Close

Banjir Datang, Sampah Menggunung 1,5 Meter di Pantai Padang, Tiga Hari Dilakukan Pengangkatan Sampah Tak Kunjung Tuntas, Mairizon: Butuh Traktor Pembersih Sampah

pengangkatan sampah— Selama tiga hari petugas DLH melakukan pengangkatan sampah menggunakan alat berat Dinas PU.

SAMUDERA, METRO–Keberadaan sampah di sepanjang Pantai Padang seakan tidak akan pernah terselesaikan. Ketika curah hujan tinggi melanda Kota Padang selama sepekan,  menyebabkan sampah yang tersembunyi di palung-pa­lung yang ada di laut Padang keluar dan menghiasi bibir pantai Padang.

Imbasnya, hasil kerja ke­ras dinas, instansi, BUMN, swasta dalam mem­ber­sihkan sampah yang diabadikan untuk di­muat di sosial media sirna sudah. Sampah seakan menjadi bonus objek wisata alternatif bagi wi­sata­wan  yang bertandang ke Kota Padang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Mairizon menjelaskan, pa­da saat ini pihaknya sangat membutuhkan kebaradaan traktor pembersih pantai. Dengan adanya traktor pembersih pantai, diharapkan sampah-sampai yang berada di sepanjang bibir pantai dapat tertangani.

“Ya, Kota Padang su­dah selayaknya memiliki traktor pembersih pantai dalam menangani sampah yang ada di sepanjang Pantai Padang. Dengan keberadaan traktor pembersih pantai, pasti Pantai Padang dapat di bersihkan dengan rutin. Tetapi kita belum memilikinya,” ucapnya, Minggu (20/11)

Ia menjelaskan, dalam penanganan sampah yang menumpuk di sepanjang Pantai Padang, pihaknya melibatkan alat berat Dinas PU dan truk DLH dalam penanganan sampah yang menumpuk di bibir Pantai Padang.

“Saat ini dalam membersihkan sampah yang berada di pantai, kita melibatkan alat berat dari Dinas PU dan truk DLH. Su­dah tiga hari kita melakukan pengangkatan sampah ini,” jelasnya.

Ia menegaskan, sampah yang berada di Pantai Kota Padang itu adalah sampah tahunan “tersimpan” di palung – palung yang berada di sepanjang Pantai Padang. ”Jelas, sam­­pah yang memenuhi Pantai Padang itu adalah sampah tahunan. Hal ini terlihat dari sampah – sampah plastik yang dihempaskan ombak ke bibir pantai,” tegasnya.

Titik kawasan pantai yang sangat parah ditumpuki sampah, yakni di Muaro Padang, tepatnya depan Lapas Muaro Padang, Pantai Muaro Lasak, hingga kawasan pantai di belakang Hotel Pangeran Beach.

Tinggi tumpukan sampah itu mencapai 1,5 me­ter. Sampah tidak hanya memenuhi kawasan bibir pantai, tapi juga di laut. Terlihat sampah mengambang dalam gulungan ombak. Warna air laut sekitar bibir pantai tampak berwarna menghitam.

Ya, untuk menjadikan Kota Padang sebagai pusat destinasi wisata di Sumatera Barat, tentu harus di jaga kebersihan di lokasi destinasi wisata.

Bercermin dari pantai Ancol, Jakarta, Pantai Kuta, Bali, yang telah mengimplementasikan traktor pem­bersih pantai dalam membersihkan sampah yang berada di pinggir pantai setiap harinya.

Anggota komisi II DPRD Kota Padang, Muharlion menegaskan jika traktor pembersih pantai itu sudah menjadi sebuah kebutuhan, maka harus di realisasikan.

“DPRD dalam hal ini sangat mendukung sekali. Apalagi traktor pembersih pantai sudah menjadi kebutuhan. Ingat, pantai Pa­dang itu adalah wajah Kota Padang. Jika wisatawan nyaman berada di Pantai Padang, tentu ekonomi warga terbantukan,” jelasnya.

Selain kebutuhan akan traktor pembersih pantai, komitmen Pemko Padang dalam menegakan perda bagi yang kedapatan mem­­buang sampah sembarangan bisa kena hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda Rp5 juta berdasarkan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah masih menjadi pasal penghias perda Kota Padang.

Implementasi yang ma­sih jauh di harapkan, me­nyebabkan Pasal 63 Per­da Kota Padang No.21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, seakan menjadi banci dan tak digubris oleh warga Kota Pa­dang.

“Lemahnya penegakan Perda di Kota Padang karena pola koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kota Padang tidak berjalan dengan baik,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Kota Padang, Budi Syahrial.

 Ia menekankan, tugas penegakan Perda sepenuhnya dilakukan oleh Pol PP. ”Pertanyaannya, kenapa Pol PP tidak semangat dalam menegakkan Perda. Karena biaya denda yang dibayar pelanggar masuk ke kas negara,” ucapnya.

Budi membandingkan bagaimana Pol PP di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta dalam menegakan Perda. Menurutnya, Pemerintah DI Yogyakarta yang telah melakukan MoU dengan pengadilan setempat.

“Jadi, setiap denda yang­ dibayarkan pelanggar akan masuk ke kas daerah. Imbasnya, para penegak perda di DI Yogyakarta mendapatkan insentif dari denda yang dibayarkan pelanggar. Jika ini dapat di implementasikan di Kota Padang, saya yakin, tidak akan ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan. Tidak hanya perda sampah, perda-perda yang lain akan diterapkan sesuai aturannya,” pungkasnya. (ade)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top