Close

Bayarkan Iuran Komite dan Honor Guru Tidak Tetap, Pemko Bukittinggi Alokasikan Rp12 Miliar

BUKITTINGGI, METRO–Komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi untuk memberikan insentif kepada Komite dan honor guru tidak tetap di lingkungan Kota Bukittinggi terlihat nyata.

Terlihat sejak awal tahun 2022, Pemko Bukittinggi telah menganggarkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk membayar iuran komite untuk pe­lajar di seluruh SMA Negeri di Kota Bukittinggi. Untuk itu diimbau kepada seluruh pengurus komite sekolah SMA Negeri untuk tidak lagi memungut iuran apapun kepada pelajar.

Wali Kota Bukittinggi Erman Safar menegaskan, Pemko Bukittinggi mengingatkan kepada seluruh pihak sekolah SMA Negeri yang ada di Kota Bukittinggi, untuk tidak memungut iuran dalam bentuk apapun kepada siswa. Wako juga meminta kepada pengurus komite untuk tidak lagi membebankan biaya pembangunan sekolah kepada keluarga pelajar.

“Kami dari Pemko Bukittinggi sudah memberikan bantuan pengganti iuran komite kepada sekolah, melalui BKK provinsi dan juga sudah didistribusikan ke sekolah-sekolah secara ber­ta­hap,”ujar Erman Safar.

“Kami meminta kepada pengurus komite tidak membebankan iuran-iuran lain dalam rangka membangun sekolah. Karena tidak ada program-program pembangunan yang dibebankan kepada masyarakat atau ke siswa, karena program pembangunan itu selayaknya menjadi bagian dan tanggung jawab pemerintah daerah,”jelas Erman safar.

Wako juga mengingatkan kepada masyarakat, untuk tidak lagi membayar iuran apapun tanpa sepengetahuan pemerintah. Pihak sekolah juga wajib memberikan hak-hak siswa, tanpa mengaitkan dengan komitmen untuk membayar apapun.

“Hak hak yang kami maksud, me­nerima rapor, mengikuti ujian, naik kelas dan segala bentuk hak hak lainnya, tanpa mengaitkan dengan komitmen iuran yang dibuat oleh pengurus komite. Itu tidak boleh,”tegasnya.

Wako mengimbau kepada seluruh masyarakat Bukittinggi, agar melapor kepada pihak kecamatan setempat, jika ada pungutan pungutan lain, yang belum ada kesepakatan dengan peme­rintah kota.

“Komite juga kami harap berkoordinasi dulu dengan pemerintah, karena ini terkait dengan beban yang dilekatkan kepada masyarakat kami dalam memenuhi kebutuhan pendidikan,”ujar Wako. (pry)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top