Menu

Bawaslu Koordinasi dengan Polres Sijunjung, UU ITE, Netralitas dan Intimidasi jadi Perhatian

  Dibaca : 320 kali
Bawaslu Koordinasi dengan Polres Sijunjung, UU ITE, Netralitas dan Intimidasi jadi Perhatian
RAPAT KOORDINASI— Bawaslu Sijunjung melakukan rapat kordinasi dengan Polres Sijunjung, Dinas Kominfo dan Pemkab Sijunjung dalam membahas Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) jelang Pilkada Serentak yang digelar Desember mendatang.

SIJUNJUNG, METRO
Bawaslu Kabupaten Sijunjung melakukan rapat kordinasi dengan Polres Sijunjung, Dinas Kominfo dan Pemkab Sijunjung dalam membahas Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) jelang Pilkada serentak yang akan digelar Desember mendatang.

Dalam pertemuan itu juga membahas berbagai potensi pelanggaran dan gangguan keamanan saat pilkada. Termasuk antisipasi ujaran kebencian, berita bohong dan pelanggaran UU ITE yang dianggap rawan saat tahapan pemilu berlangsung.

Kemudian, Kapolres juga menekankan bahwa netralitas ASN termasuk Polri serta antisipasi intimidasi terhadap penyelenggara pemilu dan sebagainya agar tidak terjadi.

”Jeratan UU ITE sangat rawan di media sosial, terutama jelang pemilu. Sehingga sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat perlu digencarkan, agar tidak terjadi dikemudian hari,” tutur Kapolres Sijunjung, AKBP Andry Kurniawan melalui Kasubag Humas Iptu Nasrul Nurdin, Sabtu (8/8).

Terkait netralitas Polri, Kapolres menegaskan agar melaporkan jika adanya ditemukan ketidaknetralan anggota Polres Sijunjung saat Pilkada berlangsung. ”Masyarakat bisa melaporkan ke Bawaslu dan Gakkumdu jika ditemukan pelanggaran saat Pilkada. Jika ada anggota Polri yang terlibat atau tidak netral, silahkan laporkan langsung kepada saya. Kita juga akan kordinasi dengan Dandim untuk itu,” tuturnya.

Kabupaten Sijunjung memang dinilai rawan pelanggaran pemilu, hal itu berdasarkan indeks kerawanan pemilu yang telah dirilis oleh Bawaslu sebelumnya. Sehingga butuh kerjasama semua pihak untuk mewujudkan pemilu yang aman, sukses dan lancar tanpa pelanggaran.

Ketua Bawaslu Sijunjung, Agus Hutrial Tatul mengatakan, kordinasi dengan Polres Sijunjung tersebut fokus kepada kerawanan dan gangguan keamanan yang berpotensi jelang Pilkada.

”Pembahasan fokus kepada potensi konflik yang dinilai rawan, baik tentang UU ITE, netralitas, tapal batas, dan potensi lainnya yang sudah dirumuskan dalam IKP,” tutur Ketua Bawaslu Sijunjung.

Diaktakan, kordinasi tersebut akan berlanjut kedepannya dalam mensukseskan pilkada. ”Kita akan tetap kordinasi terutama dalam meciptakan pemilu yang aman, damai, dan sukses. Karena tidak dipungkiri bahwa Sijunjung dinilai sebagai daerah yang rawan pelanggaran berdasarkan IKP Bawaslu,” terangnya. (ndo)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional