Menu

Banyak Temuan Proses Verifikasi Faktual PPS, Tim Paslon Fakhrizal-Genius Datangi KPU Sumbar

  Dibaca : 551 kali
Banyak Temuan Proses Verifikasi Faktual PPS, Tim Paslon Fakhrizal-Genius Datangi KPU Sumbar
DATANGI KPU— Tim penghubung dan pendukung Pasangan Calon (Paslon) Gubernur Sumbar dan Wakil Gubernur dari Jalur Independen, Fakhrizal- Genius Umar mendatangi KPU Provinsi Sumbar, Selasa (7/7).

PADANG, METRO
Tim penghubung dan pendukung Pasangan Calon (Paslon) Gubernur Sumbar dan Wakil Gubernur dari Jalur Independen, Fakhrizal- Genius Umar mendatangi KPU Provinsi Sumbar, Selasa (7/7). Kedatangan tim ini, untuk berkordinasi dan konsultasi tentang kelengkapan data proses verifikasi faktual dukungan paslon Fakhrizal- Genius Umar.

Tim Penghubung Paslon Independen Fakhrizal- Genius Umar, Haris mengatakan, kedatangannya bersama tim membahas verifikasi faktual, yang telah masuk fase akhir, yakni selesai 12 Juli 2020. Menurutnya, banyak ditemukan beberapa uraian kejadian oleh Nara Hubung Paslon Fakhrizal- Genius Umar, di kabupaten kota, yang berdampak mengurangi nilai dari memenuhi syarat (MS) paslon ini.

Karena itu, dirinya bersama tim perlu melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi Sumbar. Ada tiga hal yang dibahas dalam konsultasi tersebut. Yakni, template verifikasinya seperti apa? Karena berdasarkan PKPU No 20 Tahun 2020, ada beberapa point ditambahkan dalam tekhnis. Misalnya, pendokumentasian yang membuat pendukung merasa tidak nyaman dengan kerahasiaan data.

Kedua, ada lampiran form yang dinilainya membingungkan pendukung paslon. Misalnya, KPU RI mengeluarkan lampiran model BA5.KWK, yakni syarat tidak mendukung paslon.
Sementara KPU daerah sendiri mengeluarkan  lampiran model BA5.KWK surat pernyataan mendukung. “Ini membingungkan para pendukung paslon kita. Dalam proses verifikasi factual yang sudah lewat angka 200 ribu, jelas ini lumayan merugikan.  Kalau bisa lampiran model BA5.KWK  ditangguhkan, sehingga untuk proses besok-besok tidak ada lagi,” ujar Haris.

Temuan lain yang diperoleh tim, menurut Haris, PPS datang ke rumah warga pendukung pada waktu jam kerja. Sehingga banyak warga yang pendukung tidak berada di rumah. Hanya datang ditemui satu kali tidak dua kali. Ditemui di waktu tidak tepat. “Temuan ini banyak di Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Padangpanjang dan Kabupaten Padangpariaman,” ungkapnya.

Haris juga mengharapkan intensistas antara KPUD kabupaten kota dengan nara penghubung Paslon Fakhrizal- Genius Umar, agar proses rekapitulasi verifikasi faktual data lebih cepat. “KPUD harusnya koordinasi dengan LO, untuk di daerah Kabupaten Agam saja, misalnya, dari 26 ribu data, proses verifikasi baru terlaksana 57 persen,” terangnya.

Sementara, Kordiv Tekhnik KPU Sumbar, Izwaryani menuturkan, dalam proses verifikasi factual, pendukung yang ditemui oleh PPS dalam jumlah yang besar. Namun, ada pendukung yang alamat KTP awalnya dari nagari dan desa yang belum pemekaran. Sementara, sekarang nagari dan desanya sudah pemekaran.

“KTP-nya masih KTP lama, saat nagarinya belum mekar. Sekarang nagari mekar. Kita masukan dalam kelompok tidak ditemukan. Karena orang berada di luar nagari yang ada sekarang,” terang Izwaryani.

PPS menurutnya, tidak bisa diperintahkan untuk melakukan verifikasi di luar nagari mereka bertugas. “Meski demikian nama pendukung belum kita coret, namun kita beri kesempatan kepada paslon untuk menghadirkan pendukungnya tersebut ke PPS,” terangnya.

Sementara, kalau pendukungnya tidak ada berada di rumah saat petugas PPS melakukan verifikasi factual, diakui Izwaryani memang ada temuan di lapangan. Namun, ditegaskan Izwaryani, petugas KPU termasuk PPS turun melakukan verifikasi factrual punya target jumlah data yang diselesaikan dalam satu hari. “Minimal 25 data pendukung harus terkunjungi. Kita wanti-wanti di akhir masa verifikasi factual, jangan sampai ada pendukung yang belum terkunjungi, karena tidak bisa dikunjungi lagi. Makanya prioritas kita mengunjungi,” terangnya.

Penangguhan lampiran model BA5.KWK menurutnya, tidak mungkin dilakukan, karena verifikasi factual hamper selesai dan tidak ada pengaruhnya. Menurutnya, lampiran model BA5.KWK ini adalah cara KPU mengikat petugas untuk turun ke alamat pendukung. Meski demikian, peraturan tentang BA5.KWK ini memiliki celah untuk dilaksanakan tidak sempurna. Karena itu, perlu dikontrol untuk datang menemui pendukung, agar petugas tidak ada yang melakukan MS saja, padahal pendukungnya tidak ditemui. (fan)

Editor:
Tags
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional