Menu

Bawaslu Sosialisasikan Tahapan Pilkada 2020, Temuan Verifikasi Faktual Dibahas

  Dibaca : 207 kali
Bawaslu Sosialisasikan Tahapan Pilkada 2020, Temuan Verifikasi Faktual Dibahas
SOSIALISASI—Bawaslu mensosialisasikan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020.

SAWAHLUNTO, METRO
Bawaslu Kota Sawahlunto gelar sosialisasi tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di kantor Sekretariat Bawaslu Kota Sawahlunto, Selasa (11/8). Ketua Bawaslu Kota Sawahlunto Dwi Murini, SPd menginformasikan saat ini Bawaslu sebagai pengawas pemilu pada tahapan Pilkada tahun 2020 melakukan Pengawasan Langsung atas kinerja KPU Kota Sawahlunto dengan selalu mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan oleh KPU.

Yakni, berupa kegiatan Coklit (Pencocokan dan Penelitan) data dari setiap KK dan KTP mulai 15 Juli hingga Agustus 2002.  Dilanjutkan dengan pengawasan terhadap verifikasi faktual yang dilakukan KPU  untuk calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar. Pengawasan ini dilakukan mulai 27 Juni hingga Juli 2020. “Seperti yang diketahui saat ini tengah dilakukan sidang sengketa di Bawaslu Provinsi. Sebagai pelapor pasangan calon perseorangan terhadap KPU provinsi. Bawaslu Kota Sawahlunto akan berkontribusi bila dibutuhkan sebagai saksi dalam sidang sengketa tersebut,” jelasnya.

Koordinator Divisi dan Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kota Sawahlunto Fira Hericel SSos menjelaskan, beberapa hal yang ditemukan selama Bawaslu melakukan pengawasan langsung. “ Dalam verfak yang dilakukan terhadap pasangan calon perseorangan terdapat 2.467 dukungan. Untuk jumlah yang memenuhi syarat (MS) menurut data 617, sedangkan yang tidak memenuh syarat (TMS)  542. Dan jumlah dari yang tidak dapat ditemui 1304,” jelas Fira.

Dia menambahkan, pada pengawasan Coklit menggunakan metode pengawasan langsung dan audit samping. Tapi ada terkendala denganntidak dibekali dengan data pemilih atau A. KWk seperti yang dimiliki oleh PPDP ditambah jumlah pengawas yang tidak dapat mengimbangi jumlah PPDP.

Namun dari metode pengawasan tersebut Bawaslu telah melakukan audit dari hasil yang didapatkan. “Di sini Bawaslu menemukan 25 temuan audit dengan jumlah total 459 kasus. Disebabkan oleh beberapa keterangan tidak ditandatangani pemilih, tidak ditandatangani PPDP, tidak dituliskan TPS, tidak ditulisjan jumlah keluarga, tidak dituliskan nama pemilih yang merupakan latar belakang dari kasus yang ditemukan oleh Bawaslu,” jelas Fira.  Fira menginformasikan bahwa Bawaslu Sawahlunto sudah mengajukan surat saran dan perbaikan ke KPU Sawahlunto agar segera ditindak lanjuti. (cr2)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional