Menu

Bawaslu minta Rp 400 juta Beli APD, Usulan Ditolak, Pemkab tak Punya Anggaran

  Dibaca : 249 kali
Bawaslu minta Rp 400 juta Beli APD, Usulan Ditolak, Pemkab tak Punya Anggaran
Bawaslu Pasaman saat melaksanalan rapat pembahasan penambahan anggaran Pilkada dengan TAPD Pemkab Pasaman.

PASAMAN, METRO
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman, meminta agar petugas Panwaslu di daerah itu dibekali alat pelindung diri (APD) dalam pelaksanaan Pilkada yang rencananya akan dihelat pada akhir tahun 2020 besok. Pasalnya, pesta demokrasi ini digelar dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Namun, usulan Ba-waslu Pasaman itu ditolak oleh Pemkab setempat. Sebab, pemerintah daerah mengakui tidak memiliki cukup anggaran untuk mengakomodir penambahan dana NPHD Pilkada sebagaimana diajukan oleh Bawaslu setempat.

Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita membenarkan penolakan usulan Bawaslu tambahan anggaran Rp 400 juta untuk pembelian APD tersebut.

Terkait pengusulan tambahan anggaran tersebut, Rini menyebutkan, pihaknya sudah menggelar rapat dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang dikomandoi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman, Drs. Mara Ondak Harahap.

Menurut Rini, tak masalah dengan tidak disetujuinya sejumlah usulan penambahan anggaran penyelenggaraan Pilkada oleh Pemkab setempat. Pihaknya, kata dia, masih bisa berjuang lewat dana APBN.

“Pemda menyarankan kita untuk menggeser anggaran yang ada pada NPHD. Anggaran sebesar Rp11 miliar lebih itu diusulkan untuk membiayai pembelian APD itu semua,” katanya.

Kebutuhan APD, kata Rini, akan diperuntukkan bagi 36 Panwaslu ditingkat kecamatan, 34 Panwas nagari serta jajaran Bawaslu ditingkat kabupaten. Adapun, APD yang dibutuhkan, diantaranya masker, pelindung wajah (face shield), cairan antiseptik (handsanitizer) serta penambah daya tahan tubuh.

APD Pilkada dari Pusat
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, dirinya masih menunggu hasil pembahasan pemerintah dengan Komisi II DPR RI terkait pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di Provinsi Sumbar.

“Sampai Rabu malam tadi (17/6), informasinya APD masih dianggarkan dari pemerintah pusat melalui APBN. Tapi kita masih menunggu, karena pembahasan masih di Komisi II DPR RI, ujar Irwan Prayitno, Kamis (18/6) di Aula Kantor Gubernur Sumbar.

Untuk mengantisipasi jika seandainya APD untuk Pilkada 2020 dari pemerintah pusat ini belum datang, maka melalui BPBD Provinsi Sumbar nantinya, akan meminjamkan sementara APD untuk pilkada nanti.

KPU Sumbar meminjam APD untuk penyelenggaraan pada dua daerah, Yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Solok Selatan. Sementara daerah lain, APD akan dikirimkan oleh pemerintah pusat. Namun, hingga tahapan Pilkada dimulai 15 Juni 2020, APD dari pemerintah pusat itu belum juga datang.

“Kalau belum datang, maka BPBD Provinsi Sumbar nantinya akan meminjamkan sementara (APD-red). Awalnya hanya untuk Kabupaten Solsel dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tapi tahapan Pilkada tanggal 15 Juni sampai tanggal 22, kan sudah lewat, karena itu, untuk  daerah lain dan tahapan lainnya,  juga memakai APD pinjaman nantinya,” ujar Irwan.

Irwan mengatakan, Pemprov Sumbar memiliki stok APD lengkap untuk mencukupi kebutuhan hingga Desember 2020 nanti. Sebagian dari APD tersebut nantinya bisa dipinjamkan kepada KPU Sumbar nantinya. Namun, karena pandemi Covid-19 masih berlangsung, maka APD yang dipinjamkan tersebut akan dikembalikan untuk kebutuhan petugas medis. (cr6/fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional