Close

Bawaslu Kota Sawahlunto Gelar Sosialisasi, Pengawasan Pemilu  Partisipatif 

SOSIALISASI PEMILU 2024— Salah satu narasumber, Haldi Patra menyampaikan materi dalam kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang digelar oleh Bawaslu Kota Sawahlunto.

SAWAHLUNTO, METRO–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sawahlunto meng­gelar sosialisasi Pengawasan Pemilu  Partisipatif, berlokasi di Hotel Cahaya Pelangi Talawi Kamis (17/11). Untuk narasumber pertama Haldi Patra, yang merupakan salah seorang NGO dari lembaga survei tentang  Pemilu dari tahun 2018.

Menurutnya salah satu pelanggaran Pemilu yaitu Politik Uang (Mo­ney Politik) itu seperti “Kantuik”, artinya berbau tapi sulit dibuktikan. Dari survey yang dilakukan di lapangan banyak masyarakat yang mengakui bahwa terjadi politik uang, namun tidak ada yang berani menjadi saksi untuk mendukung pembuktian dari politik uang itu, sebab mereka pun terlibat didalamnya dan menikmati hal tersebut.

“Masyarakat mudah terkena Hoaks dan gimiks karena belum bisa menganalisis. Salah satu faktor lainnya para pemilih itu rata-rata adalah anak sekolah menengah, artinya pemilih itu termasuk yang irasional, maka mudah terbujuk berita Hoaks, gimiks dan serangan fajar,” ujar Haldi Patra.

Disini dia juga menyebutkan lembaga pemilu juga perlu diawasi. Karena lembaga penyelenggara pemilu memiliki akses dekat kepada kekuasaan. Pengawasan partisipatif oleh ma­syarakat agar lembaga penyelenggara tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagaimana memastikan orang- orang yang dipilh nanti bisa  memberikan kesejahteraan. Juga aktif mengawasi bagaimana agar tidak muncul lagi tirani baru dalam kekuasaan di tahun kedepannya. Artinya jangan apatisme terhadap Politik, sebab lahan yang pantas diisi oleh orang yang kompeten namun dibiarkan saja. Adanya pembiaran terhadap orang-orang yang berlaku curng menjadi pemimpin kita.

Lebihjauh disebutkan bahwa legitimasi politik yang dipertanyakan, sebab ada dari pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya. Laporkanlah bila ada setiap pelanggaran yang terjadi disekitar kita dan bersedia membuktikannya, sehingga seorang yang curang ikut mencalonkan diri tidak terealisasi.

“Berikanlah informasi kepada masyarakat terkait akses profil peserta pemilu, akses sebagai pemantau. Setiap masya­rakat berhak melaporkan kepada Bawaslu terkait penyelenggaraan Pemilu, masyarakat juga bertindak sebagai hakim dan bisa menilai setiap proses dalam Ke­pemiluan. Juga bisa memberikan informasi kepada lembaga Pemilu bila ada hak ma­syarakat yang tidak mempunyai hak suara. Termasuk mengawasi orang yang seharusnya tidak termasuk da­lam parpol yang terdaftar di sipol. Penting me­ngetahui identitas seseorang disalah gunakan oleh par­pol,”ingatnya.

Masalah penangananya serahkan kepada yang berwenang, tetapi kita sebagai pengawas yang partisipatif telah melaporkan tindakan-tindakan yang bisa menjadi pelanggaran dalam proses pemilu. Pemilu bisa menjadi penyebab perubahan sosial, karena kita sebagai pengawas yang partisipatif tidak membiarkan terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan negara dari hasil pilihan terbaik dari sebuah proses.Pemilu di tahun 2024. “Awasi juga pelaksanaan Pemilu di tahun 2024, dengan muaranya demokratis. Seharusnya Indonesia akan mengalami Pemilu yang demokratis di tahun 2024,” tandasnya. (pin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top