Menu

Bapenda Terapkan Layanan Digitalisasi Transparan, Seluruh Item Pajak Dipungut Online

  Dibaca : 264 kali
Bapenda Terapkan Layanan Digitalisasi Transparan, Seluruh Item Pajak Dipungut Online
Al Amin, Kepala Bapenda Kota Padang

M YAMIN, METRO
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Satgas tengah menyelesaikan paket regulasi percepatan elektronifikasi keuangan pemerintah daerah. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta efisiensi dan efektivitas layanan publik.

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang telah menerapkan prinsip digitalisasi dalam penarikan pajak. Semua item pajak sudah dipungut secara online yakni melalui bank.

Kepala Bapenda Kota Padang Al Amin mengatakan persentasenya mencapai 95 persen. Kini hanya PBB yang nilainya rendah yang terkadang masih dipungut petugas. Namun, petugas sudah dibatasi hanya boleh memegang uang maksimal 24 jam saja. Harus segera disetor ke bank.

Saat ini, sebut Al Amin, ada beberapa bank yang telah bekerjasama dengan Bapenda. Yakni Bank Nagari, BNI, BSI dan kantor Pos. “Semuanya telah dipungut secara online,” kata dia.

Dijelaskan, target PAD dari pajak daerah tahun ini adalah sebanyak Rp675 miliar. Sampai saat ini sudah terealisasi sebesar Rp53,8 miliar atau 7,96 persen.

Untuk triwulan pertama ini target realisasi adalah sebesar 17 persen. Bapenda akan memaksimalkan PAD terutama melalui item pajak seperti hotel, restoran, walet, dan mineral bukan logam.

Untuk memaksimalkan PAD, Al Amin mengaku telah menerapkan prinsip, “Panjek, Oyak, Kaik”. Artinya, dipanjek dulu, kalau dak bisa di oyak lai. Dak juo bisa, dikaik bagai. Nan penting nyo jatuh,” sebut sosok asli Kuranji ini.

Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah ini dibentuk untuk mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Tujuannya, untuk meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Kemudian, mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital nasional.

Satgas ini diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pengarah. Adapun Satgas ini beranggotakan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri Komunikasi dan Informatika. (tin)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional