Menu

Berasap, Pemko Padang Belum Liburkan Siswa

  Dibaca : 1766 kali
Berasap, Pemko Padang Belum Liburkan Siswa
Seorang warga di Pasaman yang tidak mematuhi protokol kesehatan disaksi push up.
siswa senam saat kabut asap

Puluhan murid Sekolah Dasar (SD) Kartika, di Alanglaweh, Selasa (8/9) pagi, tetap melakukan senam pagi bersama, sebelum masuk kelas. Meski kabut asap sudah berstatus tidak sehat, dan setiap orang diwajibkan memakai masker, namun para murid dan guru belum memakainya, karena belum ada pembagian masker dari DKK Padang.

AIAPACAH, METRO–Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang mengklaim, jumlah penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kabut asap masih kecil. Bahkan kabut asap dikatakan belum berpengaruh terhadap  warga.

”Di bulan Agustus, jumlah penderita ISPA masih kecil. Bahkan lebih kecil dibanding Juli 2015. Untuk data Agustus ini, kita masih berupaya menghimpunnya dari 22 Puskesmas di Kota Padang,” ujar Sekretaris DKK Padang Nazaruddin, kepada POSMETRO, Selasa (8/9).

Meski tidak menyebut angka, namun menurut Nazaruddin, jumlah penderita ISPA di bulan Agustus bukan dipicu karena kabut asap. Saat ini, untuk mengantisipasi kabut asap, semua warga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Jika terpaksa berada di luar ruangan, harus menggunakan masker atau sapu tangan agar debu udara bisa tersaring.

Dikatakan, semua puskesmas sudah dibekali masker sebanyak 1.500 lembar disetiap puskesmas. Bagi warga yang membutuhkan bisa meminta langsung ke puskesmas. ”Di puskesmas sudah disediakan masker jika warga memerlukannya. Jadi bisa diminta ke sana,” terang Nazaruddin lagi.

Secara total, jumlah masker yang telah dibagikan pada warga sebanyak 25.000 lembar. Pendistribusian masker gratis ini dilakukan pada sekolah-sekolah. Terutama murid kelas 1, 2 dan 3. Nazaruddin juga mengingatkan, agar dalam pemakaian masker lapisan yang berwarna putih berada pada posisi luar.

Sementara lapisan yang berwarna hijau ke dalam. Tujuannya adalah agar udara dari luar bisa disaring dulu oleh lapisan putih sebelum terhidup melewati saluran pernapasan.

Sementara Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Padang Edi Hasyimi mengatakan, Bapedalda telah menguji sampel udara pada Senin (8/9). Dan, hasilnya adalah kadar partikel debu (PM10) udara Kota Padang adalah 196 Ug/Mn3. Angka ini berkurang jika dibandingkan dengan kondisi Minggu (7/9) yang mencapai 214 ug/Mn3.

”Sekarang, statusnya masuk dalam range tidak sehat. Karena itu diminta agar semua warga memakai masker. Jika tak ada silahkan minta ke DKK. Mereka pasti siap menyalurkan,” terang Edi.

Terkait dengan antisipasi peliburan anak sekolah, menurut Edi belum ada kebijakan untuk meliburkan siswa. Aktivitas belajar mengajar masih bisa dilakukan, karena udara Kota Padang belum terlalu berbahaya untuk mengorbankan pendidikan.

”Kalau angkanya sudah sampai 300 Ug/Mn3, baru Bapedalda merekomendasikan ke Disdik agar meliburkan kegiatan sekolah. Sekarang, angka itu masih berstatus tidak sehat,” ujar Edi.

Mengganggu Warga

Kondisi kabut asap yang semakin parah kembali dirasakan oleh warga Padang. Semenjak seminggu lalu, kabut asap kiriman dari Riau, Sumsel, dan Jambi menyelimuti Kota Padang, namun tidak separah kondisi beberapa hari terakhir ini.

Pantauan POSMETRO di kawasan Sawahan dan Simpangharu, kabut asap telah memenuhi langit kota. Jarak pandang kembali semakin berkurang. Selain itu mata mulai terasa perih ketika mengendarai kendaraan roda dua.

Salah satu pengendara yang sedang melintas, Ikhsan Darmawan (26) mengatakan, kondisi asap mulai parah, mengingat pengendara mulai terganggu akibat kehadiran asap tersebut.

”Kita berharap pemko segera bertindak melakukan sesuatu untuk menanggulangi permasalahan ini. Ini kan kabut asap yang rutin datang setiap tahun, kenapa tidak ada rencana persiapan penanggulangannya,” ungkapnya.

Anggota DPRD Padang dari PDI Perjuangan Iswanto Kwara mengatakan, pemko harus segera bertindak. Jika tidak bisa secara global harus lokal, tindakan apa yang perlu dilakukan dalam menanggulangi kabut asap dari provinsi tetangga ini.

”Pemko seharusnya melakukan tindakan akibat kabut asap ini, jangan hanya terkesan diam dan pasif. Harus ada respon akibat datangnya asap dari Riau, Jambi dan Sumsel ini,” tegasnya.

Dikatakan, jika asap sudah mulai berbahaya harus ada pemberitahuan kepada warga. ”Harus ada pemberitahuan, apakah asap ini sudah berbahaya atau masih aman. Warga sebenarnya perlu kepastian serta bagaimana cara menanggulangi secara dini terhadap kondisi buruk nantinya,” katanya.

Distribusi Hasil Pertanian Terganggu

Sementara, kabut asap kiriman tiak hanya membuat kesehatan terganggu, namun juga perekomian, termasuk alur distribusi pertanian dari dan menuju Pekanbaru, Riau.

Seperti yang dikeluhkan Anton (35). Sopir yang sehari-hari bekerja mengantarkan sayur-sayuran dari Solok menuju Pekanbaru ini, mengatakan distribusi terganggu akibat kabut asap pekat di Pekanbaru. “Harus lebih hati-hati selama perjalanan menuju Pekanbaru, karena kabut cukup pekat. Akibatnya, waktu tempuh menjadi lebih  lama,” ujar Anton kepada POSMETRO, Senin (7/9).

Ia menambahkan, biasanya waktu tempuh dari Solok ke Pekanbaru berkisar antara 7-8 jam, namun semenjak kabut asap ditempuh hingga mencapai 10-11 jam. “Waktu bagi kami itu sangat berharga, kami jadi sering terlambat,” kata pedagang yang sehari-hari membawa bayam, bawang, dan wortel ke pasar pusat, Pekanbaru ini.

Tak hanya Anto, salah seorang petani bernama Syafri (40) pun mengakui kabut asap membuat ia malas untuk keluar rumah. ”Saya jadi malas ke ladang karena takut nanti terkena ISPA,” jelas petani sayur sawi ini.

Terpisah, Dosen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Herry Bachrizal Tanjung, membenarkan bahwa dampak kabut asap terhadap pertanian lebih kepada persoalan distribusi dan faktor orang yang malas keluar rumah karena susah bernafas berakibat kepada orang malas ke ladang.

“Kalau dibiarkan dapat membuat mutu komiditas pertanian menjadi menurun, harga pun bisa melonjak karena biaya otomatis membengkak,” tegas dosen yang sering dipanggil HBT ini.

Dosen lulusan IPB ini berharap agar pemerintah provinsi dapat segera mengatasi dampak kabut asap. “Persoalan kabut asap ini tidak hanya persoalan kesehatan dan ekonomi, namun lebih kompleks dari pada itu, termasuk kerugian terhadap pertanian,” kata ketua Komisi Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Sumbar. (tin/cr8/cr11)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional