Menu

Baralek Dilarang Mulai 9 November, Asosiasi Tenda, Organ Tunggal, Katering Diminta Patuhi SE

  Dibaca : 78 kali
Baralek Dilarang Mulai 9 November, Asosiasi Tenda, Organ Tunggal, Katering Diminta Patuhi SE
Plt Wali Kota Padang, Hendri Septa

AIA PACAH, METRO
Plt Wali Kota Padang, Hendri Septa meminta agar mulai 9 November 2020 nanti, tak ada lagi yang menggelar pesta penikahan (baralek) dengan mengundang orang. Pernikahan diharapkan hanya di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Sengaja kita tetapkan tanggal 9 November berlakunya, agar ada waktu untuk sosialisasi,” sebut Hendri Septa dalam program diseminasi informasi Media Center lalui aplikasi Zoom, Rabu (15/10).

Hendri mengimbau agar unsur terkait seperti asosiasi tenda atau pelaminan, orgen tunggal, iven organizer dan katering untuk ikut patuhi dan mensosialisasikan suret edaran itu. Sebab nantinya akan ada penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hendri mengimbau masyarakat harus ikut berperan aktif mensosialisasikan agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Karena saat ini ada 1.800 lebih orang yang positif Covid-19 dan menunggu kesembuhan. Jika tiap hari ada penambahan angka 200 orang lebih, sementara yang sembuh cuma sedikit, maka bisa dibayangkan, Kota Padang akan semakin menyedihkan.

“Ini tanggungjawab kita bersama. Apalagi saat ini sudah tujuh bulan anak-anak kita tidak bersekolah. Kasihan masa depan mereka. Tidakkah kita prihatin dengan kondisi ini,” tandas Hendri.

Sebelumnya, Pemko Padang kembali melarang masyarakat untuk melaksanakan pesta pernikahan (baralek), baik di gedung, convention center ataupun di rumah. Aturan ini mulai berlaku pada 9 November 2020 mendatang.

Bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pesta perkawinan cukup melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), rumah ibadah, atau di rumah. Yaitu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Larangan pesta pernikahan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Padang Nomor 870.743/BPBD-Pdg/X/2020 tentang Larangan Pesta Perkawinan dan Batasan Bagi Pelaku Usaha. Surat edaran itu ditandatangani Plt Wali Kota Padang, Hendri Septa.

Dalam surat edaran Nomor 870.743/BPBD-Pdg/X/2020 tentang Larangan Pesta Perkawinan dan Batasan Bagi Pelaku Usaha tersebut, ada enam poin yang disampaikan. Yaitu, melarang mengadakan pesta pernikahan baik di gedung, convention centre, dan di rumah terhitung sejak 9 November 2020. Bagi masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan cukup melaksanakan akad nikah di KUA, rumah ibadah, atau di rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Poin kedua yaitu bagi masyarakat yang melanggar ketentuan poin satu akan dibubarkan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturaan perundang-undangan.

Poin ketiga ialah, bagi pelaku usaha, khususnya kafe/restoran/rumah makan/karaoke/bar, diperbolehkan beraktivitas dengan ketentuan jumah kursi/tempat duduk 50 persen dari kapasitas ruangan. Kemudianj membuat pembatas/jarak antara kursi atau tempat duduk dengan tetap melakukan protokol kesehatan dan mengutamakan layanan bawa pulang.

Poin keempat yaitu, bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis. Selanjutnya, denda adiministratif paling sedikit Rp 1,5 juta dan paling banyak Rp 2,5 juta.

Poin kelima, mencabut Surat Edaran Wali Kota Nomor 870.392/BPBD-Pdg/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Pesta Perkawinan Dalam Masa Pola Hidup Baru resmi dicabut. Poin terakhir, dalam hal penyebaran Covid-19 sudah menurun atau dapat dikendalikan, maka Pemko Padang akan meninjau surat edaran ini. (tin)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional