Menu

Bawaslu Perkuat Keterbukaan Informasi

  Dibaca : 115 kali
Bawaslu Perkuat Keterbukaan Informasi
BIMTEK— Komisi Informasi Sumbar menggelar bimbingan teknis guna mengindari sengketa informasi di Kota Bukittinggi.

BUKITTINGGI, METRO
Komisi Informasi Sumbar berikan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas PPID Bawaslu kabupaten dan kota dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di Aula Balaikota Bukittinggi. Kegiatan itu dihadiri Ketua Komisi Informasi Pusat I Gede Narayana, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumbar, Kadis Kominfo Bukittinggi, Komisioner Bawaslu Provinsi Sumbar dan Bawaslu kabupaten dan kota se Sumbar sebagai peserta.

Wakil Ketua Komisi Informasi, Adrian Tuswandi mengucapkan terima kasih kepada Pemko Bukittinggi yang bersedia menjadi tempat pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kapasitas PPID Bawaslu se Provinsi Sumbar. Menurutnya, Bimtek yang digelar ini, dalam untuk meningkatkan penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Bawaslu se kabupaten dan kota di Sumbar.

Adrian mengakui, sejauh ini Bawaslu Sumbar telah melaksanakan harapan Komisi Informasi Sumbar akan keterbukaan informasi publik. Bawaslu saat ini ditakuti cukup banyak orang terutama para kontestan terkait tugasnya mengawasi berjalannya Pilkada. Dengan tag line awasi pemilu bersama rakyat, maka ruang Bawaslu membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi pemilu.

“Karena keterbukaan informasi publik sangat penting, maka Bimtek penguatan PPID ini dilaksanakan, demi keterbukaan informasi publik semakin nyata,” jelas Adrian.

Kadis Kominfo Kota Bukittinggi, Novri mengatakan, Bimtek hari ini untuk menyamakan persepsi demi kerja yang sangat besar, sekaligus memupuk tali silaturahmi bagi kita semua. “Sebuah kehormatan bagi Pemko Bukittinggi dimana Komisi Informasi Provinsi Sumbar menetapkan Bukittinggi sebagai tempat bimtek bagi Bawaslu Kabupaten/ kota se Provinsi Sumbar,” ujar Novri.

Novri berharap dalam Bimtek kali ini lahir kesamaan persepsi dalam menghadirkan informasi terutama terkait tugas Bawaslu dengan patokan UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Kewajiban kita badan publik untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh para pihak yang mengajukan,” ujar Novri

Novri berharap dengan melaksanakan perintah UU tersebut maka sengketa informasi tidak terjadi dan Komisi Informasi tidak perlu bertindak. Apalagi Komisi Informasi Sumbar terkenal aktif dan progresif. (pry)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional