Menu

Bareskrim SP3 Kasus Pelanggaran Kampanye Cagub Sumbar, Miko Kamal: Laporan Dicabut karena Permintaan Mulyadi

  Dibaca : 301 kali
Bareskrim SP3 Kasus Pelanggaran Kampanye Cagub Sumbar, Miko Kamal: Laporan Dicabut karena Permintaan Mulyadi
Mulyadi saat diwawancarai wartawan beberapa waktu lalu.

PADANG, METRO
Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menerbitkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) bernomor B/1152/XII/2020/Dittipidum terkait dugaan pelanggaran tahapan pemilu Calon Gubernur Sumatera Barat, Mulyadi.

Sebelumnya Mulyadi sudah sempat ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus melakukan kampanye di luar jadwal Pilkada 2020 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, pelapor kemudian mencabul laporannya, sehingga penyidikan perkara tersebut dihentikan.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian mengatakan, pihaknya telah menerbitkan SP3 pada Jumat (11/12). Penerbitan SP3 itu dilakukan dua hari setelah hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 pada Rabu, 9 Desember 2020.

’’Penyidikan sudah dihentikan sejak Jumat kemarin. Penyidikan dihentikan menyusul adanya permohonan pencabutan oleh pelapor kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Sentra Gakkumdu,” kata Brigjen Pol Andi Rian, Minggu (13/12).

Brigjen Pol Andi Rian menambahkan, atas permohonan pencabutan laporan tersebut, Sentra Gakkumdu melaksanakan rapat pembahasan III di Bawaslu dengan hasil rekomendasi meminta penyidik Sentra Gakkumdu untuk menghentikan penyidikan terhadap perkara tersebut.

“Setelah menerima rekomendasi dari Sentra Gakkumdu, para penyidik melakukan gelar perkara dan memutuskan menghentikan penyidikan perkara tersebut dengan menerbitkan SP3. Selain itu, SP3 juga sudah dikirimkan ke Mulyadi. Artinya kasus ini selesai,” pungkas Brigjen Pol Andi Rian.

Dicabutnya Laporan Atas Permintaan Mulyadi
Ketua Tim Hukum Mahyeldi-Audy, Miko Kamal mengatakan, pihaknya mencabut laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu berdasarkan permintaan Mulyadi.

“Permintaan (pencabutan) dari Mulyadi, karena pilkada sudah selesai, tetapi dia masih tersangkut kasus, maka dengan prinsip pilkada badunsanak, dia minta masalah itu diselesaikan,” ujar Ketua Tim Hukum Mahyeldi-Audy, Miko Kamal, Jumat (11/12).

Miko kemudian menceritakan, Mulyadi menyampaikan permintaan pencabutan laporan itu kepada Mahyeldi dan Audy di rumah Audy, Jumat pagi. Mulyadi awalnya mengucapkan selamat kepada Mahyeldi dan Audy sebagai pemenang Pilkada Sumbar versi hitung cepat. Setelah itu, Mulyadi menyampaikan permintaan pencabutan laporan.

“Laporan tersebut sudah teregistrasi. Jadi, tak ada artinya kami mencabut laporan. Tapi, berdasarkan kesepakatan dengan Mahyeldi dan Audy, sudahlah kita bantu saja mencabut laporan sebagai sikap kita badunsanak. Intinya pencabutan laporan ke Bareskrim itu tergantung Bawaslu pusat,” tutur Miko.

Sebelumnya, Dittipidum Bareskrim Polri menetapkan Cagub Sumbar Mulyadi sebagai tersangka. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono menyampaikan, Mulyadi diduga melakukan kampanye di luar jadwal pada Pilkada 2020 yang telah ditetapkan oleh KPU. ’’Setelah dilakukan gelar perkara, calon Gubernur Sumbar atas nama Mulyadi ditetapkan menjadi tersangka,’’ kata Awi, Sabtu (5/12).

Menurut Awi, Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) memiliki bukti terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Mulyadi di Pilkada 2020 ini. Mulyadi diduga melanggar ketentuan dalam Pilkada 2020 yakni Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. ’’Kampanye di luar jadwal sesuai dengan Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020,’’ ucap Awi. (tim)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional