Menu

Beban Kerja Berat, Gaji Wali Nagari Tidak Sebanding

  Dibaca : 129 kali
Beban Kerja Berat, Gaji Wali Nagari Tidak Sebanding
HADIRI ACARA NAGARI—Zulhendrayani dengan ketua Bamus dalam salah satu acara dalam nagarinya.

PDG.PARIAMAN, METRO
Persoalan gaji WaliNagari di Kabupaten Padangpariaman tidak sebanding dengan beratnya beban kerja, Gubernur Sumatra Barat mendatang diminta perhatikan kesejahteraan wali nagari se- Sumbar. Tidak dinafikan adanya jika keberadaan jajaran Pemerintahan Nagari sangat penting artinya sebagai garda terdepan sebagai pelayan masyarakat.

“Karena itulah sudah selayaknya pula jika nasib para wali nagari yang ada bisa mendapatkan perhatian lebih dari pihak pemerintah. Baik itu dari pemerintah daerah, maupun pemerintah provinsi,” kata mantan Ketua Forum Walinagari Padangpariaman, H. Zulhendrayani, yang juga Walinagari Koto Baru, Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padangpariaman.

Menurutnya, melihat begitu sarat dan beratnya beban kerja yang mesti dihadapi para walinagari, maka sudah seharusnya pula nasib dan kesejahteraan mereka bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah. “Karena sejauh ini gaji walinagari dibandingkan dengan gaji wali korong atau aparatur nagari tidaklah berbeda jauh, apalagi dengan gaji Sekretaris Nagari yang bedanya hanya berkisar Rp 400 ribu,” terangnya.

Padahal sebutnya, jika ditunjau lebih jauh, tanggungjawab maupun beban kerja seorang walinagari jelas jauh lebih berat, termasuk diantaranya dari segi pertanggungjawabannya. Artinya dengan gaji hanya berkisar Rp 3 juta seperti yang diterimanya sebagai walinagari jelas tidak sebanding dengan beban tugas dan kewajiban yang harus dijalankannya sehari-hari.

“Makanya ke depan kita tentunya berharap hal ini bisa menjadi perhatian khusus bagi pihak pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, salah satunya mungkin dengan meningkatkan jumlah tunjangan walinagari, sehingga perbulannya ada standarasasi yang jelas terkait besaran gaji yang mereka terima,” terangnya.

Secara umum sebut Zulkhendrayani, untuk beberapa daerah yang PAD nya terbilang cukup besar, permaslahan itu mungkin tidak lagi jadi persoalan, seperti halnya bagi daerah Kabupaten Pasaman Barat atau Pasaman Timur, begitu pula dengan Kabupaten lain seperti Kabupaten Dharmasraya atau pun Kabupaten Sawahlunto Sijunjung misalnya.

“Tapi tentunya berbeda dengan daerah seperti Padangpariaman dimana gaji walinagarinya sangat terbatas sekali, makanya ke depan hal ini mestinya bisa menjadi perhatian khusus dari pihak pemerintah,” terangnya.

Untuk meningkatkan pendapatan walinagari sebutnya, mungkin ke depan bisa saja dilakukan dengan menghidupkan kembali tunjangan walinagari yang berasal dari APBD Provinsi, atau pun dari APBD Kabupaten. Atau bisa juga dengan meningkatkan alokasi gaji walinagari melalui dana DD yang ada, tentunya semua itu harus didukung oleh regulasi yang jelas.

“Makanya kita berharap siapapun nantinya yang terpilih sebagai Gubernur Sumbar ke depan, kita tentu berharap agar bisa mengalokasikan kembali dana tunjangan walinagari sebesar Rp 1 juta seperti sebelumnya. Atau bisa juga dengan menyiapkan regulasi yang jelas yang mengatur penambahan dana tunjangan walinagari, baik yang berasal dari dana DD atau sumber dana lainnya,” terangnya.

Tidak kalah pentingnya ke depan sebutnya, keberadaan dinas terkait di tingkat Provinsi juga harus lebih didorong dan diberdayakan lagi untuk bisa menyiapkan program nyata yang di pusatkan di nagari.

“Jujur saja kita akui, selama lima tahun terakhir ini, nyaris sangat minim sekali program provinsi yang bersentuhan langsung dengan nagari. Bahkan terkesan seakan-akan tidak ada kaitan sama sekali antara pemerintahan nagari dan pemerintah provinsi,” tegasnya. (efa)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional