Menu

Belajarnya Negara dari Nagari

  Dibaca : 77 kali
Belajarnya Negara dari Nagari

JIKA ada satu hal yang sangat membedakan ne­gara dan nagari saat ini, salah satunya adalah ke­wenangan dalam be­r­hu­tang. Tentu sejatinya ti­dak­lah tepat mem­ban­dingkan bagaimana me­ngelola sebuah negara dengan sebuah nagari. Namun, dalam konsep nagari sebagai “mini re­publik” sepertinya tidak ada salahnya melihat tips dan trik dalam mengelola nagari ini.

Sama seperti presiden yang memimpin sebuah negara, wali nagari yang memimpin sebuah nagari pun melalui proses pe­milihan langsung. Bahkan, dalam masa jabatan Wali Nagari boleh sedikit lebih berbangga hati diban­dingkan seorang presiden sekalipun. Masa jabatan Wali Nagari 1 periodenya adalah 6 tahun, ban­ding­kan dengan presiden yang hanya 5 tahun. Wali Na­gari bisa dipilih untuk 3 kali masa jabatan, bandingkan dengan presiden yang hanya bisa 2 kali.

Namun, perbedaan yang paling mencolok adalah, bahwa Wali Nagari dan susunan kabinetnya tidak boleh berhutang. Ya wajar saja mengingat Wali Na­gari tidak punya Menteri Keuangan. Namun Wali Nagari sangat bisa dan sangat boleh berupaya untuk meningkatkan pen­da­patan asli nagarinya. Artinya dalam hal ini Wali Nagari bisa dikatakan me­miliki good will lebih da­lam memimpin rakyat dan mengelola wilayahnya. Tidak ada Wali Nagari yang menggadaikan atau menjual harta pusaka ka­um atau nagarinya demi gelontoran rupiah.

Memang dana desa yang dinikmati Wali Na­gari pun ada yang berasal dari dana hutangan peme­rintah pusat, namun seti­daknya ada beberapa Wali Nagari yang berhasil me­ngelola “hutang” tidak langsung mereka itu de­ngan baik. Bahkan meng­hasilkan pendapatan asli nagari (desa) yang sangat besar. Nah hal ini ber­banding terbalik di tingkat negara, bahwa dana hu­tangan yang ada malah membutuhkan hutangan baru hanya untuk me­m­bayar bunganya saja. Lalu dimana perbedaan pe­nge­lolaan negara dengan nagari ini ?

Di nagari semangat pengabdian itu walau mung­­kin berkurang akibat pengaruh hedonisme, te­tapi yang jelas masih ada dan cukup kuat. Di nagari masih ada batas-batas adat yang menjaga bahwa tidak semua hal bersifat transaksional. Tidak se­perti di pusat pemer­in­tahan yang cenderung oportunis-pragmatis, di nagari nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih tinggi. Terakhir, nilai-nilai ketuhanan ma­sih sangat kental di nagari.

Wali Nagari tentu tidak se-classy pejabat tinggi negara. Mereka tidak pu­nya sespri, ajudan, pe­ngawal dan macam-ma­cam. Tapi dalam pengab­dian dalam artian yang sebenarnya mungkin me­reka jauh lebih baik. Wa­laupun mereka jauh dari gedung-gedung nan me­gah, jalan-jalan protokol yang sibuk, atau pusat-pusat kemewahan. Jadi, saya rasa tidak ada sa­lahnya negara belajar dari nagari. Apalagi secara “usia”, nagari memang lebih dulu merasakan pa­hit manis melayani ma­syarakat. (*) (Penulis Ma­hasiswa Magister Ilmu Po­litik Unand)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional