ADINEGORO, METRO – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengapresiasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) beberapa waktu terakhir. Kesan keras dan beringasnya Penegak Perda seakan tak terlihat lagi.
Andre Rosiade menyebut, petugas Pol PP dinilai sudah humanis dan bisa selalu menjaga kondisi di lapangan menjadi aman dan tentram. Tidak lagi terdengar keributan antara personel Pol PP dan pedagang, atau pemilik pondok-pondok liar. Hal ini tentu harus dipertahankan.
”Saya sudah jarang mendengar ada penertiban di Padang yang ribut. Inilah cara yang baik yang saya lihat dalam menertibkan PKL. Tidak harus dengan kekerasan. Hal yang sama sekarang juga dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Pol PP lebih humanis,” ujar bakal calon wali Kota Padang ini.
Dikatakan Andre, cara efektif dalam melakukan penertiban dengan cara yang humanis dan tidak perlu memakai otot. Karena, tidak baik nantinya dilihat orang masyarakat luas. “PKL itu kan mencari uang. Ya, bicarakan baik-baik kepada mereka, berjualan di sini tidak boleh. Berikan saran kepada mereka, nah itu saya rasa lebih baik,” kata alumni SMAN2 Padang ini.
Andre mengatakan, cara penertiban yang humanis tersebut juga telah berhasil di era awal Anies-Sandi. Dalam melakukan penertiban, Anies-Sandi menyampaikan kepada Penegak Perdanya untuk bersikap yang baik. “Kemarin kan ada di TV, Pol PP tidak lagi brutal kepada PKL. Mereka sekarang lebih humanis. Jadi, saya harapkan, Pemerintah Kota Padang untuk bisa mempertahankan hal ini,” ujar Andre.
Dia juga mengingatkan, pemerintah kota harus segera memberikan ruang kepada PKL untuk berjualan. Misalnya, mencarikan sebuah tempat atau gagas baru agar mereka bisa tetap mencari uang untuk menghidupi keluarga mereka.
”Saya mengharapkan, pemerintah dapat mencarikan solusi yang baik bagi para PKL. Karena, mereka mencari uang untuk menghidupi keluarga mereka. Ya, misalnya carikan tempat yang baru atau bagaimana,” katanya.
Sebelumnya Wali Kota Padang Mahyeldi mengatakan, sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Satpol PP dan Satlinmas dalam menjalankan tugas sebagai penegak Perda harus bersikap humanis, berwibawa, disiplin dan tegas.
”Paradigma Satpol PP dan Satlinmas sekarang sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Yakni harus menjalin dan meningkatkan hubungan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Dimana antara pemerintah daerah dengan masyarakat itu harus menyatu demi menyukseskan pembangunan dan menindak setiap pelanggaran,” sebut Mahyeldi.
Katanya, sebagai penegak Perda, Satpol PP dalam mengemban tugasnya dilapangan cenderung banyak mengalami kendala karena berhubungan dengan masyarakat. Untuk itu Satpol PP diminta untuk tidak merasa ragu ketika dalam melaksanakan tugas.
“Tugas pemerintah memberikan kejelasan kepada masyarakat. Jika masyarakat melakukan pelanggaran maka tugas pemerintah adalah memberikan penjelasan dan meluruskannya. Sebaliknya bila pemerintah melakukan sikap tidak benar atau melakukan pelanggaran, juga ada aturan atau sanksi yang diperoleh,” katanya. (d)