Menu

Beredar Rekaman Suara Instruksi Politik Uang, Anggota DPD RI Dilaporkan ke Bawaslu

  Dibaca : 601 kali
Beredar Rekaman Suara Instruksi Politik Uang, Anggota DPD RI Dilaporkan ke Bawaslu
LAPORAN— Tim Kuasa Hukum SR- Labuan, Donal Fariz memberikan keterangan laporan di ruangan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Dharmasraya.

DHARMASRAYA, METRO
Memasuki minggu tenang Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Dharmasraya hebohkan dengan beredarnya rekaman suara yang diduga adalah suara dari salah satu pejabat negara berinisial E yang diduga mengistruksikan politik uang melalui sembako oleh pihak terkait paslon Panji-Yos. Hal ini diketahui setelah Kuasa Hukum SR Labuan, Donal Fariz bersama pelapor HS usai melaporkan anggota DPD RI berinisial E ke Bawaslu Dharmasraya, Sumatra Barat, Senin (7/12). Pelaporan tersebut terkait dugaan instruksi politik uang oleh pihak terkait paslon Panji-Yos.

“Laporan tersebut didasari oleh beredarnya rekaman suara yang diduga adalah “E” yang merupakan orang tua dari Panji Mursyidan, calon bupati Dharmasraya nomor urut 1. Berdasarkan rekaman dengan durasi 2 menit 16 detik tersebut berisi serangkaian rencana untuk menyebarkan paket sembako di sejumlah titik pemilihan,“ ujar Kuasa Hukum SR – Labuan Donal, kepada awak media usai mendampingi pelapor di kantor Bawaslu Dharmasraya, Senin (7/12).

Menurutnya, rekaman yang berdurasi 2 menit, 16 detik tersebut berisi serangkaian rencana untuk menyebarkan paket sembako di sejumlah titik pemilihan.

“Diduga terdapat upaya mengarahkan dan menginstruksikan tim kampanye membagikan paket tersebut seolah-olah sebagai bantuan covid. Tujuannya agar praktik politik uang tersamarkan dan penyelenggara pemilu seolah tidak bisa melakukan tindakan,“ jelasnya.

Donal Fariz menyakini dari rekaman tersebut tujuan dari gerakan tersebut agar praktik politik uang tersamarkan dan penyelenggara pemilu seolah tidak bisa melakukan tindakan. “Upaya tersebut dapat dikategorikan instruksi melakukan politik uang secara terstuktur, sistematis dan massif,“ tegasnya.

Selaku Tim Kuasa Hukum, ia meyakini praktik demikian melanggar ketentuan pasal 187A Undang-Undang Pemilu dengan ancaman pidana kepada pelaku selama 3 sampai 6 tahun penjara.

“Apalagi secara formil, E terdaftar dalam Model BC1 KWK sebagai Tim Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk Pasangan Calon Nomor 1,” ungkapnya.

Sehingga lanjutnya, selaku Kuasa Hukum bersama tim SR Labuan melaporkan rekaman suara tersebut dengan terlapor E kepada Bawaslu Kabupaten Dharmasraya.

“Laporan hari ini merupakan langkah hukum untuk menjaga kualitas dan integritas pemilihan kepala daerah di Dharmasraya, “ ujarnya.

Dari segi penyelenggara pemilu, lanjutnya Kuasa Hukum meminta komitmen Bawaslu untuk secara cepat memproses laporan tersebut.

“Kita meyakini unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 73 ayat (4) jo 73 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 terpenuhi. Sehingga diharapkan Sentra Gakkumdu dapat melakukan langkah hukum pro justicia untuk tahapan selanjutnya,“ ulasnya.

Selain itu, kita juga meminta Bawaslu dan Panwas secara pro aktif melakukan pengawasan pelanggaran. Sejumlah potensi praktek politik uang dalam bentuk pembagian sembago sudah seharusnya ditindaklanjuti dalam bentuk pengawasan yang lebih maksimal. Sehingga tidak terkesan menunggu laporan dari masyarakat saja.

Terpisah, Ketua Bawaslu Dharmasraya, Syamsurizal didampingi Staf Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu, Rudi Irawan membenarkan perihal perihal laporan dugaan pelanggaran pemilu dari saudara HS bersama Kuasa Hukum Paslon nomor urut 2, Sutan Riska Tuanku Kerajaan – Dasril Panin Dt. Labuan yakni Donal Fariz ke kantor Bawaslu Dharmasraya.

“Pelapor HS didampingi Donal Fariz selaku Kuasa Hukum SR -Labuan, terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu tim paslon yang ditemukan pihak pelapor di lapangan, “ jelas Syamsurizal didampingi Staf Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu setempat, Rudi Irawan pada Senin (7/12) di Kantor Bawaslu Dharmasraya.

Syamsurizal menegaskan untuk melaporkan suatu pelanggaran tentunya sesuai dengan mekanisme dan memenuhi syarat materil dan formilnya. “Tentunya setiap laporan yang masuk pada prinsipnya diterima,“ sebut Syamsurizal.

Terkait dengan proses laporan, lanjutnya setelah dilaporkan kita punya waktu dua hari untuk kajian awal untuk melihat apakah terpenuhi syarat formil dan materinya.

“Kemudian kita akan melaksanakan rapat pleno untuk membuat keputusan terhadap kajian awal tersebut,” katanya.

”Hasil putusan pleno tersebut akan kami sampaikan terhadap pelapor. Jika hasil keputusan rapat pleno syarat belum terpenuhi kami berikan waktu dua hari untuk melengkapi,” pungkasnya. (g)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional