Menu

Bansos Tunai belum Cair, Dinsos Kebingungan dengan Surat Gubernur

  Dibaca : 833 kali
Bansos Tunai belum Cair, Dinsos Kebingungan dengan Surat Gubernur
Bansos Tunai belum Cair, Dinsos Kebingungan dengan Surat Gubernur

SAWAHAN, METRO
DPRD Kota Padang menggelar rapat bersama tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Padang terkait perkembangan penanganan wabah virus corona di Kota Padang, Kamis (30/4). Rapat itu sendiri berlangsung dari pukul 20.30 hingga 02.00 dini hari, Jumat (1/5).

Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani menjelaskan bahwa DPRD sengaja mengundang tim Gugus Tugas rapat kerja malam hari tersebut untuk mengetahui apa yang akan dilakukan tim dalam upaya memerangi Covid-19 di Kota Padang.

“Saat ini kita berada dibelakang Covid-19. Untuk menanggulangi Covid-19, kita harus berada di depan sehingga kita bisa menanggulangi Covid-19 ini,” ucapnya.

Wakil Walikota Padang, Hendri Septa mengucapkan terima kasih atas dorongan dan dukungan DPRD dalam mensosialisasikan PSBB ditengah-tengah masyarakat Kota Padang.

“PSBB yang berlangsung di Kota Padang harus dimaksimalkan dan berhasil. Jika tidak berhasil, maka akan dilaksanakan PSBB jilid kedua yang tentu sangat membahayakan perekonomian kota,” ucapnya.

Mengenai bantuan kepada masyarakat, ia menjelaskan, bahwa Pemko Padang telah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD untuk diberikan kepada masyarakat. “Kita siap dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat, yang menjadi kendala adalah data yang dikirim ke pusat belum maksimal diterima pusat. Kita akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang tidak dibantu oleh pusat, dan provinsi,” ucapnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Afriadi menjelaskan permasalahan bansos tunai penanganan Covid-19 di Kota Padang disebabkan tiga surat yang diterima dari Gubernur Sumbar sangat membingungkan petugas di lapangan.

“Sebelumnya Gubernur mengelurkan surat No.500/252/Perek-Sarana/2020 dalam bentuk sembako beras dengan perhitungan 15% dari DTKS x 5 jiwa, dan diberikan beras 9 kg per jiwa. Kemudian keluar lagi surat Gubernur No. 500/264/Perek-Sarana/2020 yang menyatakan BLT dengan uang Rp200.000. Selanjutnya keluar surat Gubernur No 500/271/Perek-Sarana/2020 yang menjelaskan BLT Sumbar menjadi Rp600.000/KK. Karena seringnya perubahan itu, cukup merepotkan Dinsos Padang,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa Kementerian Sosial RI telah mengeluarkan data Penerima BLT dengan jumlah 26.659 tanpa finalisasi dari Dinas Sosial Kota Padang. Pihaknya mengirimkan data ke Kemensos berjumlah 28.594 KK, tetapi yang diakui hanya 26.659 KK.

“Seandainya itu kami tanda tangani, berarti Kepala Dinas Sosial Kota Padang bertanggung jawab dengan data yang telah disediakan oleh Kementerian Sosial tanpa melalui verifikasi dan validasi usulan Dinas Sosial Kota Padang dengan jumalah 28.894 KK,” sebutnya. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional