PESSEL, METRO – Ratusan guru honor dan guru K2 Pesisir Selatan, mendatangi kantor bupati Pessel, Senin (27/3). Guru SD hingga SMP ini meminta kejelasan nasib mereka kepada bupati. Rata-rata guru honor ini, menangis sambil meluapkan rasa keluh kesah kepada kepala daerah.
”Sudah 20 tahun saya honor pak, tapi dengan adanya pengangkatan guru kontrak dari pemerintah beberapa waktu lalu kami tidak bisa diangkat,” kata Er, guru honor SMP.
Pantauan POSMETRO, para guru berdesak-desakan menyampaikan aspirasi di bawah terik matahari karena menilai hasil kelulusan guru kontrak SD pada tiga bidang studi yang telah diumumkan, pada Selasa (21/3) lalu. Para guru honor ini merasa pemerintah daerah kurang adil.
Koordinator demo, Marjoni mengatakan, bahwa tenaga pendidik yang bertugas mencerdaskan para peserta didik menuntut supaya semua guru honor satu paket tingkat SD dan SMP agar bisa diangkat menjadi guru kontrak. Dia mengatakan, ada 871 guru K2 yang terdiri dari tingkat SD/SDLB dan SMP.
Kemudian, mereka juga mengeluhkan bagi guru honor yang tidak lulus kontrak nasibnya merasa terancam karena tidak bisa lagi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membayar gaji mereka. Tetapi harus ada SK dari pemerintah daerah.
Guru Honor K2 SMP 3 Batang Kapas, Efrina menyatakan, agar mempertimbangkan nasibnya yang telah berpuluh tahun mengajar di sekolah. “Harapan kami di SMP juga perlu dipertimbangkan untuk dapat diangkat menjadi guru kontrak yang sepaket dengan SD,” ujarnya.
Mereka mengatakan jangan, sampai pengangkatan guru honor menjadi guru kontrak dianaktirikan. Tapi harus adil dan merata. ”Biarlah gajinya sedikit tapi harus merata dan tidak menimbulkan kegaduhan seperti saat sekarang,” katanya.
Wakil Bupati Pessel Rusma Yul Anwar menyambut baik kedatangan para guru honor yang bertujuan menyampaikan aspirasi itu. Wabup mengatakan, bukannya pemerintah daerah tidak memperhatikan dan menpertimbangkan tentang nasib para guru honor yang tidak lulus atau di jenjang SMP.
”Semua tidak bisa dilakukan berdasarkan seenak dan kehendak hati, namun kita harus mengacu pada regulasi atau peraturan. Pemakaian uang negara harus jelas aturannya. Selain itu, keterbatasan APBD yang ada juga menjadi salah satu faktor dalam pemerataan guru kontrak,” sebut Yul Anwar, kepada ratusan guru honorer.
Rusma Yul Anwar memberikan arahan kenapa pengangkatan guru kontrak terlebih dahulu dilakukan pada tingkat SD. Sebab setelah diadakan pemetaan, maka di lembaga pendidikan tingkat SD ternyata lebih membutuhkan dibanding SMP.
Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pessel Zulkifli, mengungkapkan semua kebijakan dan keputusan memang diberlakukan sesuai regulasi yang ada. Ia tidak mau melanggar aturan yang nanti berujung penjara.
”Biarlah saya berhenti jadi kepala dinas daripada melanggar aturan yang membuat saya masuk penjara. Sebab kesalahan administrasi saja juga berusan dengan hukum, saya tidak mau seperti itu,” ungkap Zulkifli.
Usai berdemo di depan kantor bupati, ratusan guru honor menyampaikan aspirasi mereka di gedung DPRD. Ermiati, guru honor yang sudah 12 tahun mengabdi, mengaku kecewa dengan hasil kelulusan guru kontrak pemerintah daerah.
”Kami yang sudah lama jadi honorer ini untuk diangkat menjadi guru kontrak. Tapi, yang saya lihat, orang yang lulus itu berasal dari pendaftar umum dari pada honorer. Kemudian, kuota penerimaan perkecamatan yang dinformasikan sebelumnya oleh Disiddikbud Pessel juga tidak sesuai dengan realita di lapangan. Kecewa saya pak. Tolonglah, pak pertimbangkan bagi kami yang sudah berpuluh tahun honor ini,” ujarnya. (m)