Close

Bawaslu Bentuk Sekolah Kader Pengawas Partisipatif di Kota Bukittinggi

BENTUK SEKOLAH KADER— Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bentuk Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) di Kota Bukittinggi.

BUKITTINGGI, METRO–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bentuk Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) di Kota Bukittinggi, Rabu (13/10) . Kegiatan ini dibuka secara resmi di Balai Sidang Hatta dihadiri Anggota DPR RI, Wali Kota Bukittinggi, Forkopimda Bukittinggi, Bawaslu dan KPU pusat, provinsi dan daerah tingkat II.

Ketua Bawaslu Bukittinggi, Ruzi Hariadi menjelaskan, SKPP merupakan singkatan dari sekolah kader pengawasan partisipatif. Kegiatan merupakan program Bawaslu RI yang selaras dengan UU No.7/2017 tentang Pemilu.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipatif masya­rakat dalam mengawas proses pesta demokrasi di Indonesia yaitu Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Karena Pengawasan pemillu ini tentu tidak akan maksimal dilakukan kalau yang mengawasi itu hanya Bawaslu beserta jajarannya, karena jumlahnya yang relatif kecil. Bawaslu RI 5 orang, Provinsi 5 orang, kabupaten kota ada yang 3 orang ada yang 5 orang, kecamatan 3 orang, kelurahan 1 orang per kelurahan dan TPS 1 orang per TPS,” jelas Ruzi.

Bukittinggi merupakan daerah terakhir dari 105 titik di Indonesia yang SKPP nya dibentuk Bawaslu RI. “Kami sangat berbahagia telah ditunjuknya Bukittinggi untuk pembentukan SKPP tahun 2021. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 12-13 Oktober 2021, diikuti 85 peserta, 59 laki laki 36 perempuan,” tambah Ruzi.

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar mengapresiasi dilaksanakan SKPP di Bukittinggi. Diharapkan, dalam tahapan pelatihan ini pendidikan pokitik menjadi tujuan utama dari SKPP. Karena memang, untuk bisa berhubungan dan bersinergi dengan seluruh pihak, terutama partai politik, memang sebaiknya Bawaslu memahami karakteristik masing masing partai.

“Pemda tentu sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini dan berharap agar ini diteruskan untuk semua masyarakat, agar kita paham dengan aturan kepemiluan dan dapat mengawasi masyarakat, penyelenggara dan peserta pemilu dari melakukan pelanggaran Pemilu. Sehingga tugas Baswaslu dapat terbantu, karena semua masyarakat sudah sadar dan berpartisipasi dalam mengawasi jalannya semua tahapan Pemilu,” ungkap Wako.

Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin menjelaskan, SKPP dibentuk untuk dapat membantu Bawaslu dalam mengawasi proses pemilu. Agar berjalan maksimal, tentu harus paham tentang aturan kepemiluan itu sendiri. Maka dengan adanya sekolah ini akan ada transfer ilmu tentang kepemiluan yang bersifat terstruktur dan terukur.

“Karena di SKPP ada kurikulumnya, ada modulnya yang nantinya akan di pandu oleh narasumber dan fasilitator yang profesional dan kapabel. Dengan adanya transfer ilmu ini secara otomatis akan lahirlah kader pengawasan di tengah masyarakat yang secara langsung akan berpartisipaai mengawasi proses demokrasi tadi. Pencegahan terhadap pelanggaran akan dapat dimaksimalkan, karena masya­rakat sudah paham, mana yang dibolehkan mana yang dilarang selama tahapan Pemilu berangsung,” jelas Afifuddin.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengapresiasi dibentuknya SKPP di Indonesia, salah satunya di Bukittinggi. Peserta diharapkan dapat menyerap ilmu kepemiluan agar proses pemilu kedepan dapat berjalan lebih baik dan proses demokrasi di Indonesia berjalan maksimal.

“Dan secara otomatis, akan menghasilkan Pemilu dan pemilihan yang berkualitas. Dari pemilu yang berkualitas itu, tentud diharapkan terpilih pemimpin dan wakil rakyat yang amanah, jujur dan adil serta sesuai dengan kehendak rakyat. Yang nantinya akan melahirkan keputusan politik yang berpihak kepada rakyat,” ujar Guspardi. (pry)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top