Close

Bawaslu Limapuluh ko­ta Bangun Komunikasi dengan Kampus dan Sekolah SKPP

FOTO BERSAMA— Komisioner Bawaslu Ismet Aljannata, Zumaira, dan peserta aulmni SKPP, PPDI dan wartawan foto bersama usai kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif.

LIMAPULUH KOTA, METRO–Bawaslu Limapuluh ko­ta melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada alumni sekolah kader pengawasan partisipatif (SKPP), perkumpulan penyandang disabilitas indonesia (PPDI) Kabupaten Limapuluh Kota dan Wartawan yang bertugas di Limapuluh Kota, Selasa (23/11) pagi.

Kegiatan sehari penuh yang digelar di aula lantai II Kantor Bawaslu Limapuluh Kota di Tanjung Pati, Jalan Raya Sumbar-Riau, Kecamatan Harau, juga membuat komunitas alumni sekolah kader pengawasan partisipatif (SKPP) tahun 2020 dan 2021. Terpilih secara aklamasi Ke­tua Komunitas Anjas Su­ria, S.H

Koodinator Divisi Pengawasan Hubungan Ma­syarakat dan Antar Lembaga, Bawaslu Limapuluh Kota, Ismet Aljannata, S.Fil.I, didampingi Koordinator Divisi Hukum Pe­nindakan dan Pelanggaran, Zumaira, S.Hi, M.H, menyebut bahwa komunitas atau kader pengawasan partisipatif sudah banyak.

Selain melakukan sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat terkait pengawasan partisipatif, Bawaslu terus jor joran melakukan sosialisasi termasuk membentuk komunitas sekolah kader pengawasan partisipatif. Dan pihaknya juga sudah membangun komunikasi de­ngan kampus dan se­kolah.

“Komunitas atau ka­der pengawasan partisipatif sudah banyak. Kita juga sudah bangun komunikasi dengan Politani dan Kemenag. InsyaAlloh kita akan ajak kawan-kawan SKPP sosialisasi kekampus dan sekolah-sekolah di Limapuluh kota,” sebut Zumaira, saat memberikan materi dalam sosia­lisasi pengawasan partisipatif.

Selain itu disampaikan Zumaira, sosialisasi terus jor joran dilakukan Bawaslu di tengah-tengah masyarakat. Namun tentu perlu terus dilakukan upaya-upaya edukasi pe­ngawasan untuk berjalannya demokrasi di Negara Indonesia saat ini.

Ismet Aljannata, S.Fil.I juga menyebut bahwa sosialisasi pengawasan partisipatif sangat penting untuk terus dilakukan supaya masyarakat memahami terkait pengawasan pemilu. Hal ini tentu dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokrasi dan bebas dari praktek-praktek kecurangan.

“Sejak terbentuk secara  depenitif 16 Agustus 2018 lalu, maka tugas dan fungsi Bawaslu itu secara umum melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan. Sosialisasi pengawasan partisipatif ini dalam upaya pencegahan.

“Ketika pemilihan setiap defisi terkoneksi. Mulai dari pencegahan, bila ini sukses dan berjalan sesuia aturan, maka tidak ada penindakan. Dan te­tap dilakukan edukasi dan pemahaman kepada komunitas dan masyara­kat terkait pencegahan dan pengawasan pemilu. Ini bertujuan agar saat pemilu masyarakat sudah memahami aturan,” ucapnya dengan ramah kepada awak media.

Dikatakannya, melalui kawan-kawan alumni se­ko­lah kader pengawaaan partisipatif, dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dilingkungannya.  “Hari ini kita me­ngumpulkan kawan kawan yang sudah disekolahkan. Sehingga komunitas ini saat pemilu nanti sudah memiliki bekal dan kemampuan terhadap pe­ngawasan partisipatif,” ha­rapnya.

Ketua terpilih alumni komunitas sekolah kader pengawasan partisipatif Anjas Suria, S.H mengaku senang dan bangga bisa terlibat menjadi kader pengawas partisipatif dan ikut program sekolah. Bahkan dirinya sudah sampai ketingkat lanjut di nasio­nal.

“Nama komunitas kita gerakan literasi pengawasan partisipatif lima puluh kota (Geparti Liko). Anggotanya ada SKPP lima puluh kota 33 orang, untuk tingkat dasar. Dan tingkat menengah, 5 orang dan tingkat lanjut ada satu orang dari Lima Puluh Kota,” ungkap Ilham salah seorang alumni sekolah kader pengawasan partisipatif yang ikut kegiatan sosialisasi di Bawaslu Li­ma­puluh Kota. (uus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top