukti pendukung; rincian analisa harga satuan pekerjaan dan bukti pendukung hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan.
Selanjutnyam dikatakan Riki, pokja melakukan klarifikasi terhadap analisa harga satuan pekerjaaan dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran kuantitas atau koefisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang kurangnya pada setiap mata pembayaran utama.
Hasil penelitian digunakan untuk menghitung kewajaran harga tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan dan harga dalam analisa harga satuan dan bukti harga satuan dasar yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan untuk menghitung total harga penawaran, ucapnya.
Ia melanjutkan, dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi atau evaluasi kewajaran harga, maka menggugurkan penawaran. Tahapan evaluasi kewajaran harga dilakukan sebagaimana diatur dalam Bab XIII petunjuk evaluasi kewajaran harga.
Apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang tender, harus bersedia untuk menaikan jaminan pelaksanaan menjadi 5% dari nilai total HPS dan apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikan nilai jaminan pelaksanaan menjadi sebesar 5% HPS, penawarannya digugurkan serta digunakan sanksi daftar hitam.
Atas dasar ini sebut Riki Nugraha, dirinya telah membuat laporan pengaduan ke Polres Tanahdatar, untuk ditindak lanjuti, dengan harapan LPSE Tanahdatar bisa berlaku adil dan jujur dalam melaksanakan sebuah proses tender. “Tender adalah kompetisi, tolong kesampingkan urusan politik balas jasa,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala LPSE Tanahdatar Veri Winora mengatakan, LPSE dengan pokjanya sudah melakukan tugasnya dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia sangat menyayangkan bila ada tempelan-tempelan selebaran dikantor LPSE maupun di Dinas PUPR.
Dikatakannya, bila seseorang tidak puas dengan hasil proses sebuah tender, orang tersebut bisa meyampaikan sanggahannya. Dalam hal ini t, masa sanggahan masih tersisa selama enam hari ke depan. “Silahkan masukan sanggahan, dan masanya masih tersisa selama enam hari kedepan,” katanya.
Terpisah, Kasatreskrim Polres Tanahdatar, Iptu Syafri mengaku pihaknya telah menerima laporan pengaduan masyarakat atas nama Riki Nugraha warga Solok. “Benar laporan pengaduan Riki Nugraha sudah kami terima,” katanya.
Dikatakan Iptu Syafri, setiap laporan pengaduan masyarakat wajib diterima dan segera ditindaklanjuti. “Kita akan segera mengumpulkan keterangan keterangan dari instansi terkait.”laporan pengaduan ini akan segera kita selidiki,” pungkasnya. (ant)
